Jakarta - Wali Kota Bogor Bima Arya mempertimbangkan mencabut laporan polisi atas Rumah Sakit (RS) UMMI terkait swab test Habib Rizieq Syihab (HRS). Polisi menegaskan laporan itu tidak bisa dicabut.

"Ya saya jelaskan, itu laporan tidak bisa dicabut. Itu bukan dilik aduan. Pak Bima harus paham itu. Bukan dilik aduan, itu pidana murni, nggak bisa dicabut-cabut," kata Kapolres Bogor Kota Kombes Hendri Fiuser, saat dihubungi, Minggu (29/11/2020).

Hendri mengaku heran dengan Bima yang ingin mencabut laporan Satgas COVID-19 Kota Bogor. Dia menerangkan polisi akan tetap melakukan penyelidikan meski laporan ke RS UMMI dicabut.

"Sekarang pertanyaan saya kenapa Pemkot bogor mencabut? Itu kan satgas, satgas itu bukan Pemkot Bogor. Satgas itu milik pemerintah. Nggak bisa, bukan perorangan itu, (bukan) kasus perorangan," lanjutnya.

"Ini kasus satgas COVID, gitu. Jadi menurut saya tidak pas, dan itu tidak pas bisa dicabut-cabut. Nggak ada aturan dicabut-cabut. Nanti kalau dicabut-cabut (laporan) malah menunjukkan semakin tidak paham dengan aturan," tegasnya.

Hendri mengatakan polisi akan tetap memanggil Direktur Utama RS UMMI Andi Tatat dan lainnya besok. Dia menyebut, Bima Arya bisa melanggar UU RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular bila mencabut laporan RS UMMI.

"Masing-masing daerah diberi kewenangan untuk itu. Yang Ketiga, kalau Pemkot Bogor cabut, dia kena Undang-undang. Kan itu Pasal 12 UU 4 tahun 84, pemerintah daerah, kepala daerah wajib menegakkan aturan itu apabila diduga ada penyebaran wabah penyakit menular, pasal 12-nya," tandas dia..

Sebelumnya, Satgas COVID-19 Kota Bogor, yang dipimpin Wali Kota Bima Arya mengadukan RS UMMI ke polisi. Tes usap (swab test) COVID-19 dari pihak eksternal terhadap Habib Rizieq menjadi pangkal masalahnya. Namun kini Bima Arya berniat menghentikan proses aduan RS UMMI ke polisi.

"Kami mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan aduan kepada kepolisian. Dan kami percaya RS UMMI memiliki iktikad baik untuk meningkatkan profesionalitas untuk melayani, tidak saja warga Bogor, tetapi warga mana pun yang datang ke Kota Bogor, tentunya termasuk Habib Rizieq Syihab bersama keluarga," kata Bima Arya di Balai Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (29/11/2020).

https://news.detik.com/berita/d-5274...-kata-polisi/2
Jangan bikin drama yg akhirnya malah membuat malu diri sendiri.
Menurut ane Pempus sebenarnya udah abis kesabarannya menghadapi brisik ini.
Makanya setelah kejadian keluarlah permendagri tentang pencopotan kepala daerah.
Prof Ahli hukum tata negara Irmanputra sidin mengatakan ini permendagri serius bkn ancaman kosong.
Peluru tersebut tuk semua kepala daerah.
Tau sendirilah massa brisik lumayanlah tuk daerah tertentu.
Sedangkan brisik sendiri akan terus terbelit kasus hukum karna ulahnya sendiri.
Jadi berpikirlah tuk main drama2an,fokus kerja melawan koronak dan ekonomi yg lagi down.