News
Batal
KATEGORI
link has been copied
171
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5eda3d5f10d29542e3745e10/jokowi-kalah-0-3-lawan-rakyat-di-gugatan-karhutla-bpjs-amp-internet
Kekalahan pemerintah Indonesia dalam gugatan pemutusan internet di Papua mengingatkan pada gugatan warga lainnya yang memprotes kebijakan Presiden Joko Widodo. Terdapat sejumlah gugatan kepada pemerintahan Jokowi yang berakhir kemenangan bagi kelompok masyarakat.
Lapor Hansip
05-06-2020 19:41

Jokowi Kalah 0-3 Lawan Rakyat di Gugatan Karhutla, BPJS & Internet

Past Hot Thread
tirto.id - Kekalahan pemerintah Indonesia dalam gugatan pemutusan internet di Papua mengingatkan pada gugatan warga lainnya yang memprotes kebijakan Presiden Joko Widodo.

Terdapat sejumlah gugatan kepada pemerintahan Jokowi yang berakhir kemenangan bagi kelompok masyarakat.

Rakyat menggugat karena kebijakan pemerintah Indonesia bertolak belakang dengan kepentingan publik. Selama Jokowi memimpin Indonesia, setidaknya ada tiga gugatan penting yang dimenangkan rakyat.

Ketiganya adalah gugatan citizen law suit kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah; uji materi Perpes 75/2019 tentang BPJS Kesehatan; dan pemutusan jaringan internet di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada 2019.

Jutaan Hektare Hutan dan Lahan Terbakar
Sejak Jokowi memimpin Indonesia, gugatan dari rakyat terjadi saat pemerintah mengabaikan aspirasi masyarakat, termasuk karhutla.

Kasus karhutla di Kalimantan Tengah terus terjadi sepanjang kepemimpinan Jokowi di periode pertama meski tak memungkiri pada era sebelumnya juga ada karhutla.

Selama Jokowi memimpin Indonesia jutaan hutan dan lahan terbakar. KLHK mencatat jumlah total lahan dan hutan yang terbakar di seluruh Indonesia pada periode 2015-2020 mencapai 5.402.037 hektare (ha).

Rinciannya, yakni 2015 luasnya 2.611.411 ha; 2016 (438.363 ha); 2017 (165.484 ha); 2018 (529.267 ha); 2019 (1.649.258 ha); 1 Januari-28 Februari 2020 (8.254 ha).

Pulau Kalimantan adalah salah satu daerah dengan spot api terbanyak di Indonesia saat karhutla. Asap dari sana juga ‘diekspor’ ke negara tetangga seperti Malaysia.

Hal itu mendorong sekelompok warga paling terdampak karhutla di Indonesia tergabung dalam Gerakan Anti Asap (GAAs) Kalimantan Tengah mengugat secara class action ke Pengadilan Negeri Palangkaraya pada 16 Agustus 2016.

Tergugat adalah Presiden Republik Indonesia (RI), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri Kesehatan, Gubernur Kalimantan Tengah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah.

Dalam perjalanan kasus, Presiden Jokowi divonis melanggar hukum. Warga menang atas gugatan hingga level kasasi di Mahkamah Agung pada 16 Juli 2019. Namun, pemerintah Indonesia keberatan dengan kekalahan itu dan menempuh peninjauan kembali (PK) yang teregister di MA diajukan pada 14 Mei 2020.

Kendati demikian, dalam gugatan karhutla yang dimenangkan ada beberapa poin tuntutan yang dikabulkan. Di antaranya memerintahkan presiden membuat aturan turunan UU 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; membuat tim gabungan yang terdiri dari KLHK, Kementan, dan Kemenkes terkait dengan penanggulangan Karhutla; hingga membuat rumah sakit khusus paru-paru.


Penaikan Tarif BPJS Kesehatan

Gugatan lainnya adalah iuran BPJS Kesehatan yang bertentangan dengan undang-undang lainnya. Warga yang keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan berasal dari Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI).

Kenaikan tarif BPJS Kesehatan sebesar 100 persen terjadi kali pertama sejak 1 Januari 2020. Iuran Kelas III naik jadi Rp42.000 dari Rp25.500, Kelas II dari Rp51.000 menjadi Rp110.000, kelas I dari Rp80.000 jadi Rp160.000.

