IND Politik - Masih ingat, Muhammad Nuh, warga Jambi yang menjadi pemenang awal lelang motor listrik bertanda tangan Jokowi di acara konser amal virtual, yang  diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), MPR beserta lembaga lainnya? Namanya sempat viral karena nekat melakukan prank terhadap presiden.

Sekarang muncul lagi kasus baru dan sedikit beda dengan M Nuh, yaitu dengan memasukan data salah ke dalam teks pidato presiden terkait dana kesehatan. #Prank

Padahal sebelumnya presiden sudah menggebu mengatakan, "Pemerintah sudah menggelontorkan Rp 75 triliun ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk penanggulangan pandemi Covid-19". Dan institusi itu dinilai lalai karena penyerapan anggaran sangat minim hanya 1,56% saja. 

Namun kemudian, pernyataan presiden dibantah oleh Kemenkes saat dengar pendapat dengan Anggota Komisi VII DPR RI. Anggota Komisi VII DPR Ratna Juwita, mengatakan :

"Kemarin pemerintah menyampaikan bahwa ada anggaran Rp75 triliun untuk penanganan covid-19 yang diberikan ke Kementerian Kesehatan dan akhirnya direfocusing menjadi sekitar Rp87 triliun, itu ternyata setelah kita breakdown dengan rekan-rekan di komisi IX, Kementerian Kesehatan belum menerima dananya,” ujar Ratna dalam rapat dengar pendapat, Rabu (Media Indonesia, 1/7).

Saya pikir bukan kali pertama Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan blunder, sudah sering dan ini cukup parah. Bagaimana bisa seorang kepala negara (presiden) tidak cek data sebelum pidato? Padahal sebelumnya presiden pernah mengingatkan para pengkritik agar pakai data ketika mengkritik pemerintah. Lah, dia sendiri?

Maksud pidatonya mungkin ingin membuat sebuah moment. Tetapi karena kelalaian atau mempercayakan sepenuhnya isi pidato ke pembuat teks maka moment yang seharusnya ditunggu malah berbalik menyerang.

Ditambah lagi, pihak istana (sekretariat presiden) sebetulnya punya waktu sepuluh hari mengedit sebelum video di upload ke youtube. Apakah waktu sepuluh hari tidak cukup mengecek atau mengoreksi kekurangan isi pidato? Atau mungkin karena terlalu semangat kali ya?

Lalu pertanyaan publik, apabila data yang disampaikan Jokowi tidak sesuai fakta alias HOAX, siapa yang harus bertanggung jawab; presiden Jokowi? Si pembuat teks? Atau, yang upload video? Kalau yang hoax lawan politik pasti sudah masuk laporan di kepolisian. Tapi ini presiden, berani ga polisi usut? Hayo!

Dan yang lebih parah. Efek pidato tadi telah mempermalukan sebuah institusi (Kementerian Kesehatan) bahkan netizen sampai membully menterinya. Kembali ke pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab? Iyal Seprianto

Link: https://iyalseprianto.blogspot.com/?m=1