Heboh Isu Kepulangan Habib Rizieq dan Sederet Kontroversi yang Menyertai

Tim detikcom - detikNews
Senin, 26 Okt 2020 17:54 WIB

Jakarta - 
Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab menyatakan akan pulang ke Tanah Air dalam waktu dekat. Sebelumnya isu kepulangan Rizieq ke Indonesia sudah beberapa kali menyeruak. Sejumlah kontroversi pun menyertai. Apa saja? Berikut daftarnya:

1. Kontroversi portal penghalang Rizieq

Pada 12 Juli 2019 lalu, muncul isu kontroversial soal portal penghalang kepulangan Rizieq. Isu ini diawali oleh Dahnil Anzar Simanjuntak yang saat itu dikenal sebagai mantan Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

"Itu portal di tangan pemerintah, Habib itu nggak bisa keluar dari Arab Saudi, tentu itu ada... Kita nggak tahu apa komunikasi pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi, itulah yang kita harapkan dibuka pemerintah Indonesia sehingga Habib bisa kembali ke sini, bisa kembali dengan umat berdakwah," kata Dahnil, 10 Juli 2019 lalu.

Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel menyatakan portal itu adalah perkara overstay yang menjerat Rizieq. Supaya Rizieq bisa pulang, maka Rizieq harus membayar denda overstay dulu ke otoritas Saudi.

"Pertama, karena overstay. Cara penyelesaian ya bayar denda overstay sekitar 15 sampai dengan 30 ribu Riyal. Rp 110 juta per orang," kata Maftuh saat dimintai konfirmasi detikcom, saat itu.

Dahnil tidak puas dengan jawaban Dubes Agus Maftuh. Menurutnya, kunci portal kepulangan Rizieq ada di tangan pemerintah RI, bukan pemerintah Saudi. Portal itu menurut Dahnil adalah dendam politik, bukan perkara overstay.

Menko Polhukam saat itu, Wiranto, menepis isu bahwa kepulangan Rizieq ke Indonesia karena ditangkal masuk RI. "Kalau ada berita berita yang bersangkutan ditangkal untuk masuk ke Indonesia, tidak ada. Yang bersangkutan direkayasa untuk tidak kembali ke Indonesia, tidak ada," ujar Wiranto, Jumat (19/10).

2. Kontroversi tudingan Munarman soal kepulangan Rizieq

Sekretaris Umum FPI Munarman menuding otoritas Indonesia meminta otoritas Saudi untuk mencegah Rizieq pulang. "Masalah pokok itu adalah adanya permintaan dari otoritas Indonesia ke otoritas Saudi agar mencegah Habib Rizieq meninggalkan wilayah Saudi," kata Munarman, 13 Juli 2019.

Kementerian Luar Negeri mengaku baru mendengar kabar seperti itu. Ali Mochtar Ngabalin yang merupakan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) menyebut kabar itu fitnah belaka.

"Itu fitnah dan berita bohong yang menyesatkan publik Indonesia," kata Ngabalin saat itu.

Sekum FPI Munarman Foto: Wildan/detikcom

3. Kontroversi denda overstay

Pengacara Rizieq, Sugito Atmo Prawiro, menilai denda overstay kliennya seharusnya dibayar oleh pemerintah RI. Namun bila pemerintah tidak mau, maka pendukung Rizieq akan menggalang dana sendiri.

"Overstay itu kan bukan kesalahan Habib Rizieq karena habisnya visa Habib itu kan 20 Juli 2018. Sebelum tanggal 20 Juli 2018, Habib Rizieq sudah mencoba untuk keluar dari Saudi supaya visanya masih bisa berlaku," kata pengacara Habib Rizieq, Sugito Atmo Prawiro, 12 Juli 2019.

