News
Batal
KATEGORI
link has been copied
171
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5ed765594601cf3e9473aa24/ptun-jokowi-dan-menkominfo-bersalah-atas-pemblokiran-internet-di-papua
Majelis hakim Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta ( PTUN) memutuskan Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika bersalah atas pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.
Lapor Hansip
03-06-2020 15:54

PTUN: Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Past Hot Thread
icon-verified-thread
PTUN: Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

PTUN: Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta ( PTUN) memutuskan Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika bersalah atas pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.

Pemblokiran internet ini dilakukan pada Agustus 2019 lalu menyusul kerusuhan yang terjadi karena aksi demonstrasi di Papua dan Papua Barat. "Menyatakan tindakan pemerintah yang dilakukan tergugat 1 dan 2 adalah perbuatan melanggar hukum,” kata Hakim Ketua Nelvy Christin dalam sidang pembacaan putusan, Rabu(3/6/2020).

Pihak tergugat 1 adalah Menteri Komunikasi dan Informatika. Sedangkan tergugat 2 adalah Presiden Jokowi. Majelis hakim menghukum tergugat 1 dan 2 membayar biaya perkara sebesar Rp 457.000. Menurut majelis hakim, Internet bersifat netral. Bisa digunakan untuk hal yang positif atau pun negatif. Namun, apabila ada konten yang melanggar hukum, maka yang harusnya dibatasi adalah konten tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim menilai pemerintah melanggar hukum atas tindakan throttling bandwith yang dilakukan pada 19-20 Agustus 2019, tindakan pemutusan akses internet sejak 21 Agustus sampai 4 September 2019 dan lanjutan pemutusan akses internet sejak 4 sampai 11 September 2019. Majelis hakim sekaligus menolak eksepsi para tergugat.

Adapun, penggugat dalam perkara ini adalah gabungan organisasi yakni AJI, YLBHI, LBH Pers, ICJR, Elsam dll. Kuasa hukum penggugat, Muhammad Isnur, turut mengunggah video pembacaan putusan di akun twitternya, @madisnur. Ketika dihubungi lewat sambungan telpon, Isnur mengizinkan kompas.com untuk mengutip keterangannya di Twitter. "Selamat kepada rakyat papua, pejuang-pejuang hak asasi manusia, kepada para akademisi yang sudah pasang badan dan maju. Juga kepada PTUN yang sudah menjalankan kewajibannya dengan sangat baik. Mari kawal lebih lanjut jika ada banding," kicau Isnur.
sumber


PTUN: Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Antara Internet, HAM, dan Kepentingan Keutuhan Bangsa

Selama ini, banyak LSM yang bergerak dalam bidang HAM adalah kaki tangan kepentingan asing, terutama Amerika Serikat dan Australia. Mereka berteriak tentang persamaan hak di negara lain, tetapi justru menjalankan praktek diskriminasi. Ini tercermin dari bergolaknya kerusuhan di Amerika Serikat yang selama ini sangat terdepan dalam bersuara mengenai HAM. Juga masalah suku asli Australia yaitu suku Aborigin yang dulu habis dibantai oleh bangsa kulit putih pendatang yang sebenarnya adalah orang-orang buangan dan penjahat yang kini mendiami benua Australia.

Bagi pegiat HAM, terkadang kepentingan negara dan bangsa hanya jadi alas kaki. Mereka terbiasa menggunakan standar ganda. Coba cari bukti, mana ada mereka menyuarakan HAM bagi para prajurit TNI atau anggota Polisi yang dibantai di Papua meskipun mereka tengah menjalankan misi kemanusiaan atau pembangunan bagi masyarakat papua. Ada? tapi ketika ada anggota OPM yang nyata-nyata melakukan penyerangan terhadap aparat yang bertugas disana, lalu anggota OPM tersebut terbunuh, maka yang keluar menjadi berita adalah pembunuhan penduduk. Padahal yang namanya OPM tak bisa dibedakan antara penduduk biasa dengan anggota OPM.

