Salah satu yang menyebabkan daerah Kemang di Jakarta Selatan mengalami banjir besar pada Sabtu pekan lalu adalah Mall Lippo Kemang Village. Pasalnya, menurut mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), di lokasi tersebut sebelumnya merupakan rawa-rawa tempat air meresap. Tapi lahan resapan itu tak ada lagi sehingga air meluap dan tumpah ke rumah-rumah orang.
Dia memaklumi ada pemasukan pajak bagi Pemprov DKI dengan pembangunan mal. Tapi rakyat akhirnya mengeluarkan ongkos lebih banyak akibat banjir yang mereka derita.

"Siapa itu gubernur yang memberi izin daerah rawa-rawa dijadikan daerah komersial? Dia harus ikut bertanggung jawab juga," tegas JK dalam program Blak-blakan yang tayang di detikcom, Jumat (26/2/2021).


Tapi secara umum, menurut Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu masalah banjir di ibu kota negara merupakan persoalan klasik. Penanganannya harus melibatkan semua pihak, baik pemerintah pusat, Pemprov DKI, daerah penyangga, dan masyarakat sekitar.

Di Bogor dan Depok, misalnya, perlu ada waduk. Juga Pemprov DKI perlu terus menambah kawasan hijau sebagai daerah resapan.

Terkait normalisasi Ciliwung dan sungai-sungai lainnya, JK menekankan pentingnya ketegasan dari pemerintah pusat dan daerah. Juga harus ada komitmen yang kuat, dan konsekuen. Dia mencontohkan pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) yang dapat selesai dalam tempo dua tahun. Begitu juga peninggian jalur tol Sedyatmo yang menuju Bandara Soekarno-Hatta selesai dikerjakan dalam 8 bulan pasca kebanjiran pada 2008.

"BKT itu saya yang perintahkan dibangun dan dua tahun selesai. Biayanya sharing dari pemerintah pusat Rp 2 triliun dan Pemprov DKI Jakarta Rp 1 triliun," ungkap JK yang juga Ketua Umum PMI Pusat.



Sumber