WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Karma menjadi trending. Hukum sebab akibat itu disebutkan sedang menimpa Partai Demorat, khususnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ini terkait KLB di Deliserdang yang memilih Moeldoko sebagai ketua umum.

SBY kemudian menyampaikan penyesalan telah memilih Moeldoko sebagai panglima TNI.

Selain itu, SBY mengaku bahwa selama 10 tahun memimpin indonesia tidak pernah mengganggu dan merusak partai lain seperti yang ia alami saat ini.

Karma menjadi trending topic terkait SBY yang mengaku menyesal telah memilih menjadi Panglima TNI. Moeldoko sendiri terpilih menjadi Ketum Partai Demokrat versi KLB Deliserdang. SBY kena karma karena dianggap telah mengkhianati Megawati dan Gus DUr. (Twitter)

Lalu fakta sebaliknya disampaikan sejumlah netizen, bahwa apa yang dialami SBY saat ini adalah karma.

Berikut Cuitan Netizen soal trending topic Karma

@Mawar_Hitam09: Jd ingat peristiwa KUDA TULI PDIP tersingkirnya PKB GUS DUR . Karma itu nyata , gk usah drama  

@arifinpribadi: Hebat sih Johnny Allen ..sebagai politikus hrs diacungi jempol , ini seperti karma saat Gus Dur dilengserkan via Muhaimin

@makLambeTurah: Membandingkan Kudeta Demokrat dengan Konflik MLB PKB. Karma Is Real ?


@P3nj3l4j4h_id: Kejadian di medan hari ini pasti sby juga akan ingat dg tragedi Kudatuli ini. Karma itu nyata dan pasti akan datang kepada kita semua.

@Rizmaya__: Karma is Real. Pengulangan atas apa yang dulu terjadi di era Gus Dur saat Pepo berkuasa.

@taufikaris1613: Antasari & Anas teriak keadilan...justru mereka korban ketidak adilan masa menjabat. Sekarang teriak ketidak adilan menuntut yg sama.... Itulah karma keserakahan memang terbukti dgn waktu.

@simple_heart68: INIKAH KARMA ITU? Gus Dur Sebut SBY-JK Biang Runyam PKB

Apa itu karma?

Karma adalah konsep "aksi" atau "perbuatan" yang dalam agama Hindu dan agama Buddha dipahami sebagai sesuatu yang menyebabkan seluruh siklus kausalitas (yaitu, siklus yang disebut "samsara").

Konsep ini berasal dari India kuno dan dijaga kelestariannya di filsafat Hindu, Jain, Sikh dan Buddhisme.

Dalam konsep "karma", semua yang dialami manusia adalah hasil dari tindakan kehidupan masa lalu dan sekarang.

Efek karma dari semua perbuatan dipandang sebagai aktif membentuk masa lalu, sekarang, dan pengalaman masa depan.

Hasil atau 'buah' dari tindakan disebut karmaphala.

Karena pengertian karma adalah pengumpulan efek-efek (akibat) tindakan/perilaku/sikap dari kehidupan yang lampau dan yang menentukan nasib saat ini, maka karma berkaitan erat dengan kelahiran kembali (reinkarnasi).

Segala tindakan/perilaku/sikap baik maupun buruk seseorang saat ini juga akan membentuk karma seseorang di kehidupan berikutnya.

Kasus Kuda Tuli

Dugaan keterlibatan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dalam tragedi berdarah 27 Juli 1996 tidak pernah terbukti sampai saat ini.

Meski demikian, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sempat menyeret kembali SBY dalam kasus penyerangan kantor PDI di Jalan Diponegoro, Menteng, tersebut di tengah proses persiapan pemilu presiden 2019.

Penyerbuan kantor PDI di Jalan Diponegoro oleh pendukung kubu Soerjadi berakhir dengan bentrokan antara massa dan aparat keamanan di kawasan Jalan Salemba, Jakarta Pusat, 27 Juli 1996. Sebelumnya, kantor PDI diduduki massa pendukung Megawati. (Kompas/Eddy Hasby)

Kala itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto meminta SBY mengungkap informasi seputar tragedi tersebut.

PDIP memang berencana segera membuat laporan agar Komnas HAM menelisik dugaan pelanggaran HAM dalam tragedi ini.

Peristiwa ini sebenarnya sudah terjadi puluhan tahun lalu, tepatnya pada 27 Juli 1996.

Dalam tragedi ini, Ketua Umum PDI hasil kongres Medan Soerjadi dan beberapa prajurit Tentara Nasional Indonesia menyerbu dan menguasai Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58,

Walhasil, ratusan orang luka-luka dan lima orang meninggal dunia.

Dalam catatan Tempo, setidaknya ada tiga keterangan yang menjadi dugaan keterlibatan SBY dalam tragedi ini:

1. Kesaksian Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia, R.O. Tambunan

Sekitar awal Juli 2004, Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) R.O.

Tambunan mengatakan dirinya pernah berbicara dengan Sutiyoso, bekas Panglima Kodam Jaya saat itu.