PTUN: Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Tak perlu jauh-jauh bicara soal aparat yang dibantai disana. Kita bicara saja soal kesetaraan, yaitu penduduk sipil. Adakah pegiat HAM berteriak lantang ketika ada guru, dokter, yang diperkosa disana oleh anggota OPM? Apakah mereka menuntut OPM untuk menjunjung tinggi HAM kentut tersebut? Tidak ada. Mereka diam. Mereka bungkam. Dan nampaknya mereka para dokter atau guru yang diperkosa disana hanya dianggap binatang yang tak termasuk dalam pembelaan HAM. HAM hanya untuk manusia, bukan binatang.

Adakah para pegiat HAM menyoroti kasus kematian anggota TNI yang diserang massa saat dia bertugas mengamankan unuk rasa yang berujung kerusuhan? Tidak. Mereka...... diam membisu.

Lalu ketika internet didownkan atau dicekek disana, bahkan dimatikan sementara, mereka berteriak bahu membahu. Berteriak atas nama HAM katanya. Melanggar hukum katanya. Padahal negara punya kuasa untuk mengatur segalanya yang berhubungan dengan kepentingan umum, apalagi yang menyangkut keutuhan bangsa dan negara. Dan Papua, sampai detik ini masih menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apakah pemblokiran internet di Papua merugikan masyarakat? Ya, benar merugikan. Tapi kerugian yang ditimbulkan akibat pemblokiran internet disana tak sebanding andai pemblokiran tidak dilakukan, sebab saat itu segala macam berita hoax sangat masif beredar di masyarakat dan sangat cepat menjalar, yang imbasnya justru akan membuat kerusuhan semakin melebar kemana-mana. Inikah yang diinginkan para pegiat HAM tersebut? Ya, mungkin saja. Sebab mereka tak peduli dengan NKRI. Mereka tak peduli apakah bangsa dan negara ini mau berdiri hingga 1000 tahun lagi atau mau bubar esok hari. Itu tak ada dalam kamus mereka.

Bagi para pegiat HAM, matinya internet kala kerusuhan terjadi artinya memutus mata rantai komunikasi mereka. Tetapi mereka tak peduli dengan beribu-ribu berita yang dishare yang penuh dengan kebencian dan hoax. Di FB, di Twitter, di WA, di Line, bahkan meskipun hanya sebatas sms.

PTUN: Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Dan ketika Pemerintah dipersalahkan dalam hal ini, mereka merasa menang. Mereka merasa telah berjuang demi rakyat Papua. Mereka tak pernah berpikir bahwa Pemerintah juga melakukan hal yang sama dengan klaim para pegiat HAM. Pemerintah pusat mengamankan rakyat Papua demi kepentingan yang lebih luas dan dalam jangka panjang.

Apa jadinya jika internet di papua tidak di take down? Sangat mungkin kerusuhan akan makin menjadi-jadi dan menjalar dengan cepat. Bukankah awal mula kerusuhan tersebut juga karena beredarnya hoax? 1 menjadi 100. 100 menjadi 1000. Dan 1000 menjadi api yang membakar amarah tanpa terkendali lagi.

Ini bukan pembelaan terhadap pemerintah pusat. Bukan terhadap Jokowi atau Kominfo. Sebab siapapun presidennya, pasti akan melakukan hal yang terbaik dan cepat untuk mengatasi kerusuhan yang demikian membara. Entah jika Gus Dur yang jadi presiden. Bukankah bendera Bintang Kejora juga tetap dipertahankan hingga sekarang karena kebijakan Gus Dur kala itu?

Ini bukan soal denda sebesar Rp 457.000 yang dibebankan oleh Majelis Hakim terhadap pemerintah pusat. Ini soal harga diri. Ini soal keutuhan bangsa. Apalah jadinya soal usaha demi keutuhan bangsa dianggap bersalah dengan hukuman nominal uang 457.000 Rupiah.

Sejarah sudah mencatat. Bahkan para pegiat HAM tak pernah peduli dengan para pejuang Seroja. Mereka dianggap penjajah. Mereka tak patut mendapat pembelaan HAM. Mungkin para pegiat HAM tak pernah menganggap para pejuang Seroja adalah manusia.

Dan HAM, adalah lembaran-lembaran uang yang masuk ke kantong mereka.

