Jakarta - 

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan ada 150 perusahaan yang berpotensi hengkang dari China. Indonesia pun membidik ratusan perusahaan tersebut untuk pindah atau relokasi ke Indonesia.

"Kami sudah mendata bahwa ada sekitar 150 perusahaan, 40 perusahaan dari Jepang, 110 perusahaan dari Amerika yang berpotensi keluar dari China," kata dia dalam live Facebook Rakyat Merdeka, Kamis (18/6/2020).

Hal itu diketahui berdasarkan pernyataan-pernyataan dari kedua pemimpin negara, yaitu Jepang dan Amerika Serikat, yang mana Jepang secara tegas memberikan stimulus untuk perusahaan-perusahaan Jepang yang keluar dari Negeri Tirai Bambu.

Baca juga: Lahan dan Ketenagakerjaan Masalah Klasik, Investor Ogah Lirik RI

Sedangkan Presiden AS Donald Trump, menurutnya baru mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengarah pada relokasi perusahaan Negara Paman Sam dari Tiongkok ke Indonesia. Indonesia pun telah mempersiapkan provinsi Jawa Tengah dimana lahan dan ketenagakerjaan memang semakin dilirik perusahaan yang akan pindah dari China.

Menurut Agus, negara-negara ASEAN tentunya akan berlomba-lomba menangkap peluang tersebut. Untuk itu Indonesia harus mempersiapkan diri.

"Negara-negara ASEAN itu pasti itu mereka juga akan berlomba-lomba menggelar karpet merah bagi perusahaan-perusahaan Jepang dan Amerika untuk pindah ke negara masing-masing. Belum kita bicara soal India, belum kita bicara soal Bangladesh dan lain sebagainya," tambahnya.

Saat ini, Indonesia sudah punya Insentif fiskal semisal tax holiday (libur bayar pajak), tax allowance (diskon pajak), hingga super deduction tax. Itu untuk memikat perusahaan asing yang sedang berencana melakukan relokasi.

Sayangnya masih ada masalah klasik yang menghambat. Apa itu?

Urusan lahan dan persoalan di sektor ketenagakerjaan menjadi masalah klasik untuk menjaring investor masuk ke Indonesia. Sebab kedua hal tersebut dari dulu menjadi ganjalan untuk mengajak perusahaan asing membangun industri di dalam negeri.

Agus Gumiwang Kartasasmita mendapat keluhan terhadap dua permasalahan tersebut langsung dari para investor luar negeri.

"Nah saya menemukan dari berbagai macam pertemuan saya dengan industri-industri yang ada di luar negeri, yang menjadi sorotan mereka adalah dua hal. Yang pertama adalah hal yang berkaitan dengan lahan, yang kedua hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan," kata dia dalam live Facebook Rakyat Merdeka, Kamis (18/6/2020).

Baca juga: Tekan Angka Pengangguran, Pemerintah Siapkan 6 Langkah Antisipasi

Bahkan, lanjut Agus para investor asing menyoroti dinamika yang terjadi dalam pembahasan RUU Cipta Kerja yang sedang digodok pemerintah bersama DPR.

"Pihak-pihak industri di luar negeri, pihak-pihak calon investor di luar negeri, mereka mengikuti pembahasan pembahasan RUU Cipta Kerja ini," ujarnya.

Menurutnya, para investor asing menyayangkan pembahasan RUU Cipta Kerja masih tertunda hingga saat ini.

"Mereka memang memberi sinyal menyayangkan ketika ada ada delay-delay (penundaan) terhadap RUU Cipta Kerja ini. Jadi kalau untuk market, RUU Cipta Kerja ini sangat dibutuhkan," tambah Agus.

Sumur
https://m.detik.com/finance/industri...na?single=true

Mantab omnibus law sudah disetujui DPR jadi UU. Jateng bakal jadi pusat ekonomi indonesia..
Buruh yg telah di phk tapi mau gaji tinggi, sana wiraswasta aja lo..cari skill baru dari kartu prakerja.

Jangan sampai kecolongan lagi bahkan sama kamboja..