Jakarta - Persaudaraan Alumni (PA) 212 bersama Front Pembela Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama direncanakan bakal menggelar aksi demonstrasi menolak keberadaan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di sekitar Istana Merdeka Jakarta pada Selasa, 13 Oktober 2020.

Dalam konferensi pers di kanal YouTube Front TV, Ketua PA 212 Slamet Maarif menyesalkan pemerintah bersama DPR telah terburu-buru mengesahkan UU Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna 5 Oktober 2020 lalu.

Kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang.

Slamet mencurigai di masa periode kedua Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini terdapat iktikad tidak baik dari pemerintah yang menyengsarakan rakyatnya.

"Tidak dapat dipungkiri kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja tersebut lebih dimaksudkan untuk dominasi oligarki ekonomi asing dan asing dan tidak berpihak pada tenaga kerja lokal atau buruh," kata Slamet.

Menurut dia, pemerintah sudah berlaku zalim terhadap rakyatnya sendiri dengan menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang tak berdasar pada poin-poin Pancasila.

"Rakyat telah dikorbankan, masa depan keutuhan dan kedaulatan negara terancam dengan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang," ucapnya.

Slamet pun menyatakan demonstrasi Anak NKRI terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja di Jakarta pada 13 Oktober 2020 akan dihadiri ribuan orang. "Insyaallah ribuan," ujarnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut PA 212 menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mendukung aksi buruh mahasiswa dan pelajar dalam memperjuangkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja maupun aksi-aksi dalam segala bentuknya, baik berupa mogok, maupun hak untuk menyatakan pendapat berserikat dan berkumpul menyuarakan kepentingan rakyat.

2. Menasihati dan meminta rezim beserta seluruh lembaga dan aparat negara untuk menghentikan kezaliman terhadap rakyat sendiri.

3. Segera membebaskan tanpa syarat seluruh demonstran yang ditangkap dan menghentikan penyiksaan terhadap para demonstran yang masih dalam tahanan.

4. Mengajak semua elemen bangsa untuk bangkit berjuang dan menghentikan kezaliman dengan segala daya upaya yang dimiliki dan tidak menyerah terhadap berbagai kekejaman yang dilakukan rezim ini.

5. Mendesak segera dikeluarkannya peraturan pengganti undang-undang (Perpu) yang membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja.

6. Meminta kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menyatakan diri mundur atau berhenti sebagai presiden karena ketidakmampuan dan tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintah.

7. Menuntut partai-partai pendukung pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja untuk segera membubarkan diri karena telah menjadi kepanjangan tangan kepentingan cukong aseng dan asing daripada menjadi penyalur aspirasi rakyat

"Demikianlah pernyataan sikap ini kami sampaikan agar menjadi peringatan bagi rezim dan perhatian bagi segenap rakyat Indonesia," kata Ketua PA 212 Slamet Maarif.

https://www.tagar.id/7-poin-peryataa...aw-cipta-kerja

Dukungan semakin luas dalam penolakan UU Cilaka. Semua elemen bergabung