Hai sahabat Blog militer literacymiliter.com , bertemu kembali dengan kami untuk membahas tentang kemiliteran dan sejarah di Indonesia.

Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia dari upaya kembali Belanda dan sekutunya merebut dan menjajah Indonesia.

Sejarah dan jejak tapak militer Indonesia yang dikomandoi TNI ( Pada masa itu disebut BKR / TKR ) langsung bekerja ekstra keras dalam mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan oleh Soekarno - Hatta pada 17 Agustus 1945.
Salah satu ancaman yang harus dihadapi adalah keinginan kembali belanda untuk menguasai Indonesia dengan melaksanakan Agresi Militer baik 1 dan 2.


Latar Belakang Agresi Militer Belanda 1 dan 2

Selepas Soekarno - Hatta memproklamirkan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Sekutu yang diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration (NICA) yang mewakili pemerintah belanda mencoba kembali masuk Indonesia.

Hal tersebut dilakukan melalui berbagai pelabuhan sebagai pintu masuk, terutama kota - kota besar yang merupakan pusat pemerintahan saat pendudukan Kolonial Jepang seperti Surabaya, Semarang dan Jakarta.

Latar belakang masuknya Belanda hingga melaksanakan Agresi Militer 1 dan 2, karena mereka beranggapan Indonesia dalam keadaan Vaccum of Power atau kekosongan kekuasaan. Setelah Sekutu berhasil memenangkan Perang Dunia 2 dengan menyerahnya Jepang tanpa syarat pada 15 Agustus 1945.

Hal ini tentunya bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Indonesia dimana Soekarno - Hatta telah resmi diangkat sebagai Pemimpin Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan yang mereka Proklamirkan.

Latar belakang ini membuat terjadinya Konflik antara Pemrintah Indonesia dan Sekutu yang diboncengi oleh belanda. Sehingga terjadilah Operatie product yang dilakukan sekutu, yang kemudian dikenal Agresi Militer Belanda 1 dan 2 .

Operatie product adalah operasi militer Belanda terhadap negara Republik Indonesia tepatnya di pulau Jawa serta Sumatera. Dengan tujuan menunjukkan pada Dunia bahwa TNI / TKR itu tidak ada dan Belanda masih mempunyai Hak kembali menguasai Indonesia sebagai pemenang perang Dubia 2 menggantikan penguasaan Jepang.

Peristiwa Agresi Militer Belanda 1 ini berlangsung pada 21 juli hingga 5 agustus 1947 setelah Belanda Mengingkari Hasil perjanjian Linggarjati tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara Agresi Militer Belanda 2 terjadi pada 19 hingga 20 Desember 1948, dimana pertempuran ini juga terjadi adanya pelanggaran kesepakan tentang pengaturan kekuasaan wilayah pada perundingan Renville.

Rangkuman Peristiwa Agresi Militer Belanda I Dan II di Indonesia
Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ketahui rincian kejadiannya secara detail dalam ulasan berikut ini:

20 Juli 1947- Belanda Lepas dari Perjanjian Linggarjati

Sebelumnya, Belanda telah sepakat menandatangani perundingan Linggarjati pada 25 maret 1947. Dalam pertemuan tersebut hadir tokoh-tokoh penting yang mewakili kedua negara untuk membahas status kemerdekaan Indonesia.
 
Namun, pada dasarnya isi dari kesepakatan perjanjian ini merugikan RI sehingga menimbulkan pro-kontra. Setelah itu, terjadi bentrok beberapa kali puncaknya pada 15 juli 1974 Van Mook memberikan ultimatum kepada RI untuk menarik pasukan mundur dari batas deklarasi sejauh 10 km. 

Permintaan tersebut tentu mendapat penolakan. Tanggal 20-nya ia justru mengumumkan kepada pers bahwa Belanda sudah tidak lagi terikat dengan perundingan Linggarjati. Masih di malam 20 juli 1947 Van Mook juga menyebutkan bahwa Belanda akan memulai aksi Polisionil pertamanya. 

Padahal, dari sudut pandang Indonesia pergerakan ini merupakan agresi militer yang menjadi bukti pengkhianatan Negara Kincir Angin tersebut terhadap kesepakatan perundingan Linggarjati.

21 Juli 1947- Agresi Militer 1

Agresi militer I terjadi pada tanggal 21 juli 1947 karena saat itu sudah mulai ada serangan di Jawa Timur. Belanda membawa lebih dari 100.000 pasukan tentara lengkap dengan persenjataan modern. 

Mereka berhasil menerobos ke daerah-daerah yang dalam perjanjian Linggarjati termasuk wilayah Indonesia. Tujuan Agresi militer ini adalah untuk merebut daerah RI yang tanahnya subur sekaligus kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu Belanda memfokuskan serangan pada tiga tempat. 

Pertama, Sumatera Timur sasarannya yaitu perkebunan tembakau. Kedua, area pantai utara di Jawa tengah dan ketiga menargetkan kebun tebu serta pabrik-pabrik gula Jawa Timur. Belanda bahkan juga mengerahkan dua pasukan khusus pada agresi militer pertama ini. 

Keduanya yaitu Korps Speciale Troepen (KST) dan Para I (1e Para Compagnie). Akhirnya mereka berhasil merebut daerah-daerah penting milik Republik Indonesia seperti area pertambangan, pelabuhan serta perkebunan.

1 Agustus 1947- PBB Mengeluarkan Resolusi Pemberhentian Konflik

Akhirnya, Republik Indonesia mengambil tindakan untuk mengadukan gerakan agresi militer oleh Belanda kepada PBB. Sebab pemerintah menilai bahwa aksi tersebut berkaitan dengan adanya pelanggaran perjanjian Linggarjati yang termasuk dalam suatu kesepakatan internasional.

