News
Batal
KATEGORI
link has been copied
6
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5f7941f2facb953af93b2961/omnibus-law-ruu-cipta-kerja-disepakati-harus-dibawa-dalam-sidang-paripurna-dpr-ri
*SIARAN PERS KSPI: MENYIKAPI PENGESAHAN OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA YANG SUDAH DISEPAKATI UNTUK DIBAWA DALAM SIDANG PARIPURNA DPR RI* *7 ALASAN BURUH INDONESIA MENOLAK ISI OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA DAN AKAN GELAR MOGOK NASIONAL* Setidaknya 32 federasi dan konfederasi di Indonesia telah memutuskan akan melaksanakan unjuk rasa serempak secara nasional yang diberi nama mogok nasional. Belakangan, b
Lapor Hansip
04-10-2020 10:30

Omnibus Law Dibawa ke Paripurna, Buruh Siapkan Perlawanan Dengan Mogok Nasional

*SIARAN PERS KSPI: MENYIKAPI PENGESAHAN OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA YANG SUDAH DISEPAKATI UNTUK DIBAWA DALAM SIDANG PARIPURNA DPR RI*

*7 ALASAN BURUH INDONESIA MENOLAK ISI OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA DAN AKAN GELAR MOGOK NASIONAL*

Setidaknya 32 federasi dan konfederasi di Indonesia telah memutuskan akan melaksanakan unjuk rasa serempak secara nasional yang diberi nama mogok nasional. Belakangan, berbagai elemen serikat pekerja yang lain menyatakan dukungannya dan siap ikut serta dalam pemogokan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan, mogok nasional dilakukan sesuai dengan UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No 21 Tahun 2000 khususnya Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan.

“Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik,” ujar Said Iqbal.

Disampaikan Said Iqbal, sebelumnya ada 10 isu yang diusung oleh buruh dalam menolak omnibus law RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Kesepuluh isu tersebut adalah berkaitan dengan PHK, sanksi pidana bagi pengusaha, TKA, UMK dan UMSK, pesangon, karyawan kontrak seumur hidup, outsourcing seumur hidup, waktu kerja, cuti dan hak upah atas cuti, serta jaminan kesehatan dan jaminan pensiun bagi pekerja kontrak outsourcing.

“Sepuluh isu tersebut telah dibahas oleh pemerintah bersama Panja Baleg RUU Cipta Kerja DPR RI selama 5-7 hari dan sudah menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak. Dan semalam (3/10) sudah diputuskan oleh pemerintah dan DPR RI untuk dibawa kedalam rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang," ujarnya.

Menyikapi rencana pemerintah dan DPR RI yang akan mengesahkan RUU Cipta Kerja dalam sidang paripurna DPR RI, maka KSPI dan buruh Indonesia beserta 32 federasi serikat buruh lainnya menyatakan Menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan akan mogok nasional pada tanggal 6 sampai 8 Oktober 2020 sesuai mekanisme UU No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dengan Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Dasar hukum lainnya untuk mogok nasional ini adalah UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dalam pasal 4 nya berbunyi bahwa salah satu fungsi serikat pekerja adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan. Selain itu juga dipakai UU tentang HAM dan UU tentang hak sipil dan politik masyarakat.

Mogok Nasional ini akan diikuti sekitar 2 juta buruh (rencananya diikuti 5 juta buruh) di 25 provinsi dan hampir 10 ribu perusahaan dari berbagai sektor industri di seluruh indonesia, seperti industri kimia, energi, tekstil, sepatu, otomotip, baja, elektronik, farmasi, dll.

Selain aksi mogok nasional, buruh juga akan mengambil tindakan strategi lainnya sepanjang waktu sesuai mekanisme konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku. Buruh tidak akan pernah berhenti melawan sepanjang masa penolakan RUU Cipta Kerja yang merugikan buruh dan rakyat kecil.

“Dari 10 isu yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, KSPI mencermati, katanya 3 isu yaitu PHK, sanksi pidana bagi pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13/2003,” kata Said Iqbal. Tapi terhadap 3 isu ini, harus diperiksa kembali kalimat yang dituangkan ke dalam pasal RUU Cipta Kerja tersebut, apakah merugikan buruh atau tidak.

Namun demikian, terhadap tujuh hal yang lainnya, buruh Indonesia menolak keras dan tidak menyetujui hasil kesepakatan tersebut. Ketujuh isi yang telah disepakati pemerintah bersama DPR yang ditolak oleh buruh adalah:

Pertama. UMK bersyarat dan UMSK dihapus. Buruh menolak keras kesepakatan ini.

