Benny Wenda (BBC Indonesia)

Jakarta - Polah separatisme Benny Wenda bertepuk sebelah tangan. Faksi bersenjata dari OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Papua ogah mengakui kepemimpinan Benny Wenda. OPM memang terpecah-pecah satu sama lain, bahkan sejak awal kelahirannya.

Deklarasi Pemimpin ULMWP (Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat) itu disampaikan lewat Twitter pada Selasa (1/12) kemarin. Dalam keterangan persnya, Benny Wenda menyebut diri sebagai Presiden interim dari Pemerintahan Sementara Papua Barat.

Deklarasi pemerintahan sementara Benny dimentahkan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia menyebut Papua Barat yang dideklarasikan Benny Wenda adalah negara ilusi. Pemerintahan Benny Wenda tidak mendapat pengakuan dari orang Papua sendiri.

"Orang Papua sendiri tidak juga mengakui," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md, dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (3/12/2020).

Masyarakat Indonesia tidak perlu resah. Bahkan klaim Benny sendiri tidak diakui oleh kelompok separatis bersenjata di Papua. Faksi bersenjata yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) tampil menolak klaim Benny yang dia sebut sebagai orang yang bekerja untuk kapitalis asing. Benny sendiri tinggal di Inggris, bukan di Papua.

"Klaim Benny Wenda sebagai presiden sementara Negara Republic Papua Barat adalah kegagalan ULMWP dan Benny Wenda ITU sendiri," demikian keterangan TPNPB-OPM yang diterima, Rabu (2/12/2020).

Faksi-faksi
Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan sebutan umum yang memayungi semua gerakan pemisahan diri Papua dari Indonesia. OPM sendiri tidak satu. Organisasi itu sudah pecah sejak masa awal berdirinya.

Penjelasan ini didasarkan pada buku John RG Djopari berjudul 'Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka' dan Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) dalam laporannya, 'The Current Status of The Papuan Pro-Independence Movement' pada 2015.

Mulanya, Organisasi Perjuangan Menuju Kemerdekaan Negara Papua Barat dibentuk oleh Terianus Aronggear di Manokwari pada 1964. Mereka kemudian membentuk Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TPNPB). Pada 1970, mereka mendirikan markas di Distrik Waris, kaki pengunungan di Kabupaten Keerom Papua. Mereka menyebutnya sebagai Markas Victoria. 1 Juli 1971, Markas Victoria memproklamirkan kemerdekaan Papua Barat. Seth Jafeth Roemkorem menjadi Presiden negara yang mereka klaim itu.



1975, OPM mulai pecah. Persoalannya, tokoh penting OPM bernama Jacob Prai menilai Seth Roemkorem haus kekuasaan. Prai curiga karena Roemkorem punya latar belakang pendidikan militer Indonesia. Roemkorem memang pernah menjalani pendidikan Sekolah Calon Perwira Bandung, lulus tahun 1964.

Jacob Prai yang merupakan lulusan pendidikan hukum Universitas Cenderawasih itu kemudian mendirikan sendiri faksi Pemulihan Keadilan (Pemka).

Maka OPM pecah menjadi dua faksi besar:
1. Markas Victoria (Mavic) dipimpin Seth Roemkorem
2. Pemulihan Keadilan (Pemka) dipimpin Jacob Prai

Untuk masa selanjutnya, identifikasi OPM cenderung menyebut asal kelompok itu, yakni OPM Mavic atau OPM Pemka.

Sentimen kesukuan juga memengaruhi perkubuan OPM Mavic dan OPM Pemka. Anggota dari Biak dan sekitarnya mengikuti Seth di Mavic, sedangkan anggota dari Keerom dan kawasan belahan selatan bergabung dengan Jacob Prai di Pemka.

Pecah ideologi
OPM juga mengalami perpecahan pada aspek ideologis. John RG Djopari dalam buku 'Pemberontakan Organisasi Papua' Merdeka tahun 1993 menjelaskan hal ini.

- Kaum tua OPM cenderung berideologi Barat, tokohnya seperti Markus Kaisiepo, Nicolaas Jouwe, dan Herman Womsiwor.

- Sedangkan kaum muda OPM mengusung ideologi neo-Marxis/Sosialis, antara lain Ben Tanggahama, Saul Hindom, dan Jacob Prai.

Di dalam OPM sendiri meski sama-sama ingin merdeka dari Indonesia, namun ada perbedaan di dalamnya. Sebagian ingin merdeka tapi pro-Belanda, namun sebagian ingin merdeka tapi tidak pro-Belanda.

"Gerakan OPM sangat terdesentralisasi, terdiri dari banyak faksi dan kompetisi satu sama lain. Di depan media, mereka menampilkan citra yang paling familiar tentang angkatan gerilya. Namun pada praktiknya, satu komando dalam tubuh OPM adalah hal yang mustahil, soalnya OPM terdiri dari kombinasi klan dan loyalitas etnis, persilangan personal, berada di medan terpencil, dan punya agenda masing-masing. Unit-unit dan komandan sillih berganti tanpa banyak disertai komunikasi satu dengan yang lainnya," demikian kata IPAC, organisasi yang diawaki oleh peneliti tenar seperti Sidney Jones, Azumardi Azra, hingga Todung Mulya Lubis.

Kelompok-kelompok politik
Kelompok-kelompok politik juga didirikan untuk menyatukan gerakan yang terpisah-pisah. Berikut adalah kelompok-kelompok itu:

1. WPNA (West Papua Nasional Authority) didirikan tahun 2004 untuk memayungi semua organisasi politik OPM. Pendirinya adalah Edison Waromi, Jacob Rumbiak, dan Herman Wanggai.

2. WPNCL (West Papua National Coalition for Liberation) diddirikan oleh OPM Pemka, Otto Ondowame, di Vanuatu Papua Nugini pada 2005. Mathias Wenda menjadi komandan tertinggi WPNCL. Mereka ingin menjadi sayap politik OPM, namun tak semua OPM bersenjata setuju. Mereka yang tak setuju adalah Goliath Tabuni dan Kelly Kwalik.

3. The Free West Papua Campaign didirikan oleh Benny Wenda di Inggris tahun 2000. Benny adalah pria kelahiran Wamena yang pernah ditangkap aparat tahun 2002 karena diduga mendalangi serangan di kantor polisi kawasan Abepura. Namun dia berhasil melarikan diri ke Papua Nugini dan memperoleh suaka politik di Inggris.

4. KNPB (Komite Nasional Papua Barat) didirikan sebagai organisasi politik radikal pada 2008. Sejak 2012, Victor Yeimo tampil sebagai pemimpinnya. Pada Mei 2012, KNPB mencoba membangun ikatan dengan kelompok bersenjata OPM dengan menggelar pertemuan di Biak dan menunjuk Goliath Tabuni sebagai komandan tertinggi. Namun Goliath sendiri tak tertarik.

5. ULMWP (United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) didirikan pada 6 Desember 2014 oleh WPNA, WPNCL, dan KNPB. Benny Wenda menjadi juru bicara ULMWP. Organisasi ini mendapatkan status pemantau (observer) Melanesian Sparehead Group (MSG), namun Indonesia sendiri juga menjadi anggota di MSG.

SUMBER


Pemerintah indo cukup jalankan divide et impera..