Ini Daerah yang Wajib Terapkan Pembatasan Kegiatan Mulai 11 Januari

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menerapkan pengetatan protokol kesehatan di Jawa dan Bali mulai 11 Januari hingga 25 Januari. Pembatasan kegiatan diambil seiring dengan terus meningkatkan jumlah kasus Covid-19 yang terjadi di wilayah tersebut.

"Pembatasan tersebut kami tegaskan bukan pelarangan kegiatan, tapi ini pembatasan," kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Januari 2020.

Di DKI Jakarta pembatasan dilakukan di seluruh wilayah Ibu Kota, di Jawa Barat dilakukan Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, di Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cimahi. Sedangkan di Banten diterapkan di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan.

Di Jawa Tengah dilakukan di Semarang Raya, Solo Raya, Banyumas raya. Di Yogyakarta dilakukan di Gunung Kidul, Sleman, dan Kulon Progo. di Jawa Timur, dilakukan di Malang Raya dan Surabaya. Sedangkan di Bali pembatasan dilakukan di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Airlangga mengatakan kriteria yang ditetapkan untuk dilakukan pembatasan adalah provinsi atau kabupaten/kota yang memenuhi sejumlah parameter.

Parameter tersebut yaitu tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional atau 3 persen, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional yaitu 82 persen. Kemudian tingkat kasus aktif di bawah kasus aktif nasional yaitu 14 persen, dan tingkat okupansi rumah sakit untuk ICU dan isolasi di atas 70 persen.

"Penerapan pembatasan secara terbatas tersebut dilakukan di provinsi Jawa Bali, karena di seluruh provinsi tersebut memenuhi empat parameter yang ditetapkan," kata Airlangga.
sumber


**********

Sebelumnya TS mengucapkan selamat kepada warga masyarakat yang wilayahnya tidak terkena pembatasan kegiatan mulai 11 Januari ini.

Meskipun hal ini dimaksudkan untuk melokalisir penyebaran virus Covid-19, namun harus diakui bahwa pembatasan kegiatan ini jelas memukul roda ekonomi masyarakat, dan tentunya juga membuat pemerintah semakin panjang dan berat memikul tanggungjawab.

Kalau kita mau mengatakan bahwa hal ini adalah kesalahan penanganan dari penguasa wilayah setempat, ya tinggal dibandingkan saja luas wilayah, besaran wilayah terdampak, dan jumlah masyarakatnya.

Mungkin kalau TS bandingkan Jakarta dengan wilayah lain, Jakarta punya kekhususan tersendiri. Sejak pembatasan-pembatasan diberlakukan di Jakarta, terlihat jelas One Man Show. Berbeda dengan propinsi lain yang tiap-tiap kepala daerahnya diberi kewenangan khusus meskipun tidak penuh, namun berjalan dengan efektif. Di Jakarta, seolah semuanya harus apa kata Anies Baswedan. Walikota seakan tak punya fungsi sama sekali. Perlakuan hukum para pelanggar terlihat berbeda, dan penegakan hukum jelas terlihat setengah hati. Ini fakta, bukan hal yang dibuat-buat. Pada kenyataannya aktifitas masyarakat kota Jakarta terbilang masa bodo dengan wabah Covid-19 ini. Buktinya belum lama Masjid di wilayah tempat gw tinggal memgadakan Maulid dengan mematikan lampu agar tak diketahui orang luar. Padahal didalam penuh jamaah sampai keluar Masjid. Lokasi penyebaran viruspun selalu berganti-ganti, dan biasanya yang kena bukan cuma 1-2 orang.

Belum lama terjadi lonjakan sangat signifikan di Jakarta mengenai jumlah penderita dalam sehari.
Namun anehnya pihak Pemprov DKI Jakarta berkelit bahwa hal itu disebabkan karena adanya laporan dari pihak swasta yang terlambat 2 hari, jadi terkesan menumpuk. Ini jauh dari logika yang bisa diterima. Dan selalu saja ada banyak alasan untuk menghindari fakta buruk.

Menghadapi pandemi yang mematikan memang dibutuhkan kerjasama, baik pusat maupun daerah. Pimpinan wilayah maupun masyarakat. Semua harus tahu kewajibannya masing-masing. Tak perlu malu mengakui kesalahan. Tak perlu malu mengakui kegagalan. Jika terus membela diri, maka wabah ini akan semakin menjadi-jadi.

Nies? Sehat?