Menurut Said Iqbal, UMK tidak perlu bersyarat dan UMSK harus tetap ada. Karena UMK tiap kabupaten/kota berbeda nilainya. Jadi tidak benar kalau UMK di Indonesia lebih mahal dari negara ASEAN lainnya. Karena kalau diambil rata-rata nilai UMK secara nasional, justru UMK di Indonesia jauh lebih kecil dari upah minimum di Vietnam.

“Tidak adil, jika sektor otomotip seperti Toyota, Astra, dan lain-lain atau sektor pertambangan seperti Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lain, nilai UMK-nya sama dengan perusahan baju atau perusahaan kerupuk. Karena itulah di seluruh dunia ada Upah Minimum Sektoral yang berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri terhadap PDB negara,” lanjutnya.

Karena itu, UMSK harus tetap ada. Tetapi jalan tengahnya, penetapan nilai kenaikan dan jenis industri yang mendapatkan UMSK dilakukan di tingkat nasional untuk beberapa daerah dan jenis industri tertentu saja. Jadi UMSK tidak lagi diputuskan di tingkat daerah dan tidak semua industri mendapatkan UMSK, agar ada fairnes.

Sedangkan perundingan nilai UMSK dilakukan oleh asosiasi jenis industri dengan serikat pekerja sektoral industri di tingkat nasional. Di mana keputusan penetapan tersebut hanya berlaku di beberapa daerah saja dan jenis sektor industri tertentu saja sesuai kemampuan sektor industri tersebut.

“Jadi tidak harus sama rata sama rasa, karena faktanya setiap industri berbeda kemampuannya. Karena itu masih dibutuhkan UMSK,” ujar Said Iqbal.

Kedua. Buruh menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. Di mana 19 bulan dibayar pengsuaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam hal ini Said Iqbal mempertanyakan, dari mana BPJS mendapat sumber dananya? Dengan kata lain, nilai pesangon berkurang walaupun dengan skema baru yaitu 19 bulan upah dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan tidak masuk akal. Karena tanpa membayar iuran tapi BPJS membayar pesangon buruh 6 bulan.”

Bisa dipastikan BPJS NAKER akan bangkrut atau tidak akan berkelanjutan program JKP Pesangon dengan mengikuti skema ini atau dengan kata lain dibuat aturan baru skema pesangon untuk tidak bisa dilaksanakan di lapangan.

Ketiga. PKWT atau kontrak seumur hidup tidak ada batas waktu kontrak. Buruh menolak PKWT seumur hidup.

Keempat. Outsourcing pekerja seumur hidup tanpa batas jenis pekerjaan yang boleh di outsourcing. Padahal sebelum, outsourcing dibatasi hanya untuk 5 jenis pekerjaan. Buruh menolak outsourcing seumur hidup.

Menurut Said Iqbal, karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup menjadi masalah serius bagi buruh.

Dia mempertanyakan, siapa yang akan membayar Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk karyawan kontrak dan outsourcing? Tidak mungkin buruh membayar kompensasi untuk dirinya sendiri dengan membayar iuran JKP.

Dalam RUU Cipta Kerja disebutkan, buruh kontrak yang mendapai kompensasi adalah yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun. Pertanyaannya, bagaiamana kalau pengusaha hanya mengontrak buruh di bawah satu tahun? Berarti buruh kontrak tidak akan mendapatkan konpensasi.

Apalagi buruh outsourcing, siapa yang akan membayar JKP-nya? Sebab mustahil agen outsourcing bersedia membayar JKP buruh. Apalagi kalau outsourcing dikontrak agen di bawah 1 tahun atau perusahaan pengguna pekerja outsourcing mengembalikan ke agen sebelum habis masa kontraknya, makin tidak jelas siapa yang harus membayar JKP-nya?

Belum lagi, siapa yamg membayar upah sisa kontrak dari karyawan kontrak dan pekerja outsourcing kalau kontraknya diputus di tengah jalan sebelum habis masa kontrak yang diperjanjikan pengusaha? Apakah pengusaha atau agen outsourcing mau membayar?

Satu hal yang pasti, dengan DPR setuju dengan karyawan kontrak dan pekerja outsourcing seumur hidup berarti no job security atau tidak ada kepastian kerja bagi buruh Indonesia. Lalu di mana kehadiran negara dalam melindungi buruh Indonesia termasuk melindungi rakyat yang masuk pasar kerja tanpa kepastian masa depannya dengan dikontrak dan outsourcing seumur hidup.