Ali Mochtar Ngabalin tampil menepis. Menurutnya, overstay-nya Rizieq bukan urusan pemerintah. "Apa urusannya? Tidak ada urusannya, dia jalan tidak kasih tahu, jalan juga pergi umrah biasa dengan keluarganya untuk apa pergi itu kan umrah waktu itu," ujar Ngabalin saat itu.

Wiranto yang saat itu adalah Menko Polhukam juga menilai overstay adalah urusan pribadi Rizieq. "Sehingga ada tuntutan pemerintah di sana pada pribadi yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan overstay-nya itu," kata Wiranto, 19 Juli 2019.

4. Kontroversi SP3 Rizieq

Rizieq dinyatakan FPI sudah lepas dari kasus hukum, namun polisi membantahnya.

"Semua kasus Habieb Rizieq yang Habieb Rizieq sebagai tersangka sudah SP3. Itu saya mau tegaskan, sudah SP3. Jadi kalau ada yang masih mau menyebut ya pulang saja kan nanti dia harus berhadapan dengan hukum, ini orang bahlul," ujar Munarman saat konferensi pers, di Hotel Alia, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, 15 Juli 2020.

Kepala Biro Penmas Divisi Hmas Polri saati itu, Brigjen Dedi Prasetyo, membantah kebenaran isu SP3 itu. "Tidak semua. Yang dihentikan itu yang di Polda Metro Jaya, kasus chat, dan di Polda Jawa Barat kasus Pancasila," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, 16 Juli 2019.

5. Kontroversi isu serobot doa pemakaman Mbah Moen

Ulama Kiai Haji Maimun Zubair (Mbah Moen) meninggal dunia. Muncul narasi di media sosial, Habib Rizieq memimpin doa di pemakaman Mbah Moen di Al Ma'la, Makkah, Arab Saudi. Dubes RI untuk Saudi, Agus Maftuh, menepis narasi itu. Dia mengatakan Rizieq menyerobot doa.

Agus mengaku menggotong langsung jenazah Mbah Moen bersama santrinya bernama Muhlisin dan KH Syarif Rahmat. Saat jenazah hendak diturunkan ke liang lahat, banyak jemaah yang berebut untuk menyentuh keranda.

Kemudian terdengar seseorang yang membacakan talkin setelah proses pemakaman Mbah Moen selesai. Setelah itu, Habib Rizieq langsung membacakan doa dengan suara keras.

KH Maimun Zubair atau Mbah Moen telah dimakamkan di pemakaman Al Ma'la Mekah. Habib Rizieq Syihab turut menyaksikan pemakaman kiai karismatik itu. Foto: Ardhi Suryadhi/detikcom

Pengurus DPP FPI Slamet Ma'arif menepis isu bahwa Rizieq menyerobot doa untuk Mbah Moen.

"Semua yang di tempat menyaksikan, termasuk menteri agama dan dubes lihat langsung, dan semua lengkap videonya tapi orang-orang liberal mau melintir-melintir dan tak terima. kasihan kalau kebencian sudah mendarah daging," ujar Slamet kepada wartawan, 8 Agustus 2019.

Putra Mbah Moen, Gus Wafi' Maimun menyatakan kedatangan Rizieq ke pemakaman kala itu adalah atas permintaan keluarga Mbah Moen. Rizieq juga diminta menjadi imam salat dan memimpin doa pemakaman Mbah Moen.

6. Kontroveresi NKRI bersyariah

Dalam pidatonya pada milad ke-21 FPI, Rizieq bicara soal konsep NKRI bersyariah.

"Ingat NKRI bersyariah bukan NKRI komunis-sosialis. NKRI beryariah bukan NKRI komunis-sosialis, NKRI bersyariah bukan NKRI liberal-kapitalis," kata Rizieq dalam video yang disiarkan di arena Milad FPI, di Stadion Rawa Badak, Koja, Jakarta Utara, 24 Agustus 2019.

7. Kontroversi Ujaran Rizieq soal BPIP

Di forum Milad ke-21 FPI, Rizieq juga menyulut kontroversi. Dia menilai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak paham hakikat Pancasila.