Diubah oleh i.am.legend.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
nona212 dan 52 lainnya memberi reputasi
49
Masuk atau Daftar untuk memberikan balasan
Halaman 1 dari 5
PTUN: Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua
03-06-2020 15:57
nah ini dia salah satu thread yang isinya mirip2 dengan buzzer khusus papua d kaskus. lol
profile-picture
profile-picture
profile-picture
nurhazbiy dan 14 lainnya memberi reputasi
8 7
1
Lihat 22 balasan
Memuat data ..
PTUN: Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua
03-06-2020 15:58
Gw sih setuju pemblokiran internet di kala rusuh, menyulitkan provokator dan perusuh mengkoordinasi kerusuhan
profile-picture
profile-picture
profile-picture
eriksa dan 19 lainnya memberi reputasi
19 1
18
Lihat 6 balasan
Memuat data ..
PTUN: Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua
03-06-2020 15:59
Garing gak nyalahin kadrun dibalik demo opm emoticon-Imlek

Btw kadrun katanya bisa buat umat sempak juga kan? emoticon-Roll Eyes (Sarcastic)
profile-picture
profile-picture
profile-picture
jenggalasunyi dan 5 lainnya memberi reputasi
6 0
6
Lihat 2 balasan
Memuat data ..
PTUN: Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua
03-06-2020 16:01
emoticon-Blue Guy Peaceemoticon-Hi

Setuju dengan PTUN
internet itu netral

justru kalo diblokir
orang2 susah cari info yang betul
paling dapet info dari desas desus mulut ke mulut

emoticon-Takut
profile-picture
profile-picture
profile-picture
eriksa dan 11 lainnya memberi reputasi
10 2
8
Lihat 2 balasan
Memuat data ..
PTUN: Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua
03-06-2020 16:02
buZerp tolol mana ada hubungannya pemblokiran internet dg aksi spartis ,lah papua nya aja jauh ke Bogor emoticon-Leh Uga

lagiqn dr jaman merdeka papua pendekatan militer terus, ya jengah lah , apalagi arogansi penguasa, coba sekai kali kmrn wakil Mukidi itu org papua bukan kiyai, intinya fix sih cm mementingkan kekuasaan, dg membalut isu2 agama emoticon-Leh Uga pelanggan HAM aja dr dulu di Jkt gak selesai, gimana mau ngurus papua emoticon-Leh Uga
Diubah oleh kafiradikal
profile-picture
profile-picture
profile-picture
EnzoMan dan 10 lainnya memberi reputasi
8 3
5
Lihat 2 balasan
Memuat data ..
PTUN: Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua
03-06-2020 16:05
Quote:Original Posted By i.am.legend.
PTUN: Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

PTUN: Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta ( PTUN) memutuskan Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika bersalah atas pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.

Pemblokiran internet ini dilakukan pada Agustus 2019 lalu menyusul kerusuhan yang terjadi karena aksi demonstrasi di Papua dan Papua Barat. "Menyatakan tindakan pemerintah yang dilakukan tergugat 1 dan 2 adalah perbuatan melanggar hukum,” kata Hakim Ketua Nelvy Christin dalam sidang pembacaan putusan, Rabu(3/6/2020).

Pihak tergugat 1 adalah Menteri Komunikasi dan Informatika. Sedangkan tergugat 2 adalah Presiden Jokowi. Majelis hakim menghukum tergugat 1 dan 2 membayar biaya perkara sebesar Rp 457.000. Menurut majelis hakim, Internet bersifat netral. Bisa digunakan untuk hal yang positif atau pun negatif. Namun, apabila ada konten yang melanggar hukum, maka yang harusnya dibatasi adalah konten tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim menilai pemerintah melanggar hukum atas tindakan throttling bandwith yang dilakukan pada 19-20 Agustus 2019, tindakan pemutusan akses internet sejak 21 Agustus sampai 4 September 2019 dan lanjutan pemutusan akses internet sejak 4 sampai 11 September 2019. Majelis hakim sekaligus menolak eksepsi para tergugat.

