Jika mendengar kata "utang" persepsi apakah yang sekiranya muncul di benak teman-teman? Apakah persepsi positif atau negatif? Saya tidak menyalahkan jika ada yang mempunyai persepsi negatif tentang utang mengingat stigma masyarakat mengenai utang ini bisa dibilang masih negatif. Stigma ini muncul bisa jadi karena pengalaman dan cerita-cerita yang beredar baik secara langsung maupun melalui berbagai media mainstream dan online. Bagi yang mempunyai persepsi yang positif mengenai utang saya pastikan sebagian teman-teman di kelompok ini mengetahui bahwa tidak semua utang buruk untuk kondisi keuangan, tergantung kebijakan pengelolaannya seperti apa. Kalau pengelolaan utangnya bagus maka hal itu justru menyehatkan kondisi keuangan tapi kalau sebaliknya ya game over.


Saya dulu kuliah di jurusan Pendidikan Akuntansi. Pernah ketika mata kuliah Akuntansi Perpajakan dosen saya memberikan sebuah nasihat.



Nasihat tersebut secara tidak langsung menguatkan persamaan dasar akuntansi dimana aset sebuah entitas terdiri dari utang dan ekuitas. Dengan kata lain utang adalah bagian dari aset entitas pelaporan.



Berarti utang Indonesia yang banyak itu termasuk bagian dari aset juga? Jawabannya adalah iya jika mengacu pada persamaan dasar akuntansi diatas. Permasalahannya adalah jumlah utang Indonesia yang banyak itu termasuk wajar atau tidak. Jadi per akhir Bulan Desember 2020 posisi utang Indonesia berada di angka Rp 6.074,56 triliun. Data saya ambil dari laporan APBN Kita Bulan Januari 2021 yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, bukan dari portal berita ecek-ecek atau dari sumber lain yang kurang valid. Angka Rp 6.074 triliun ini tentu bukan angka yang kecil apalagi di rekening kita tidak pernah tertulis angka sebanyak itu sehingga ketika mendengar utang Indonesia ribuan triliun langsung pada teriak negara sedang darurat utang. Lalu bagaimana cara mengetahui kewajaran utang Indonesia?


Perlu dipahami bahwa utang sebanyak itu konteksnya adalah untuk sebuah negara yang luasnya 6 kali luas negara Jepang dan jumlah penduduknya terbanyak nomor 4 di dunia. Akan menjadi pandangan yang salah jika mengambil kesimpulan utang Indonesia dalam kondisi gawat namun tidak bisa menunjukkan pembanding yang obyektif. Sebenarnya undang-undang sudah mengatur tentang kewajaran utang negara di UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana rasio utang harus tetap terjaga kurang dari 60% dari jumlah Produk Domestik Bruto (PDB). Di dokumen APBN Kita Bulan Januari 2021 pada bagian Pembiayaan Utang disitu dijelaskan bahwa rasio utang pemerintah terhadap PDB adalah 38,68%. Persentasenya masih jauh dari batas yang diamanatkan dalam undang-undang sehingga bisa dikatakan utang Indonesia memang banyak tapi masih dalam koridor yang diatur.



Utang sebanyak itu jangan dikira untuk hal-hal yang tidak produktif lho ya. Presiden dalam setiap pidatonya sudah berkomitmen untuk ngegas pembangunan di semua sektor agar tidak tertinggal dengan negara lain. Aktivitas ngegas yang digagas presiden tentunya membutuhkan biaya yang lebih besar dari biasanya dan sayangnya pendapatan negara yang terdiri dari penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah belum cukup menutupi pengeluaran tersebut sehingga defisitlah APBN. Ditambah lagi kondisi pandemi Covid-19 yang sangat memukul perekonomian negara sejak awal tahun 2020 semakin memperparah defisit neraca keuangan. Untuk menutup defisit APBN ini opsi yang paling memungkinkan adalah menambah utang walaupun dengan risiko diserang haters dari kubu sebelah.


Pada akhirnya judul tulisan ini bukan merefleksikan apatisme terhadap kondisi keuangan negara. Ketika saya tahu informasi bahwa utang negara sebesar Rp 6.074 triliun dan saya bilang "so what" itu karena saya mengetahui bahwa hal itu masih dalam batas yang wajar sesuai undang-undang yang seharusnya tidak perlu dibesar-besarkan atau digoreng-goreng sampai gosong. Ungkapan "so what" yang saya pakai juga berfungsi untuk melawan ekspresi lebay sebagian saudara-saudara kita yang mendadak concern terhadap utang negara tapi amnesia terhadap utang tetangga.