Dalih penaikan iuran oleh pemerintah Indonesia, karena BPJS Kesehatan mengalami defisit. Namun, menurut kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masalah utama BPJS Kesehatan adalah kesalahan tata kelola, sehingga pengeluaran membengkak. KPK menemukan 1 juta data ganda penerima subsidi iuran yang berpotensi merugikan negara hingga Rp25 miliar.

KPCDI menguji materi Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Perpres 75/2019 tentang Jaminan Kesehatan menyangkut penaikan iuran setiap peserta BPJS Kesehatan pada 5 Desember 2019.

Dalam putusannya, Ketua Majelis Hakim MA, Supandi mengabulkan uji materi pada 27 Februari 2020. Seharusnya iuran BPJS Kesehatan kembali pada tarif awal.

Faktanya, Jokowi justru mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 pada 5 Mei lalu berisi penaikan tarif lagi yang berlaku pada 1 Juli mendatang. Antara lain berisi tarif Kelas III tetap Rp25.500 dan menjadi Rp35.000 pada 2021. Iuran Kelas II kini jadi Rp100.000 dan Kelas I jadi Rp150.000. Keputusan itu terjadi kala pandemi Corona melanda Indonesia.


Masalah Pemutusan Internet

Di bidang lain, Jokowi menghadapi gugatan pemutusan internet di Papua sepanjang Agustus-September 2019. Saat itu, situasi Papua memanas karena warga asli Papua memprotres tindakan rasisme terhadap saudara sebangsanya di asrama Surabaya.

Protes di Papua dan Papua Barat yang semula damai menjadi rusuh dan meluas hingga korban dari orang asli Papua berjatuhan.

Selama protes, pemutusan internet berlangsung berkali-kali mengakibatkan kerugian bagi warga yang memerlukan akses internet untuk mengakses situasi di Papua. Salah satu dalih pemerintah membatasi internet di Papua adalah menghambat hoaks.

Cara serampangan pemerintah Indonesia memutus internet di Papua digugat Tim Pembela Kebebasan Pers (AJI Indonesia, SAFEnet, LBH Pers, YLBHI, Kontas, Elsam, dan ICJR).

Pokok gugatan adalah sebagai berikut:

1) Pelambatan akses bandwith di beberapa wilayah kota/kabupaten di Provinsi Papua Barat dan Papua pada 19 Agustus 2019 (saat kerusuhan meletus karena provokasi aksi rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya beberapa hari sebelumnya), pukul 13.00 WIT-20.30 WIT.

2) Pemblokiran layanan dan/atau data pemutusan akses internet secara menyeluruh di 29 kota/kabupaten Provinsi Papua dan 13 kota di Papua Barat dari 21 Agustus sampai setidak-tidaknya 4 September 2019 hingga pukul 23.00 WIT.

3) Tindakan pemerintah yang memperpanjang pemblokiran internet di empat kabupaten di wilayah Papua yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayawijaya dan di dua kabupaten di wilayah Papua Barat yakni Kota Manokwari dan Kota Sorong pada 4 September pukul 23.00 WIT sampai 9 September 2019 pada 20.00 WIT.

Dalam putusannya kemarin, Ketua Majelis Hakim PTUN Jakarta, Nelvy Christin menyebut perbuatan pemerintah Indonesia melanggar hukum.

Di antaranya Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjadi dasar hukum Kemenkominfo memperlambat dan memblokir internet.

Diskresi yang digunakan Kemkominfo untuk memperlambat dan memblokir internet dinilai tidak memenuhi syarat sesuai diatur dalam Undang Undang Administrasi Pemerintah 30/2014.

Atas pelanggaran hukum tersebut, pemerintah harus menghentikan dan tidak mengulangi seluruh perbuatan dan/atau tindakan pelambatan dan/atau pemutusan akses internet di seluruh wilayah Indonesia.

Tim Kuasa Hukum Penggugat, Muhammad Isnur mengapresisasi putusan hakim PTUN ini karena banyak menjadikan pertimbangan hak asasi manusia dalam pertimbangannya.

Isnur menambahkan, dengan putusan PTUN Jakarta membuka kemungkinan bagi pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan itu untuk menggugat dan meminta ganti rugi setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Staf Khusus Presiden Jokowi Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono mengatakan, belum ada respons berkait dengan kekalahan gugatan internet.

“[Keputusan] akan dibahas lebih lanjut dengan jaksa pengacara negara. Yang jelas masih ada waktu 14 hari sejak putusan PTUN [sebelum] berkekuatan hukum tetap," kata kepada Tirto, kemarin.

