Pernyataan GNPF-Ulama Sumatera Utara (Sumut) yang menuding bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menunda Pilkada 2020 gara-gara anak dan mantunya maju, hingga hari ini menjadi sorotan warganet di sosial media.

Menanggapi hal itu, Putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang maju Pilkada Solo, pun angkat bicara.

Akun FB @Mak Lambe Turah, Rabu (23/9/2020) juga ikut membagikan tautan dan cuitannya ramai dikomentari netizen.

Mak Lambe Turah: Jadi begini gais jawaban mas Gibran yang nyalon di Solo di komentari GNPF Sumut.

Candrawati Anastasia: GNPF grup opo to mak

Lia Hartanto: Kalo ditunda, dibilang Jokowi haus kekuasaan, gamau meninggalkan singgasana, menikmati kekuasaan mumpung pandemi, dsb. Kalo ga ditunda, dibilang krn anak-mantunya pd mau nyalon padahal 260 kepala daerah harua dipilih. Ampas ya

Garbieanaktoning: Yg ngomel2x itu, maunya dia...banyak gosip ah warga 62

Dimas Sudrajat: pokonya jokowi tu serba salah,ya emang itu yg mereka kaum nganu inginkan

Sebelumnya diberitakan GNPF-Ulama Sumatera Utara (Sumut) menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menunda Pilkada 2020 gara-gara anak dan mantunya maju. Putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang maju Pilkada Solo, menjawab santai.

"Mau ditunda atau tetap diadakan 9 Desember itu keputusan KPU. Kapan saja saya siap," kata Gibran saat ditemui di Astana Oetara, kompleks pemakaman Sri Mangkunegara VI di Nusukan, Solo, Selasa (22/9/2020).

Secara pribadi, Gibran mengaku tidak mempermasalahkan jika Pilkada 2020 diundur. Kalau pun tidak diundur, dia juga siap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Ya nggak apa-apa kalau ditunda, saya siap. Kalau tetap 9 Desember ya nggak apa-apa saya siap lakukan protokol kesehatan ketat, sarasehan juga saya siapkan hand sanitizer satu per satu," katanya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman, mengatakan penyelenggaraan Pilkada 2020 yang harusnya di bulan September tetapi diundur, kini sesuai dengan jadwal, 9 Desember 2020. Pelaksanaan Pilkada disebut akan mengikuti protokol kesehatan.

GNPF-Ulama Sumatera Utara (Sumut) yang sudah melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Medan untuk menuntut penundaan Pilkada Medan mengatakan akan tetap berjuang agar Pilkada Medan dapat ditunda.

"Kita akan terus berjuang sampai akhir, PN kan belum menyidangkan gugatan kita, jadi masih berharap PN berpikir jernih," kata Ketua Pokja Pilkada GNPF-Ulama Sumut Tumpal Panggabean, dilansir Detik.com, Selasa (22/9).

Tumpal menyampaikan harapannya agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memaksakan kehendak untuk menunda Pilkada. Dia menyinggung majunya anak dan menantu Presiden Jokowi yang ikut maju di Pilkada.

"Kita berharap kepada Presiden Jokowi agar tidak memaksakan kehendaknya. Jangan gara-gara anak dan menantunya maju Pilkada, lalu keselamatan orang ramai, keselamatan rakyat tidak diperhatikan," ujarnya.

Gelaran Pilkada Serentak pada Desember 2020 mendatang dinilai menjadi pilihan terbaik di tengah desakan penundaan pesta demokrasi daerah di tengah pandemi Covid-19.

Ini adalah pilihan terbaik dalam keadaan yang buruk seperti sekarang ini,” kata anggota DPR RI Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, Selasa (22/9).

Menurutnya, saat ini semua negara belum bisa memastikan kapan berakhirnya pandemi Covid-19. Di sisi lain, negara perlu menjamin hak konstitusional rakyat, yakni hak memilih maupun dipilih dalam pesta demokrasi.

"Kemudian dalam aspek pemerintahan, negara wajib memastikan bahwa masa jabatan seorang kepala daerah tidak boleh berkurang atau berlebih walau satu detik pun,” jelasnya.

Meski setuju Pilkada tetap digelar sesuai jadwal yang sudah ada, yakni pada 9 Desember 2020, Arteria menekankan penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan stakeholder terkait wajib menjamin keamanan masyarakat dengan tetap menekankan protokol kesehatan guna menghindari penyebaran Covid-19.

Dengan demikian, sikap pemerintah bersama DPR dan KPU serta Bawaslu untuk tetap melaksanakan Pilkada serentak 9 Desember dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dan penegakan disiplin disertai dengan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggar wajib kita apresiasi.

“Oleh karena itu, penegasan pemerintah bersama DPR terkait penetapan tanggal 9 Desember harus kita apresiasi, paling tidak dalam aspek kepastian hukum pelaksanaan pilkadanya,” tandasnya.



Sumur
https://www.netralnews.com/peristiwa...espons-netizen

Boo hoo hoo .. ulamak kadrun pea212 khusus panjoel dan pion2 kadrun nangis kaga kebagian kue kekuasaan dan proyek2. Kaga bisa bikin keputusan penting politik di sisa umurnya.
Cuma dapat sembako ye drun?

Sudahlah ente udh kalah kaum kadroon, gatot cs tunggu 4 tahun lagi. Sia2 liurmu itu droon muncrat tiap hari kaga guna
Konsekuensi pilpres emang sungguh beratt..rat..

Kadrun cengeng mimik cucu aja sama nenek peyot, haus bgt kadrun udah.. 10 taon pemikiran agama radikal nyaga bisa tembusss ye ga drun?





Kadrun hipokrit, kl nabinya yg ngomong manggut2 aja nih kadrun pookimac