Adapun, penggugat dalam perkara ini adalah gabungan organisasi yakni AJI, YLBHI, LBH Pers, ICJR, Elsam dll. Kuasa hukum penggugat, Muhammad Isnur, turut mengunggah video pembacaan putusan di akun twitternya, @madisnur. Ketika dihubungi lewat sambungan telpon, Isnur mengizinkan kompas.com untuk mengutip keterangannya di Twitter. "Selamat kepada rakyat papua, pejuang-pejuang hak asasi manusia, kepada para akademisi yang sudah pasang badan dan maju. Juga kepada PTUN yang sudah menjalankan kewajibannya dengan sangat baik. Mari kawal lebih lanjut jika ada banding," kicau Isnur.
sumber


PTUN: Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Antara Internet, HAM, dan Kepentingan Keutuhan Bangsa

Selama ini, banyak LSM yang bergerak dalam bidang HAM adalah kaki tangan kepentingan asing, terutama Amerika Serikat dan Australia. Mereka berteriak tentang persamaan hak di negara lain, tetapi justru menjalankan praktek diskriminasi. Ini tercermin dari bergolaknya kerusuhan di Amerika Serikat yang selama ini sangat terdepan dalam bersuara mengenai HAM. Juga masalah suku asli Australia yaitu suku Aborigin yang dulu habis dibantai oleh bangsa kulit putih pendatang yang sebenarnya adalah orang-orang buangan dan penjahat yang kini mendiami benua Australia.

Bagi pegiat HAM, terkadang kepentingan negara dan bangsa hanya jadi alas kaki. Mereka terbiasa menggunakan standar ganda. Coba cari bukti, mana ada mereka menyuarakan HAM bagi para prajurit TNI atau anggota Polisi yang dibantai di Papua meskipun mereka tengah menjalankan misi kemanusiaan atau pembangunan bagi masyarakat papua. Ada? tapi ketika ada anggota OPM yang nyata-nyata melakukan penyerangan terhadap aparat yang bertugas disana, lalu anggota OPM tersebut terbunuh, maka yang keluar menjadi berita adalah pembunuhan penduduk. Padahal yang namanya OPM tak bisa dibedakan antara penduduk biasa dengan anggota OPM.

PTUN: Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Tak perlu jauh-jauh bicara soal aparat yang dibantai disana. Kita bicara saja soal kesetaraan, yaitu penduduk sipil. Adakah pegiat HAM berteriak lantang ketika ada guru, dokter, yang diperkosa disana oleh anggota OPM? Apakah mereka menuntut OPM untuk menjunjung tinggi HAM kentut tersebut? Tidak ada. Mereka diam. Mereka bungkam. Dan nampaknya mereka para dokter atau guru yang diperkosa disana hanya dianggap binatang yang tak termasuk dalam pembelaan HAM. HAM hanya untuk manusia, bukan binatang.

Adakah para pegiat HAM menyoroti kasus kematian anggota TNI yang diserang massa saat dia bertugas mengamankan unuk rasa yang berujung kerusuhan? Tidak. Mereka...... diam membisu.

Lalu ketika internet didownkan atau dicekek disana, bahkan dimatikan sementara, mereka berteriak bahu membahu. Berteriak atas nama HAM katanya. Melanggar hukum katanya. Padahal negara punya kuasa untuk mengatur segalanya yang berhubungan dengan kepentingan umum, apalagi yang menyangkut keutuhan bangsa dan negara. Dan Papua, sampai detik ini masih menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apakah pemblokiran internet di Papua merugikan masyarakat? Ya, benar merugikan. Tapi kerugian yang ditimbulkan akibat pemblokiran internet disana tak sebanding andai pemblokiran tidak dilakukan, sebab saat itu segala macam berita hoax sangat masif beredar di masyarakat dan sangat cepat menjalar, yang imbasnya justru akan membuat kerusuhan semakin melebar kemana-mana. Inikah yang diinginkan para pegiat HAM tersebut? Ya, mungkin saja. Sebab mereka tak peduli dengan NKRI. Mereka tak peduli apakah bangsa dan negara ini mau berdiri hingga 1000 tahun lagi atau mau bubar esok hari. Itu tak ada dalam kamus mereka.

Bagi para pegiat HAM, matinya internet kala kerusuhan terjadi artinya memutus mata rantai komunikasi mereka. Tetapi mereka tak peduli dengan beribu-ribu berita yang dishare yang penuh dengan kebencian dan hoax. Di FB, di Twitter, di WA, di Line, bahkan meskipun hanya sebatas sms.