"Rezim yang tidak paham hakikat Pancasila ini telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang disingkat BPIP. Dengan anggota yang juga tidak paham esensi Pancasila, tapi digaji lebih dari Rp 100 juga rupiah per bulan tiap anggotanya hanya untuk menonton dagelan pengkhianatan pergeseran Pancasila dari dasar negara menjadi pilar negara," ujar Rizieq saat itu.

Plt Ketua BPIP saat itu, Hariyono, menanggapi bahwa Rizieq berhak berpendapat di negara demokrasi. BPIP juga menegaskan Pancasila adalah pilar, dasar, dan filosofi negara yang juga diperjuangkan bersama. Bagaimana soal gaji Rp 100 juta?

"Soal itu (gaji BPIP), logikanya harus belajar. Yang membentuk keputusan Perpres termasuk hak keuangan itu kan bukan BPIP," kata Hariyono, 24 Agustus 2019.

8. Kontroversi Rizieq dicekal

Rizieq sendiri mengaku dirinya dan keluarganya dicekal oleh pemerintah Indonesia sampai pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin menjadi Presiden dan Wapres pada Oktober 2019. Gara-gara pencekalan ini, Rizieq tak bisa pulang ke Indonesia.

"Bahkan saat ini rezim zalim Indonesia masih berusaha meminta kepada Kerajaan Saudi Arabia agar mencekal saya hingga pelantikan presiden ilegal pada Oktober 2019 yang akan datang," kata Rizieq, disiarkan akun YouTube FrontTV, 24 Agustus 2019.

Kemlu menanggapi. "Silahkan yang bersangkutan membuktikan apa yang diucapkannya," kata pelaksana tugas Jubir Kemlu Teuku Faizasyah.

9. Kontroversi surat pencekalan

Lewat video di kanal YouTube Front TV, 10 November 2019, Rizieq menunjukkan bukti pencekalannya. Dia menunjukkan dua lembar surat pencekalan.

"Saya dilarang berpergian ke Saudi, bahkan ini dituliskan sebabnya adalah karena alasan keamanan. Jadi sekali lagi, saya dicekal di sini bukan karena saya lakukan pelanggaran keimigrasian, bukan saya melakukan pelanggaran pidana atau perdata, bukan karena saya melakukan sesuatu kejahatan di Saudi ini, tidak. Karena alasan keamanan," ujar Rizieq.

Menko Polhukam Mahfud Md meminta Rizieq mengirimkan surat itu ke dirinya. Dia mempertanyakan kebenaran surat itu, karena pemerintah tidak pernah memerintahkan surat pencekalan.


Menko Polhukam Mahfud Md berdialog dengan perwakilan buruh se-Jatim. Mahfud berjanji kritik dari buruh dijadikan catatan rancangan peraturan pemerintah (PP). (YouTube Kemenko Polhukam RI)

"Suruh kirim ke sayalah. Kok hanya di TV gitu," ujar Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, 11 November 2019. Menkum HAM Yasonna Laoly juga membantah pemerintah telah menerbitkan surat pencekalan untuk Rizieq. Belakangan, pihak Rizieq mengatakan surat itu dikeluarkan oleh otoritas Saudi.

10. Kontroversi isu ditabrak unta

Beredar informasi liar yang menyebutkan Rizieq meninggal ditabrak untak di Saudi. Informasi itu langsung dibantah PA 212.

Ketua Umum PA 212, Slamet Ma'arif menyebut informasi yang beredar itu tidak benar alias hoax. Menurutnya, hanya orang bodoh dan dungu yang percaya Habib Rizieq meninggal ditabrak Unta.

"Hoaks, hanya orang bodoh dan dungu yang sebar itu," kata Slamet saat dihubungi, Kamis (24/9/2020).

(dnu/dnu)

https://news.detik.com/berita/d-5229...yang-menyertai