Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta 'pembantunya' untuk menahan laju perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II hingga IV tahun ini. Ia mewanti-wanti jangan sampai ekonomi domestik minus di tengah pandemi virus corona.

"Tantangannya adalah bagaimana siapkan program ekonomi yang tepat, eksekusi dengan cepat agar laju pertumbuhan ekonomi negara tidak terkoreksi lebih dalam lagi, tidak sampai minus," ungkap Jokowi dalam video conference, Rabu (3/6).

Ia berharap ekonomi domestik justru bisa bangkit (rebound) pada kuartal II 2020 dari posisi kuartal I kemarin yang anjlok ke level 2,97 persen. Untuk mencapai itu, Jokowi memeritnahkan seluruh jajarannya untuk mengimplementasikan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang telah dirancang.

"Seperti subsidi bunga untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), penempatan dana untuk bank-bank yang terdampak yang melakukan restrukturisasi," kata Jokowi.

Program pemulihan lainnya, sambung Jokowi, antara lain penjaminan kredit modal kerja dan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia meminta semua itu harus segera direalisasikan.

"Saya minta dan saya ingin pastikan ini harus segera operasional di lapangan, segera dilaksanakan di lapangan," jelas Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 dilakukan secara hati-hati dan dikalkulasi dengan cermat. Masalahnya, perubahan postur anggaran akan berdampak pada peningkatan defisit.

"Saya meminta kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Airlangga Hartarto), Menteri Keuangan (Sri Mulyani), Kepala Bappenas (Suharso Monoarfa) lakukan kalkulasi lebih cermat, detail, dan matang terhadap risiko fiskal ke depan," ucap Jokowi.

Sebagai informasi, pemerintah menganggarkan dana untuk program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp641,17 triliun. Angkanya bengkak dari rencana semula yang hanya Rp491,55 triliun.

Sementara, pemerintah juga telah mengubah postur APBN 2020 demi mengimplementasikan refocusing dan realokasi anggaran. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Dalam Perpres tersebut, perubahan terjadi pada pos pendapatan, belanja, surplus atau defisit anggaran, hingga pembiayaan anggaran. Pendapatan negara yang semula diasumsikan mencapai Rp2.233,2 triliun, kini susut 21,1 persen menjadi Rp1.760,88 triliun.

Pendapatan negara bersumber dari penerimaan perpajakan yang diperkirakan sebesar Rp1.462,62 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp297,75 triliun, dan penerimaan hibah Rp498,74 triliun.

Sementara belanja negara yang semula dipatok di angka Rp2.540,4 triliun, kini naik 2,88 persen menjadi Rp2.613,81 triliun. Belanja terbagi atas pengeluaran pemerintah pusat mencapai Rp1.851,1 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp852,93 triliun.

link


"Saya meminta kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Airlangga Hartarto), Menteri Keuangan (Sri Mulyani), Kepala Bappenas (Suharso Monoarfa) lakukan kalkulasi lebih cermat, detail, dan matang terhadap risiko fiskal ke depan," ucap Jokowi.