TPDI merupakan perpanjangan tangan dari korban tragedi.

Menurut dia, Sutiyoso telah terang-terangan mengakui keterlibatan SBY dalam aksi berdarah itu.

"Pengakuan Sutiyoso itu sebelum dia terpilih sebagai Gubernur DKI kedua kalinya," ujar Tambunan sebagaimana dikutip dari Majalah Tempo edisi 26 Juli 2004.

Sebaliknya, Sutiyoso justru membantah cerita itu.

Dia malah mengaku belum pernah bertemu Tambunan, dan bahkan tidak mengenal pengacara senior itu.

"Tak pernah. Saya tidak pernah bertemu dia. Seratus persen itu ngawur," ujarnya.

Lalu di tahun yang sama, justru Sutiyoso, atasan dari SBY yang saat itu menjadi Kepala Staf Kodam, yang ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam kasus ini.

2. Laporan Akhir Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Dalam sebuah laporan akhir yang diperoleh Tempo. Laporan itu menyebut pertemuan tanggal 24 Juli 1996 di Kodam Jaya dipimpin oleh Kepala Staf Komando Daerah Militer Jaya Brigadir Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono.

Rapat dihadiri juga Brigjen Zacky Anwar Makarim, Kolonel Haryanto, Kolonel Joko Santoso, dan Alex Widya Siregar.

Dalam rapat itu, disebutkan bahwa SBY memutuskan penyerbuan atau pengambilalihan kantor DPP PDI oleh Kodam Jaya.

3. Kesaksian Kepala Staf Umum ABRI, Letjen (Purn) Soeyono

Walau dugaan keterlibatan makin kencang, SBY masih mendapat pembelaan dari Kepala Staf Umum ABRI saat itu, Letnan Jenderal (Purn) Soeyono.

Soeyono mengatakan bahwa 22 tahun silam, SBY memang berada di sekitar lokasi kejadian.

Tapi, keberadaan SBY di sana hanya sebatas memudahkan komunikasi dengan Sutiyoso.

"Soal dipakai atau tidak, itu sudah keputusan panglima," kata Soeyono dalam sebuah wawancara bersama Agung Rulianto dan Y. Tomi Aryanto dari Tempo, Juli 2004.

Saat itu, Soeyono mengatakan sekalipun SBY memimpin rapat untuk operasi penyerbuan, tanggung jawab tetap berada di tangan Sutiyoso sebagai Panglima Kodam.

"Dia (SBY) hanya melaksanakan keputusan dan perintah Panglima," ujar Soeyono.

SBY tetap menutup mulut rapat-rapat soal aneka tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

Dalam sebuah sesi wawancara bersama Tempo selepas pemilu presiden 5 Juli 2004, SBY hanya mengatakan menyerahkan semuanya pada proses hukum.

Karma Terhadap Gus Dur

Sementara itu Ketua DPW Barikade Gus Dur Jawa Timur Ahmad Arizal melihat hiruk pikuk ditubuh Demokrat saat ini benar-benar membuktikan bahwa hukum karma terjadi,

"Saya rasa kami tolak lupa pada sejarah pecahnya PKB pada saat itu menjadi dua kubu yaitu Muktamar PKB Parung dan Muktamar PKB ancol sampai naik ke Pengadilan," katanya seperti dikutip dari akuratmedianews.

Akhirnya keputusan Pengadilan memutuskan ISLAH kembali ke Muktamar Semarang dg kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum Dewan Syuro PKB dan Muhaimin Iskandar Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB, akan tetapi pada waktu itu kekuasan di pegang SBY,"

Untuk maju Calon Presiden yg kedua periodenya yang berpihak ke Muhaimin Cs hasil Muktamar PKB Ancol kemudian sama Cak Imin cs hasil Muktamar PKB Ancol didaftarkan ke Menkumham RI dengan Struktur kepengurusan PKB pada waktu itu nama KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak tercantum lagi sebagai Ketua Umum Dewan Syuro PKB diganti KH. Azis Mansyur Sebagai Ketua Umum Dewan Syuro PKB

"Ini membuktikan pengkhianatan Muhaimin terhadap Gus Dur yang nyata-nyata hasil keputusan Pengadilan Jakarta Selatan memutuskan ISLAH."

Jika melihat situasi yang terjadi pada Partai Demokrat saat ini tidak jauh beda dengan peristiwa pecah nya PKB saat itu, sehingga tidak terlepas itu semua adalah KUWALAT GUS DUR.dan bisa dikata hukum karma berlaku

Belum lagi kemarin pernah terjadi ulah kader Demokrat yg membanding-bandingkan Makam Gus Dur dengan Musium SBY-ANI yg di Pacitan yg akhirnya bantuan dana hibah 9 Milyar dibatalkan oleh Pemprov Jatim.

"Oleh sebab itu BARIKADE GUS DUR JAWA TIMUR tidak akan penah melupakan sejarah Pengkhianatan terhadap Gus Dur pungkasnya "

Sumber