JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, penembakan enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 oleh aparat kepolisian merupakan pelanggaran HAM.

Hal itu disampaikan Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/1/2021) sore.

Dia mengatakan, Komnas HAM merekomendasikan adanya penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. Menurut dia, penegakan hukum melalui mekanisme pengadilan pidana diperlukan untuk mendapatkan kebenaran materiil yang lengkap serta menegakkan keadilan. "Peristiwa tewasnya laskar FPI merupakan kategori pelanggaran HAM," ucap Choirul Anam. 

Choirul Anam menegaskan penegakan hukum dalam kasus ini tidak boleh hanya dilakukan secara internal. Selanjutnya Komnas HAM meminta dilakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang berada di mobil Avanza hitam B 1759 PWI dan avanza silver B 1278 KJI. "Berikutnya, mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh laskar FPI. Keempat, meminta proses penegakan hukum akuntabel, objektif, transparan sesuai dengan standar hak asasi manusia," katanya.


Komnas HAM Tegaskan Penembakan 6 Laskar FPI Pelanggaran HAM

Alhamdulillah, akhirnya Komnas HAM berani bertindak jujur untuk membela kepentingan umat Islam. Segera dibawa kasus ini ke Sidang Umum OKI, Mahkamah Internasional ataupun Sidang Dewan Keamanan PBB agar umat Islam di Indonesia terlindungi. Jangan sampai umat Islam di Indonesia ditekan seperti etnis Rohingya di Myanmar.

Tentang kepemilikan senjata api, gw lebih sependapat dengan pernyataan Ustadz Munarman. Mustahil FPI membawa senjata api, batu dan pentungan aja kagak pernah bawa kok.  Dalam masalah ini, Komnas HAM justru ngacau sekali.

Negara harus bertanggungjawab. Presiden kalau perlu harus lengser dan digantikan oleh sosok yang benar-benar direstui oleh IB HRS sebagai pemimpin tertinggi umat Islam.