(tirto.id - zak/zak)


https://tirto.id/jokowi-kalah-0-3-la...-internet-fEUn




Jokowi Kalah 0-3 Lawan Rakyat di Gugatan Karhutla, BPJS & Internet



malu dong cebong kebon! emoticon-frog





GIF


profile-picture
profile-picture
profile-picture
m4ntanqv dan 45 lainnya memberi reputasi
46
Masuk atau Daftar untuk memberikan balasan
Halaman 1 dari 6
Jokowi Kalah 0-3 Lawan Rakyat di Gugatan Karhutla, BPJS & Internet
05-06-2020 19:42
perlu 3 periode ini emoticon-Ngakak
profile-picture
profile-picture
profile-picture
ciloktepung dan 7 lainnya memberi reputasi
6 2
4
Lihat 3 balasan
Memuat data ..
Jokowi Kalah 0-3 Lawan Rakyat di Gugatan Karhutla, BPJS & Internet
05-06-2020 19:42
yah kalah
balik gorong2 gih
profile-picture
profile-picture
profile-picture
EnzoMan dan 10 lainnya memberi reputasi
10 1
9
Jokowi Kalah 0-3 Lawan Rakyat di Gugatan Karhutla, BPJS & Internet
05-06-2020 19:45
Berarti pengadilan netral. Di masa kaya gini naikin bpjs ya salah. Apalagi yg masalah karhutla emoticon-Traveller
profile-picture
profile-picture
profile-picture
sangakuyoga dan 13 lainnya memberi reputasi
14 0
14
Lihat 3 balasan
Memuat data ..
Jokowi Kalah 0-3 Lawan Rakyat di Gugatan Karhutla, BPJS & Internet
05-06-2020 19:45
Siap2 hakimnya dikatain kadrun
profile-picture
profile-picture
profile-picture
TheGaruda dan 12 lainnya memberi reputasi
13 0
13
Jokowi Kalah 0-3 Lawan Rakyat di Gugatan Karhutla, BPJS & Internet
05-06-2020 19:46
dan gak ada itikad baiknya.
masalah karhutla, entah udah berapa kali banding pemerintah.
masalah bpjs kesehatan, malah dinaikin lagi iurannya.
masalah pemblokiran internet, tau dah ni bakal banding lagi atau gak.
bener2 rezim repolusi mental. lol
profile-picture
profile-picture
profile-picture
FZ47 dan 18 lainnya memberi reputasi
19 0
19
Jokowi Kalah 0-3 Lawan Rakyat di Gugatan Karhutla, BPJS & Internet
05-06-2020 19:47
Quote:Rinciannya, yakni 2015 luasnya 2.611.411 ha; 2016 (438.363 ha); 2017 (165.484 ha); 2018 (529.267 ha); 2019 (1.649.258 ha); 1 Januari-28 Februari 2020 (8.254 ha).


2019 kenapa besar banget kebakaran hutannya.
Sampai 1jt lebih.
padahal di 3 tahun sebelumnya bisa diredam.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
kaiharis dan 3 lainnya memberi reputasi
4 0
4
Lihat 3 balasan
Memuat data ..
Jokowi Kalah 0-3 Lawan Rakyat di Gugatan Karhutla, BPJS & Internet
05-06-2020 19:51
Bpjs kalah bidjimane? Orang dinaikin lagi je emoticon-Ngakak
profile-picture
profile-picture
profile-picture
FZ47 dan 3 lainnya memberi reputasi
4 0
4
Lihat 1 balasan
Memuat data ..
Jokowi Kalah 0-3 Lawan Rakyat di Gugatan Karhutla, BPJS & Internet
05-06-2020 19:55
Hahahaha jongos terbukti emang mau menyengsarakan rakyat dan memakmurkan TKA

