Ustadz Edy Mulyadi, Korlap Aksi Tolak RUU HIP Di DPR Diperiksa Polda Metro Jaya

Beranda

...

Berita dan Politik
Ustadz Edy Mulyadi, Korlap Aksi Tolak RUU HIP Di DPR Diperiksa Polda Metro Jaya

InRealLife

26-06-2020 07:20

Ustadz Edy Mulyadi, Korlap Aksi Tolak RUU HIP Di DPR Diperiksa Polda Metro Jaya

https://www.harianaceh.co.id/2020/06...-jaya-ada-apa/

Quote:

Ustadz Edy Mulyadi, Korlap Aksi Tolak RUU HIP Di DPR Diperiksa Polda Metro Jaya, Ada Apa?
Redaksi HAI
26/06/2020 | 07:18 WIB

Buntut aksi pembakaran bendera bergambar banteng moncong putih di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pihak panitia aksi “Selamatkan NKRI dan Pancasila dari Komunisme” diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, Kamis (25/6).

Koordinator lapangan aksi yang tergabung di Aliansi Nasional Anti Komunisme (ANAK) NKRI, Ustaz Edy Mulyadi mengaku usai diperiksa polisi di Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Kamis malam (25/6).

Pemeriksaan itu merupakan buntut aksi pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat para delegasi organisasi masyarakat (Ormas) yang turut aksi unjuk rasa sedang bertemu wakil rakyat di Gedung DPR RI, Jakarta pada Rabu (24/6) kemarin sore.

“Di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, usai diperiksa soal pembakaran bendera PDIP,” ucap Ustaz Edy Mulyadi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis malam (25/6).
Namun demikian, Ustaz Edy belum menjelaskan secara detail terkait materi pemeriksaan yang selesai pada malam ini.

Media juga belum mendapatkan informasi sejak kapan Edy beserta beberapa orang tersebut diperiksa polisi serta alasannya diperiksa.
“Cerita detailnya besok aja ya. Insya Allah,” singkat Ustaz Edy.
Diketahui, aksi menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR RI berujung adanya aksi pembakaran dua bendera, yakni bendera bergambar palu arit dan bendera PDIP.

Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Ustaz Yusuf Martak mencurigai adanya pihak lain yang sengaja menyusup acara demonstrasi tersebut.
“Kami masih mencurigai pembakar Bendera PDIP dari pihak lain. Karena di saat kejadian Saya selaku ketua delegasi bersama delegasi yang lain sedang mengadakan pertemuan dengan DPR,” ucap Ustaz Yusuf Martak kepada RMOL, Kamis pagi (25/6). (*)

Judul asli dipotong karena kepanjangan.

Siapakah "Edy Mulyadi"?

Edy Mulyadi 2020 =

Edy Mulyadi 2019 =

Entri Litsuscaleg:

8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
8 H Edy Mulyadi (Jakarta, 8 Agustus 1966)(L)(Cengkareng, Jakarta Barat)
-direktur program Centre for Economic & Democracy Stuydies (CEDeS)
-ketua Korps Mubaligh Jakarta
-pengurus Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF)
-menuduh rencana pemerintah mencabut domestic market obligation (DMO) batubara sebagai upaya membunuh PLN
-sering menyerang Menkeu Sri Mulyani, dan membela pendapat mantan Menkomar Rizal Ramli
-menyebut Menkeu Sri Mulyani "pejuang neolib sejati" yang hanya membuat utang baru dengan bunga tinggi
-menyatakan bahwa jumlah aset negara Indonesia Rp2.188 triliun sementara utang Rp 3.780 triliun, sehingga mempertanyakan pernyataan Menkeu bahwa Indonesia tak usah takut berutang (2017); Humas Kemenkeu Nufransa Wira Sakti menyebut tulisan dia menyesatkan dan menunjukkan ketidakpahaman atas prinsip akuntansi dasar; jumlah aset yang dia kutip adalah data lama 2007 dan hanya berupa Barang Milik Negara, belum termasuk aset lancar, informasi, dan lain-lain. Nufransa mempertanyakan kualitas studi lembaga yang dia pimpin.
-menyebut tindakan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama "Ahok" membarter kontribusi tambahan proyek reklamasi Teluk Jakarta dengan pembangunan fasilitas umum sebagai praktik dana nonbujeter tanpa payung hukum yang serampangan (2016)
-menyebut Ahok bukan fasis karena dianggapnya justru bersikap tak nasionalis dengan membela developer reklamasi dan bersikap sewenang-wenang (2016)
-menyatakan serial TV "King Suleiman/Abad Kejayaan" (Muhtesem Yuzyil) mendistorsi sejarah Islam dan melecehkan khalifah, dan ANTV sebagai penayangnya melakukan pembohongan publik (2015)
-ketua panitia Parade Tauhid Indonesia 2015
-melaporkan pemred Jakarta Post ke Polda Metro Jaya atas tuduhan menista agama sesudah Jakarta Post memuat kartun menggambarkan teroris NIIS/ISIS berbendera tengkorak dan kalimat tauhid (2014). Kasusnya dianggap selesai oleh Dewan Pers sesudah Jakarta Post menerbitkan permohonan maaf.
-menyatakan subsidi BBM harus dipertahankan dan seharusnya anggaran membayar utang yang dipersoalkan (2014)
-menuduh pemerintahan Joko Widodo mewacanakan penghapusan Kementerian Agama, dan wacana itu harus dilawan dengan cara diributkan umat Islam (2014)
-penulis buku Rizal Ramli Lokomotif Perubahan (2009)

track record afiliasi:
PKS, Rizal Ramli, 212
track record anti:
Jokowi, Ahok, Sri Mulyani