Komnas HAM Bakal Investigasi Insiden Pendeta Tewas di Papua


Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyiapkan tim investigasi untuk mengusut kematian pendeta bernama Yeremia Zanambani yang tewas tertembak, di Kabupaten Intan Jaya, Papua, Sabtu (19/9) lalu.

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua telah menerima aduan langsung dari Dewan Adat Papua, John Gobay terkait insiden tersebut.

"Selanjutnya kami akan menginvestigasi independen. Artinya kami akan menurunkan tim, mungkin teman-teman Papua, karena kondisi sekarang ini, akan turun ke lapangan mencari keterangan bukti fakta dari semua pihak," kata Beka saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (22/9).

Beka meminta pemerintah dan aparat penegak hukum juga mengusut secara tuntas insiden penembakan pendeta Yeremia. Menurusnya, kasus penembakan tersebut menjadi pekerjaan rumah baru pemerintah di Papua.

"Tentu saja juga harapannya temuan dari Komnas HAM akan ditindaklanjuti oleh aparat maupun pemerintah," ujarnya.

Lebih lanjut, Beka menyebut Komnas HAM juga pernah menerima aduan soal kekerasan yang dilakukan terhadap pemuka agama di Papua. Namun, ia tidak merinci kasus tersebut.

"Sudah dua kali seingat saya. Saya ingin tegaskan, posisi pemuka agama di Papua sama dengan di tempat lain, bahkan di Papua sangat dihormati," ujarnya.

Dalam insiden tewasnya pendeta Yeremia, terjadi perbedaan keterangan dari berbagai pihak. Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) menduga pendeta Yeremia ditembak oleh aparat TNI, sehingga membuat para jemaat ketakutan dan lari ke hutan.

Sementara, TNI/Polri sepenuhnya meyakini bahwa KKB adalah pihak yang bertanggung jawab dalam penembakan tersebut.

Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ahmad Musthofa Kamal menyebut tak ada personel TNI dan Polri yang ditempatkan di Distrik Hitadipta, Kabupaten Intan Jaya.

"Yang ada hanya pos persiapan Koramil Hitadipta disana. Isu yang beredar bahwa kasus penembakan dilakukan oleh aparat TNI itu tidak benar," kata dia, melalui keterangan resmi, Senin (21/9).

Disisi lain, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) membantah bertanggung jawab dalam insiden penembakan itu. Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom menuding aparat TNI yang menembak pendeta Yeremia saat kontak senjata dengan prajuritnya di Intan Jaya.
sumber

************

Dalam sebuah wilayah dimana terdapat pembangkangan terhadap pemerintah pusat, seorang pemuka agama adalah magnet yang sangat kuat bagi ummat di wilayahnya. Dialah tempat mengadu, berkeluh kesah, dan berharap banyak. Kata-katanya dijadikan panutan bahkan perintah.

Dan ketika pembangkangan sipil ini didukung oleh pemuka agama, maka hal itu menjadi sebuah legitimasi bagi para penduduk untuk mendukung para pembangkang. Celakanya, para pemuka agama tak selalu sejalan dengan para pembangkang. Ada saja yang tetap pada fungsinya menjadi pemuka agama tanpa ikut campur urusan politik atau kekuasaan.

Namun, kejadian ikut campurnya pemuka agama mendukung pemberontakan telah mendapat contoh dari kejadian di Timor Timur (sekarang Timor Leste), dimana seorang pemuka agama justru menjadi duri dalam daging bagi para penegak hukum dan aparat militer, serta penduduk yang tidak mendukung pemberontakan. Pemuka agama tersebut selalu menekan pemerintah pusat dan aparat penegakan hukum dan keamanan. Ini jelas menyulitkan posisi aparat, sebab disatu pihak jelas, pemuka agama tersebut bisa dianggap pemberontak, sementara disisi lain, karena posisinya sebagai warga sipil, pasti riskan sekali digoreng oleh isu HAM jika dilakukan penegakan hukum yang tegas.

Dan bagi para pembangkang atau pemberontak, siapapun yang tidak mau mendukung langkah mereka, maka jelas dikategorikan sebagai musuh yang harus dilenyapkan. Mau itu masyarakat sipil, warga asli atau pendatang, seiman atau tidak, pemuka agama atau pedagang, apalagi aparat keamanan.

Nah, lagi-lagi Komnas HAM membuat geram kita sebagai bangsa Indonesia. Komnas HAM selalu sibuk jika ada isu sensitif yang memojokan posisi pemerintah pusat, tapi tak pernah peduli dengan banyaknya nyawa yang telah hilang akibat kebrutalan OPM (Organisasi Para Monyet). Ya, monyet yang bersenjata.

Ketika ada warga yang terbunuh dengan begitu kejamnya, tersayat, terbelah, tertembak tanpa bisa melakukan perlawanan, Komnas HAM diam seribu basa, memalingkan muka seolah tak ada kejadian apa-apa. Bahkan ketika prajurit TNI yang sedang melakukan misi kemanusiaan terbunuhpun, Komnas HAM seolah hanya menganggap para prajurit TNI sebagai hewan yang tak perlu dipandang.

Padahal pemberontakan sipil bersenjata, jelas tak bisa dibedakan mana warga sipil biasa, mana warga sipil bersenjata. Siang menjadi kawan, malam menjadi musuh yang siap memenggal kepala. Dan inilah yang terjadi di Timor Timur dahulu. Dan Kontras, menjadi duri dalam daging keutuhan NKRI kala itu. Kontraslah yang paling terdepan membela para pemberontak Timor Timur kala itu. Memfasilitasi pembelaan terhadap mereka dengan alasan kemanusiaan dan keadilan, persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri.

Komnas HAM jelas bermuka dua.
Komnas HAM hanya peduli pada pandangan dunia terhadap mereka, bukan pada pandangan bangsa Indonesia. Ini sangat menyakitkan.

Sudah saatnya Presiden Republik Indonesia, Jokowi, untuk memberi pesan tegas kepada Organisasi Para Monyet (OPM) ini agar bisa memilih. Menyerah dan kembali kepada NKRI, atau dihabisi seperti mereka dengan kejam memperlakukan para warga sipil dan aparat. Jangan lagi bermain-main dengan nyawa para prajurit.

Untuk apa kita punya pesawat nirawak? Untuk apa kita punya satelit? Untuk apa kita punya ratusan ribu prajurit terlatih, punya detasemen khusus, tapi membiarkan para monyet, Kelompok Kunyuk Bersenjata (KKB) menghina dan menginjak-injak harga diri negara ini.

Apa lagi yang ditunggu?
Jangan pedulikan Komnas HAM.
Sebab mereka tak pernah peduli pada bangsa dan negara ini.

Hajar!