PTUN: Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Dan ketika Pemerintah dipersalahkan dalam hal ini, mereka merasa menang. Mereka merasa telah berjuang demi rakyat Papua. Mereka tak pernah berpikir bahwa Pemerintah juga melakukan hal yang sama dengan klaim para pegiat HAM. Pemerintah pusat mengamankan rakyat Papua demi kepentingan yang lebih luas dan dalam jangka panjang.

Apa jadinya jika internet di papua tidak di take down? Sangat mungkin kerusuhan akan makin menjadi-jadi dan menjalar dengan cepat. Bukankah awal mula kerusuhan tersebut juga karena beredarnya hoax? 1 menjadi 100. 100 menjadi 1000. Dan 1000 menjadi api yang membakar amarah tanpa terkendali lagi.

Ini bukan pembelaan terhadap pemerintah pusat. Bukan terhadap Jokowi atau Kominfo. Sebab siapapun presidennya, pasti akan melakukan hal yang terbaik dan cepat untuk mengatasi kerusuhan yang demikian membara. Entah jika Gus Dur yang jadi presiden. Bukankah bendera Bintang Kejora juga tetap dipertahankan hingga sekarang karena kebijakan Gus Dur kala itu?

Ini bukan soal denda sebesar Rp 457.000 yang dibebankan oleh Majelis Hakim terhadap pemerintah pusat. Ini soal harga diri. Ini soal keutuhan bangsa. Apalah jadinya soal usaha demi keutuhan bangsa dianggap bersalah dengan hukuman nominal uang 457.000 Rupiah.

Sejarah sudah mencatat. Bahkan para pegiat HAM tak pernah peduli dengan para pejuang Seroja. Mereka dianggap penjajah. Mereka tak patut mendapat pembelaan HAM. Mungkin para pegiat HAM tak pernah menganggap para pejuang Seroja adalah manusia.

Dan HAM, adalah lembaran-lembaran uang yang masuk ke kantong mereka.



yah ude bayar aja 457.000,- ... ude gak ribut ribut lagi .... klo kedepannya ada case yg sama yah lakukin aja lagi emoticon-Big Grin
profile-picture
profile-picture
profile-picture
jinpari22 dan 7 lainnya memberi reputasi
8 0
8
Lihat 2 balasan
Memuat data ..
PTUN: Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua
03-06-2020 16:06
paling aman dah klo internet ga ada

ga ada fitnah2 emoticon-Ngacir
profile-picture
profile-picture
profile-picture
orochimori dan 5 lainnya memberi reputasi
6 0
6
Lihat 1 balasan
Memuat data ..
PTUN: Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua
03-06-2020 16:06
Internet netral ? Netflix aja sampe skrg diblokir ama si homo emoticon-Ngakak (S)
profile-picture
profile-picture
profile-picture
rizaradri dan 8 lainnya memberi reputasi
9 0
9
Lihat 1 balasan
Memuat data ..
PTUN: Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua
03-06-2020 16:08
Hidup hamburgeremoticon-Ultah
profile-picture
profile-picture
profile-picture
reid2 dan 4 lainnya memberi reputasi
5 0
5
PTUN: Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua
03-06-2020 16:10
pertanyaannya papua rusuh itu dari dulu apa baru sekarang di era internet??

emoticon-Traveller
profile-picture
profile-picture
profile-picture
rizaradri dan 3 lainnya memberi reputasi
3 1
2
Lihat 11 balasan
Memuat data ..
PTUN: Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua
03-06-2020 16:12
PTUN: Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua
0 0
0
Lihat 3 balasan
Memuat data ..
PTUN: Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua
03-06-2020 16:13
kebakaran hutan kalah - check
bpjs kalah - check
blokir internet papua kalah - check

emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak

media satire aja di block, bener bener ada yang ditutupin.