Jokowi Kalah 0-3 Lawan Rakyat di Gugatan Karhutla, BPJS & InternetJokowi Kalah 0-3 Lawan Rakyat di Gugatan Karhutla, BPJS & Internet
Diubah oleh MUF0REVER
profile-picture
profile-picture
profile-picture
prowear dan 15 lainnya memberi reputasi
15 1
14
Jokowi Kalah 0-3 Lawan Rakyat di Gugatan Karhutla, BPJS & Internet
05-06-2020 19:56
Turunkan
profile-picture
profile-picture
profile-picture
Mandalorian dan 5 lainnya memberi reputasi
6 0
6
Jokowi Kalah 0-3 Lawan Rakyat di Gugatan Karhutla, BPJS & Internet
05-06-2020 19:59
Yg pasti yg diatas gmnpun caranya gk bakal mo ngalahemoticon-Leh Uga
profile-picture
profile-picture
profile-picture
Aparatkaskus dan 3 lainnya memberi reputasi
4 0
4
Jokowi Kalah 0-3 Lawan Rakyat di Gugatan Karhutla, BPJS & Internet
05-06-2020 20:01
gpp biar kadrun senengemoticon-Traveller
profile-picture
profile-picture
profile-picture
uniqueoriginal dan 3 lainnya memberi reputasi
2 2
0
Jokowi Kalah 0-3 Lawan Rakyat di Gugatan Karhutla, BPJS & Internet
05-06-2020 20:03
Yg karhutla, apa salah JKW ???
Perasaan dr dulu
profile-picture
profile-picture
kakekane.cell dan entop memberi reputasi
2 0
2
Lihat 11 balasan
Memuat data ..
Jokowi Kalah 0-3 Lawan Rakyat di Gugatan Karhutla, BPJS & Internet
05-06-2020 20:06
yang perlu dituntut ke pengadilan juga soal buruh / tka cina ilegal yang digaji tinggi dan bebas pajak itu
profile-picture
profile-picture
profile-picture
prowear dan 11 lainnya memberi reputasi
12 0
12
Jokowi Kalah 0-3 Lawan Rakyat di Gugatan Karhutla, BPJS & Internet
05-06-2020 20:42
Yg perlu dikhawatirkan itu setelah 2024, kalau penguasa baru bukan dari Partaik Congor Putih.

Sudah dipastikan Mukidi bakal kena hantam sana sini setelah itu.

Itu yg ditakutkan.

Kalau sekarang sih masih aman2 saja ada gugatan sana sini.

emoticon-Ngakak
profile-picture
profile-picture
profile-picture
jeffm12 dan 11 lainnya memberi reputasi
12 0
12
Lihat 5 balasan
Memuat data ..
Jokowi Kalah 0-3 Lawan Rakyat di Gugatan Karhutla, BPJS & Internet
05-06-2020 20:45
umat keturunan ANJING tukang perkosa babu mengelinjang. emoticon-Wakaka
profile-picture
profile-picture
profile-picture
alton_lv dan 12 lainnya memberi reputasi
2 11
-9
Lihat 4 balasan
Memuat data ..
Jokowi Kalah 0-3 Lawan Rakyat di Gugatan Karhutla, BPJS & Internet
05-06-2020 20:51
judulnya wow banget
profile-picture
profile-picture
kakekane.cell dan entop memberi reputasi
2 0
2
Jokowi Kalah 0-3 Lawan Rakyat di Gugatan Karhutla, BPJS & Internet
05-06-2020 20:57
udh paling apes lg pandemic semua
pny pemingpin model gini
sebenernye die wkt nyalonin jg ga tau mau jd apa n apa kerjanya.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
donnynp dan 13 lainnya memberi reputasi
14 0
14
Jokowi Kalah 0-3 Lawan Rakyat di Gugatan Karhutla, BPJS & Internet
05-06-2020 21:09
Kok belum lengser sihemoticon-Ngakakemoticon-Ngakak
profile-picture
profile-picture
profile-picture
FZ47 dan 7 lainnya memberi reputasi
8 0
8
Jokowi Kalah 0-3 Lawan Rakyat di Gugatan Karhutla, BPJS & Internet
05-06-2020 21:37


Kayaknya sebentar lagi juga bakalan kalah lagi

Di kasus kenaikan BPJS jilid 2

Kan kemaein dah kalah, direfisi perpresnya, eh nerbitin aturan kenaikan lagi

Sekarang digugat lagi

Paling tahun depan 2021 baru slsai sidangnya

profile-picture
profile-picture
profile-picture
Aparatkaskus dan 10 lainnya memberi reputasi
11 0
11
Lihat 2 balasan
Memuat data ..
Jokowi Kalah 0-3 Lawan Rakyat di Gugatan Karhutla, BPJS & Internet
05-06-2020 22:32
Serius gak ada yg mau gantiin jokowi jd presiden???

Puan gimana??? emoticon-Bingung
profile-picture
profile-picture
profile-picture
jeffm12 dan 6 lainnya memberi reputasi
7 0
7
Lihat 7 balasan
Memuat data ..
Halaman 1 dari 6
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Copyright © 2020, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia