Pantau.com - Desas-desus isu pendongkelan kekuasaan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kian santer terdengar. Pasalnya isu ini secara gamblang diungkapkan oleh AHY dalam sebuah konfrensi pers pada Senin kemarin, 1 Februari 2021.

Dalam konferensi tersebut, AHY menerangkan bahwa ada gerakan politik yang ingin mengambil paksa kekuasaan terhadap Partai Demokrat. Putra pertama dari Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ini mengungkapkan, ada sejumlah aktor yang ingin melakukan kudeta terhadap dirinya di Partai Demokrat.
Setelah isu ini diembuskan, beberapa petinggi Demokrat secara terang-terangan menyebut nama salah satu tokoh yang dekat dengan lingkaran pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca juga: AHY: Sumbar Masih Jadi Barometer Politik Nasional

Berikut sejumlah fakta isu pelengseran paksa AHY di Partai Demokrat:

1. Alat Kendaraan Politik 2024

Menurut AHY, proses pengambilan paksa kekuasaan dirinya terhadap Demokrat ini bertujuan untuk kendaraan politik pada tahun 2024. AHY mengatakan dalam konfrensi persnya, kudeta ini bertujuan untuk menaikan sebuah nama dalam pemilihan presiden pada tahun 2024.

"Pengambil-alihan posisi Partai Demokrat akan dijadikan kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai capres pemilu tahun 2024 mendatang," ujar AHY dalam pidato politiknya di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (01/02/2021).

2. Nama Moeldoko Terseret

Beberapa petinggi Partai Demokrat menyebut nama Moeldoko sebagai salah satu aktor dalang usaha perebutan kekuasaan AHY di Partai Demokrat. Andi Arif yang merupakan politikus Partai Demokrat menyebut nama Kepala Staf Presidan Moeldoko sebagai salah satu dalangnya.

“Banyak yang bertanya siapa orang yang dekat Pak Jokowi yang mengambil alih kepemimpinan AHY di Demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko. Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan mendapat restu Pak Jokowi,” cuit Andi Arif di akun Twitter pribadi miliknya Senin (1/2/2021).





Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon memberi sinyal bahwa pejabat tersebut merupakan seorang jenderal. Jansen bahkan menyebut, eks Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berjasa kepada sang jenderal tersebut. 
"Aku hanya ingin mengetukmu sebagai sesama orang yang di dalam diri kita ada jasa Pak SBY. Kudoakan engkau baik-baik saja jenderal, tidak kena karma atas lupanya engkau akan sejarah dirimu," ujar Jansen dalam akun Twitternya, Senin (1/2).

3. Koalisi Jokowi Bersuara

Setelah menyatakan secara terbuka ada yang ingin mengambil kekuasaannya secara paksa di Partai Demokrat, AHY dan beberapa petinggi Demokrat kian santer menyebut nama Kepala Staf Presidenan Moeldoko.

Menanggapi pernyataan AHY, Bendahara Umum Partai Nasdem, Sahroni mengatakan, jangan terburu-buru dalam memberikan tudingan. Menurut Sahroni hal tersebut merupakan masalah internal partai yang seharusnya dapat diselsaikan di dalam internal.

"Soal statement mas AHY barusan, saya rasa Partai Demokrat terlalu cepat menunjuk pihak lain atau pointing fingers atas urusan partainya sendiri. Menurut saya, sebaiknya urusan internal partai diselesaikan dari internal dulu," ujar Sahroni.
"Kan Mas AHY, Mas Ibas dan juga Pak SBY tentunya memiliki power yang sangat tinggi di Partai Demokrat sehingga seharusnya masalah internal seperti ini bisa mereka selsaikan sendiri," tambah Sahroni.

4. Imbalan Uang Rp100 Juta

Dalam konfrensi persnya, AHY mengatakan bahwa ada imbalan uang untuk memuluskan rencana pendongkelan dirinya dari kursi kepemimpinan Partai Demokrat.

“Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk memenuhi syarat dilangsukannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara, yang harus diajak dan dipengaruhi, dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar,” ujar AHY.
Menurut Politikus Partai Demokrat, Rachlan Nashidik, ada imbalan sebesar Rp100 juta untuk pimpinan daerah. Masing-masing pimpinan daerah akan diberikan uang muka sebesar Rp25-30 juta jika memberikan dukungan, dan sisanya akan diberikan setelah KLB.

AHY mengatakan, para aktor sudah mengklaim usaha mereka dalam merebut kekuasaan dirinya sebagai Ketum DPP Partai Demokrat akan berhasil. Hal tersebut terjadi lantaran mereka sudah memiliki dukungan dari petinggi negara lain.
"Karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya. Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat," ujar AHY.

Baca juga: AHY: RUU Ciptaker Berbahaya, Ekonomi Pancasila Bergeser ke Neo-Liberalistik

5. Ada Lima Aktor di Balik Isu Kudeta AHY

Menurut kesaksian beberapa kader di pusat, daerah, dan cabang, AHY mengatakan bahwa ada lima aktor di balik usaha perebutan kekuasaan Ketum DPP Partai Demokrat atas dirinya.
Kelima aktor tersebut dijelaskan oleh AHY sebagai, satu kader aktif, satu kader yang sudah tidak aktif selama 6 tahun, satu kader yang sudah diberhentikan 9 tahun lamanya karena tersandung kasus korupsi, satu kader yang keluar 3 tahun lalu, dan juga satu orang non kader yang merupakan pejabat tinggi pemerintahan.