Meskipun dunia internasional termasuk Inggris menentang keras penyelesaian secara militer, pada kenyataannya Belanda tetap mengabaikan reaksi tersebut. Oleh karena itu pada tanggal 31 juli 1947 India dan Australia meminta permasalahan ini masuk menjadi bagian dalam agenda dewan keamanan PBB.

Pada tanggal 1 agustus 1947 PBB merespon aduan dan masukan mengenai agresi militer Belanda terhadap RI dengan mengeluarkan resolusi yang berisi seruan supaya menghentikan konflik bersenjata. 

Bahkan sebagai bentuk pengakuan atas eksistensi negara ini, dalam setiap keputusan resminya selalu menyebut nama “Indonesia” bukan sebagai “Netherland Indies”.

15 Agustus 1947 - Belanda Menerima Resolusi DK-PBB

Dewan keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa mengeluarkan resolusi pertama mengenai permasalahan ini yaitu pada no. 27 tanggal 1 agustus 1947. DK-PBB tetap menunjukkan dukungannya kepada RI dengan menyebutkan negara ”Indonesia” bukan sebagai Hindia Belanda dalam setiap keputusan resminya tersebut.
Tekanan dari dewan keamanan PBB akhirnya berhasil membuat pemerintah Belanda menerima resolusi untuk menyudahi pertempuran pada 15 Agustus 1947. Kemudian sebagai tanda persetujuan atas resolusi dari DK-PBB tepat tanggal 17-nya kedua negara sepakat melakukan gencatan senjata.

Ternyata konflik tidak berhenti sampai di sini saja. Sebab, sifat gencatan senjata hanyalah sementara dan bersamaan dengan hal tersebut lagi-lagi Belanda mengingkari kesepakatan. Bahkan, kali ini mereka justru melakukan aksi yang lebih besar daripada agresi militer pertama.

19 Desember 1947 - Agresi Militer Belanda II

Awal peristiwa agresi militer kedua adalah adanya serangan di wilayah Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1947. Belanda melancarkan aksinya menggunakan taktik blitzkrieg atau perang kilat. 

Sebelum menguasai daerah yang saat itu merupakan ibu kota RI, mereka memulai pergerakan dari merebut Pangkalan Udara Maguwo dengan menerjunkan pasukan payung. Kali ini Belanda bahkan berhasil menangkap Soekarno serta Mohammad Hatta. 

Bukan hanya itu, para tentaranya juga menawan beberapa tokoh penting RI lainnya seperti Syahrir, Mohammad Roem, A.G Pringgodigdo serta Agus Salim lalu mengasingkan semuanya di Pulau Bangka dan Prapat Sumatera.

Ternyata sebelum diasingkan Presiden Soekarno sempat mengirim surat kuasa kepada Syafrudin Prawiranegara berisi perintah mendirikan pemerintahan darurat. 
Di sisi lain, Belanda menganggap agresi militer kedua ini sebagai kemenangan besar karena dapat menawan pimpinan RI. Namun, dunia internasional terutama Amerika Serikat justru mengecam klaim tersebut.

Dukungan Dunia Internasional

Sebelumnya Belanda sama sekali tidak menyangka bahwa aksi agresi militer kedua ini akan mendapat kecaman dari banyak pihak. Termasuk dari sesama sekutu saat Perang Dunia 2

Oleh karena itu, perwakilannya di PBB tidak tinggal diam sehingga memberi pernyataan bahwa mereka telah memperkenankan pemimpin RI untuk bergerak leluasa dan keadaan Indonesia telah kembali normal.

Namun klaim tersebut ternyata tidak memiliki bukti. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari perwakilan Komisi Tiga Negara yaitu Merle Cochran dan Thomas Critchley yang telah dikirim ke tempat pengasingan untuk mengkonfirmasi pernyataan itu secara langsung.

Penemuan fakta tersebut kemudian membuka mata dunia bahwa Belanda sedang menutupi kejadian sebenarnya. 

Setelah itu berbagai dukungan mengalir untuk Indonesia bahkan bukan hanya dari Asia saja. Negara yang semula netral seperti Amerika Serikat justru mendesak agar PBB lekas mengatasi persoalan ini secara lebih serius lagi.
28 Januari 1949 - Resolusi 67 DK-PBB

Para delegasi Indonesia pun terus bergerak. Mulai dari membahas kerjasama ekonomi dengan Amerika di New York hingga menghadiri konferensi pers Inter-Asia di New Delhi. Hasilnya sangat signifikan hingga PBB menerbitkan resolusi no. 67 pada tanggal 28 januari 1949.

Resolusi tersebut menguntungkan Indonesia. Di dalamnya memuat poin-poin yang mengarahkan perdamaian Belanda dan Indonesia termasuk kewajiban untuk menghentikan semua aksi militer. 

Oleh karena itu RI pun harus berhenti melawan. Dewan keamanan PBB juga memberi instruksi untuk membebaskan para tawanan petinggi RI. Selain itu, resolusi 67 memuat ketentuan pembentukan United Nation Commission For Indonesia atau UNCI. 

Hal ini merupakan komisi pengganti KTN untuk mengawal kelancaran perdamaian antara Belanda dan RI termasuk mendesak penyerahan kedaulatan selambat-lambatnya hingga tanggal 1 juli 1949.

Itulah bagaimana Latar belakang dan rangkuman agresi militer Belanda I dan II berlangsung hingga menemukan titik perdamaian. Berkat dukungan dari dunia internasional DK PBB mengeluarkan resolusi yang akhirnya berhasil membuat Belanda benar-benar menyerahkan kedaulatan RI secara penuh tepatnya pada 27 Desember 1949.

Sumber : Rangkuman Agresi Militer 1 dan 2