“ekarang saja jumlah karyawan kontrak dan outsourcing berkisar 70 % sampai 80 % dari total buruh yang bekerja di sektor formal. Dengan disahkannya omnibus law, apakah mau dibikin 5% hingga 15% saja jumlah karyawan tetap? No job security untuk buruh Indonesia, apa ini tujuan investasi?” Tegas Said Iqbal.

Kelima. Waktu kerja tetap eksploitatif. Buruh menolak jam kerja yang eksploitatif.

Keenam. Hak cuti hilang dan hak upah atas cuti hilang. Cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan hilang, karena hak upahnya atas cuti tersebut hilang. Cuti panjang dan hak cuti panjang juga hilang.

Ketujuh. Karena karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, maka jaminan pensiun dan kesehatan bagi mereka hilang.

“Dari tujuh isu hasil kesepakatan tersebut, buruh menolak keras. Karena itulah, sebanyak 2 juta buruh sudah terkonfirmasi akan melakukan mogok nasional yang berlokasi di lingkungan perusahaan masing-masing,” tegas Said Iqbal.


Terima Kasih

Said Iqbal
Presiden KSPI

Narahubung:

Kahar S. Cahyono
Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI

E-Mail: kahar.mis@gmail.com
Diubah oleh arbeider
profile-picture
profile-picture
eyefirst2 dan nomorelies memberi reputasi
2
Masuk atau Daftar untuk memberikan balasan
OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA DISEPAKATI HARUS DIBAWA DALAM SIDANG PARIPURNA DPR RI
04-10-2020 10:35
ya elah si gajebo iqbal kaya raya karena makan duit buruh....yg di perjuangkan hanya omong kosong belaka..ujung ujungnya yg apes mah buruh kalo di pecat perusahaan
0 0
0
OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA DISEPAKATI HARUS DIBAWA DALAM SIDANG PARIPURNA DPR RI
04-10-2020 10:48
Buruh disini itu gak tau diri, ngelunjak.. itu bener. Tambah lagi di panas2in ama si said iqbal buat kepentingannya sendiri itu juga bener. Pemerintah menekan buruh agar lebih pro ke investasi itu ada baiknya juga.. tapi....

Disisi lain, ASN dimanja, BUMN dikasih duit terus biar rugi. Kerugian karena kejahatan kaya JIWASRAYA ditombokin dll dll... Ente2 bayangin aja kalo ente jadi buruh pasti juga empet...

Jangankan buruh.. ente kerja jujur tajir dan taat pajak aja pasti empet liat duit negara dipake buat mensejahterakan kaum magabut korup.. bahkan mungkin yg umpet2 apajk aja juga empet.

Perilaku kaya ini yg ngerusak mental satu negara.. contoh dan cita2 setiap insan bangsa jadi magabut yg sejahtera.. dengan mindset yg kaya itu mau jadi apa negara ini??
0 0
0
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 1 balasan
OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA DISEPAKATI HARUS DIBAWA DALAM SIDANG PARIPURNA DPR RI
04-10-2020 10:57
Ada y punya draft-nya berkaitan hal tsb?
Diubah oleh nontonyukahhh
0 0
0
OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA DISEPAKATI HARUS DIBAWA DALAM SIDANG PARIPURNA DPR RI
04-10-2020 11:59
saya jg anggota kspili yg tidak aktif...kalo menurut ane sih...demo tapi kasi usulan uu tenaga kerja yg berimbang...kalo tetap dpr dan pemerintah msh ngotot mending para buruh segel dpr.
contohnya
1. karyawan kontrak harus lebih tinggi gajinya 1,5x dari umk/umr.
2. pensiunan karyawan seharusnya tidak kena pajak.
3. pensiun kalo max 25x itu artinya kenaikan umr/umk tiap tahun naik 30% .
4. investor itu bukan males investasi karena gaji karyawan tapi karena cost perijinan dan pungli ormas lokal.
5. dana kspi, tolong transparan dg anggota. Jgn sampe anggota capek kerja tapi merasa kecewa tdk ada transparansi iuran yg tiap bln di setor
0 0
0
OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA DISEPAKATI HARUS DIBAWA DALAM SIDANG PARIPURNA DPR RI
06-10-2020 13:40
Apa yg bisa di harap dari partai wong licik. Selalu wong cilik yg terabaikan, janji tinggal janji.
0 0
0
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Copyright © 2020, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia