- Beranda
- Berita dan Politik
Komisi 1 Minta BP Batam Selesaikan Permasalahan Kavling Siap Bangun
...
TS
hazrie
Komisi 1 Minta BP Batam Selesaikan Permasalahan Kavling Siap Bangun
IDNNews.id, Batam – Adanya masyarakat yang menjadi korban dalam praktik ilegal berkedok penjualan Kavling Siap Bangun (KSB), membuat Komisi 1 DPRD Kota Batam bereaksi.
Bahkan Anggota Komisi 1 DPRD Batam Utusan Sarumaha mengatakan bahwa permasalahan Kavling Siap Bangun (KSB) kiranya menjadi ‘pekerjaan rumah’ yang arus diselesaikan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Mengingat, KSB saat ini sering menimbulkan konflik sosial dan hukum dimana masyarakat menjadi korbannya.
Secara de-facto, bangunan sudah berdiri namun secara de-jure sertifikat atau dokumen yang ada atas nama orang lain. Baik individu maupun badan usaha, sehingga hal ini sering kali menimbulkan gesekan di lapangan. Selain itu, tambahnya, ada juga KSB yang berada di jalur hijau yang sudah menjadi pemukiman warga,” jelas Utusan Sarumaha saat ditemui awak media, Jumat (11/9/2020).
Kemudian, tambahnya, pengurusan legalitas KSB di BP Batam sering mengalami kendala karena prosedur yang terlalu panjang.
Untuk itu, DPRD Kota Batam khususnya di Komisi 1 berharap adanya jalan terbaik yang bisa dilakukan oleh BP Batam untuk bisa harus membuat kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Seperti prosedur yang mudah dan cepat. Memaksimalkan pengawasan lahan sehingga tidak terjadi pembangunan yang tumpang tindih dan lainnnya,” tegasnya.
Selengkapnya baca : Kerap Jadi Konflik Sosial dan Hukum, Komisi 1 Minta BP Batam Selesaikan Permasalahan Kavling Siap Bangun
Bahkan Anggota Komisi 1 DPRD Batam Utusan Sarumaha mengatakan bahwa permasalahan Kavling Siap Bangun (KSB) kiranya menjadi ‘pekerjaan rumah’ yang arus diselesaikan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Mengingat, KSB saat ini sering menimbulkan konflik sosial dan hukum dimana masyarakat menjadi korbannya.
Secara de-facto, bangunan sudah berdiri namun secara de-jure sertifikat atau dokumen yang ada atas nama orang lain. Baik individu maupun badan usaha, sehingga hal ini sering kali menimbulkan gesekan di lapangan. Selain itu, tambahnya, ada juga KSB yang berada di jalur hijau yang sudah menjadi pemukiman warga,” jelas Utusan Sarumaha saat ditemui awak media, Jumat (11/9/2020).
Kemudian, tambahnya, pengurusan legalitas KSB di BP Batam sering mengalami kendala karena prosedur yang terlalu panjang.
Untuk itu, DPRD Kota Batam khususnya di Komisi 1 berharap adanya jalan terbaik yang bisa dilakukan oleh BP Batam untuk bisa harus membuat kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Seperti prosedur yang mudah dan cepat. Memaksimalkan pengawasan lahan sehingga tidak terjadi pembangunan yang tumpang tindih dan lainnnya,” tegasnya.
Selengkapnya baca : Kerap Jadi Konflik Sosial dan Hukum, Komisi 1 Minta BP Batam Selesaikan Permasalahan Kavling Siap Bangun
0
235
0
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
685.1KThread•51.3KAnggota
Komentar yang asik ya