Menjelang akhir tahun 2020, DPRD DKI Jakarta kembali menuai persepsi negatif dari publik. Hal tersebut dikarenakan adanya rencana kenaikan anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI yang disebut-sebut akan sangat memberatkan warga Jakarta.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan nilai KUA-PPAS untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 sebesar Rp 82,5 triliun. Dalam KUA-PPAS itu, terdapat kenaikan anggaran untuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta yang mencapai Rp 888.681.846.000. Bila dibagi dengan 106 anggota DPRD DKI, maka total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp 8.383.791.000 per anggota DPRD. 

Kebayang gak tuh, anggaran segitu gedenya bakal jadi beban warga Jakarta Gan. Apalagi pas diperhatian lebih dalam lagi, ternyata salah satu pos anggaran yang bikin anggaran pegawai DPRD DKI 2021 jadi meroket banget adalah karena gaji dan tunjangan anggota DPRD yang kenaikannya fantastis abis!

Tahun ini, 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp 129 juta. Setelah dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp 18 juta, gaji bersih mereka mencapai Rp 111 juta. Sedangkan, dalam RKT DPRD DKI 2021, setiap anggota akan mendapatkan gaji bulanan Rp 173.249.250 sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh).



Harusnya DPRD DKI Tahu Diri

Di saat kondisi pandemi yang berdampak banget kepada perekonomian masyarakat, harusnya DPRD DKI Jakarta peka terhadap situasi tersebut.

Karena di tengah kondisi sulit masyarakat, otomatis akan berakibat pada berkurangnya pendapatan daerah dari sektor pajak. Ya masyarakat mau bayar pajak gimana, pendapatan aja turun drastis.

Kalau pendapatan daerah dari sektor pajak berkurang, ya ngapain dipaksain untuk naikin gaji anggota dewan? Gaji mereka itu yang nanggung ya rakyat loh.



Gak Rasional, dan Mau Kerja Apa Nanti?

Melihat ulah DPRD DKI Jakarta, pengamat yang sekaligus juga Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, rencana kenaikan anggaran DPRD itu tidak rasional. Sebab, berkurangnya pendapatan daerah dari sektor pajak akan membuat banyak proyek Pemprov DKI terbengkalai. “Karena dananya (untuk proyek) tidak ada karena ekonomi belum membaik.” tegasnya. Terlebih kata dia, Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta tahun ini merosot. 

Merosotnya PAD DKI itu sempat disampaikan Gubernur Anies Baswedan dalam Rapat Musyawarah Pembangunan (Musrembang) April lalu. Saat itu kata Anies, PAD DKI merosot hingga 53%. Terlebih lagi, menurut Anies, pendapatan utama DKI Jakarta berasal dari pajak.

Oleh karena itu menurut Uchok, fungsi pengawasan dari DPRD DKI tidak akan terlalu dibutuhkan tahun depan karena proyek-proyek Pemprov diprediksi akan banyak yang terbengkalai. “Artinya lagi, anggota dewan tidak akan ada kerjaan besok. Apa yang mau diawasi?”






REFERENSI:
Merdeka
Okezone