PTUN: Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

PTUN: Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

emoticon-Ngakak
profile-picture
profile-picture
profile-picture
Absolute.Zero dan 7 lainnya memberi reputasi
8 0
8
PTUN: Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua
03-06-2020 16:17
ts buzzerp itu sudah emoticon-Traveller
profile-picture
profile-picture
profile-picture
nurhazbiy dan 7 lainnya memberi reputasi
3 5
-2
Lihat 4 balasan
Memuat data ..
PTUN: Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua
03-06-2020 16:22
Pemerintahnya gak pinter. Harusnya gak perlu pake pemutusan. Cukup dibikin super super lemot sajah. Itu lebih menyakitkan rasanya.
Tapi ya udahlah. Bayar ajah urusan selesai... Besok2 jangan diulang lagi yah?
profile-picture
profile-picture
profile-picture
EnzoMan dan 4 lainnya memberi reputasi
4 1
3
Lihat 1 balasan
Memuat data ..
PTUN: Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua
03-06-2020 16:28
salahnya ya

kominfo tutup akses internet tapi ngelesnya cuman takut situasi jadi rusuh kalo gak salah

padahal dulu pas blokir situs provokasi ama sara (era rudiantara)bisa menjabarkan alasannya bahkan ngasih bukti

kenapa sekarang alesannya cuman 'takut situasi jadi rusuh'?

kalo ngelesnya itu ya gw bakal balikin lagi
'salah siapa literasi masyarakat rendah?'
'siapa suruh kerjanya ngurus bokep doang?'
'makanya jaringan informasi difilter, jangan cuma ngebiarin aja'
profile-picture
profile-picture
profile-picture
reid2 dan 5 lainnya memberi reputasi
6 0
6
Lihat 4 balasan
Memuat data ..
PTUN: Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua
03-06-2020 16:33
Tunggu permohonan maaf mukidi emoticon-linux2



emoticon-Ngakak
emoticon-Ngakak
profile-picture
profile-picture
profile-picture
muhamad.hanif.2 dan 3 lainnya memberi reputasi
2 2
0
PTUN: Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua
03-06-2020 16:53
pemblokiran internet efektif cegah kerusuhan meluas.
kemaren itu temuan kabar hoax kan massif sekali.
diputus bersalah tapi dapat meredakan potensi kerusuhan suatu wilayah itu tidak mengapa.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
PrinScrup dan 7 lainnya memberi reputasi
8 0
8
Lihat 2 balasan
Memuat data ..
PTUN: Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua
03-06-2020 16:58
Quote:Original Posted By tukangbeling7
gue saat itu di papua & jg ikut relawan menangani pengungsi Wamena, ini bukan soal literasi rendah blah blah blah... wong yg ngrusuh byk mahosiswanya, this is fog of war, byk informasi liar yg diorkestrasi terutama dr SJW lokal & internasional, klo seandainya internet tidak diblokir saat itu kemungkinan besar rusuh bakal meluas & berkepanjangan,... you know nothing about , & soal kalah di PTUN isn't something special, ini malah bagus utk demokrasi, katanya Jokowi Neo Orba, giliran kalah di PTUN disoraki... kan goblog, di US, UK, Jepang, Jerman... biasa aja negara sering kalah di pengadilan emoticon-Cool
yg penting mission accomplished emoticon-Imlek


sy setuju ttg ini. yg penting keutuhan negara dan stabilitas terjaga.
tak mengapa klo emang pemerintah kalah di ptun, yg penting ada tindakan nyata dr pemerintah utk menjaga keutuhan negara.
akan lbh blunder lg klo pemerintah cm bisa plonga plongo dan stabilitas di sana ancur2an.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
koko3112 dan 9 lainnya memberi reputasi
10 0
10
PTUN: Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua
03-06-2020 17:05
lengserkan aja sudah terbukti bersalah
profile-picture
profile-picture
profile-picture
PrinScrup dan 3 lainnya memberi reputasi
1 3
-2
PTUN: Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua
03-06-2020 17:05
Setujulah dgn PTUN....
Gw yg di Papua bener2 ngerasain efeknya ketika internet mati total. Mending sehari dua hari, ini sebulan lebih.
Justru ketika internet mati, orang cari info dan berita cuma dari bulletin dan selebaran yg kadang lebih kotor provokasinya.
Kita cuma bisa mendengar, membaca tanpa bisa crosscheck.
Belum lagi dunia usaha yg kocar kacir karena pemutusan yg sangat lama ini.
Diubah oleh nataliuspigai.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
Absolute.Zero dan 12 lainnya memberi reputasi
13 0
13
Halaman 1 dari 5
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Copyright © 2020, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia