Jakarta, CNN Indonesia -- Perasaan waswas sudah menghampiri Fani sejak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengultimatum bahwa masyarakat yang sudah terlanjur mudik untuk tidak kembali ke ibu kota di tengah pandemi virus corona.

Bagi yang punya urusan mendesak atau bekerja di 11 sektor yang diperbolehkan wajib mengantongi surat izin keluar masuk (SIKM). Sayangnya, bagi sebagian orang, mengurus SIKM bukan perkara mudah.

Fani salah satunya. Ia merasa bingung dengan syarat dan aturan yang dibuat pemerintah terkait hal ini. Sementara, di sisi lain, kebijakan kerja dari rumah yang diterapkan kantornya sudah akan mulai dihentikan.

Yang semakin membuat Fani bingung dan waswas, ia telah memesan travel sejak jauh-jauh hari untuk berangkat ke Jakarta dari tempat tinggalnya saat ini di Kota Bandung, Jawa Barat.

"Beli tiket travel online tanggal 22 Mei untuk pergi tanggal 28 Mei. Saya juga sudah persiapkan surat keterangan sehat dan surat tugas," kata Fani saat bercerita kepada CNNIndonesia.com, Kamis (28/5).

"Selang beberapa hari setelah saya beli tiket, ternyata ada aturan baru yang mengharuskan punya SIKM," lanjutnya.

Fani mengaku sempat mencoba untuk mendaftar SIKM, tapi ada salah satu syarat yang tak bisa ia penuhi, yakni harus ada KTP penjamin di Jakarta. Sedangkan, selama ini ia hanya merantau di ibu kota tanpa keluarga.

"Jadi selama dua hari sebelum keberangkatan, saya waswas dan khawatir tidak bisa ke Jakarta karena tidak punya SIKM," tutur Fani.

Fani pun memutuskan tidak membuat SIKM, salah satu syarat mutlak masuk kawasan Jabodetabek. Antara nekat dan pasrah, Fani akhirnya tetap pergi ke pool tempat travel akan mengantar ke ibu kota.

Sebelum berangkat, menurut dia, pihak travel sempat memeriksa dokumen administrasi seperti surat keterangan sehat dan surat tugas, namun tidak dengan SIKM.

Surat sehat yang dipegang Fani pun bukan surat sehat hasil tes PCR, hanya keterangan sehat biasa. Beruntung, Fani tetap diizinkan naik travel.

Fani kemudian naik travel yang berisikan enam penumpang dan satu supir. Jumlah penumpang sudah dikurangi 50 persen sesuai aturan dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sepanjang perjalanan dari Bandung ke Jakarta perasaan was was Fani tidak menghilang. Bahkan selama dua jam perjalanan itu Fani tidak bisa sekalipun memejamkan matanya untuk beristirahat.

Bahkan, setiap melihat petugas kepolisian berseragam coklat, rasa paniknya muncul.

"[Saya] sudah kepikiran kalau disuruh putar balik, aku pasrah saja, enggak apa-apa," kata Fani sembari tertawa.
Fani akhirnya tiba di Jakarta pada Kamis siang tanpa kendala berarti.

"Pas sampai seperti orang bodoh, 'Lah, sudah sampai?' Ngapain dua hari kemarin gue khawatir segala," kelakarnya.

Lain Fani, lain pula Mahardika. Pria 28 tahun asal Bandung itu merasa tenang-tenang saja melakukan perjalanan tanpa bermodalkan SIKM di tangannya.

Mahardika mengaku, selama di perjalanan, travel yang ia tumpangi tidak sekalipun diberhentikan petugas yang berjaga. Bahkan, menurutnya, tidak ada pemeriksaan sama sekali sepanjang jalan.

"Yang ke arah Jakarta enggak ada sama sekali [pos jaga]," ujar Mahardika.

Bahkan, jauh-jauh hari sebelum memutuskan untuk kembali ke Jakarta untuk bekerja, Mahardika tak sekalipun berniat untuk menyiapkan SIKM.

Ia juga berkelakar bahwa ultimatum Anies soal warga yang tak akan bisa lolos tanpa SIKM tak terbukti. Buktinya, ia bisa tiba di Jakarta tanpa ada pengawasan sekalipun.

Pengalaman lolos segala macam prosedur saat balik dan mudik juga dirasakan seorang pemuda asal Cianjur Jawa Barat, macam Wawan [bukan nama sebenarnya].

Dia menyatakan dirinya lolos dari pelbagai macam pemeriksaan saat mudik pada 22 Mei lalu dari Jakarta ke kampung halamannya.

"Pakai travel yang sudah lama beroperasi. Tak ada kenaikan harga, tiket cuma Rp100 ribu," kata Wawan.

Dia berangkat pada jam 07.00 WIB dari Jakarta dan sampai sekitar pukul 10.00 WIB di Cianjur. Wawan menuturkan tak ada pemeriksaan apa pun selama perjalanan.

Sementara saat balik ke Jakarta pada 27 Mei, dia menyatakan tak mengantongi surat yang menjadi syarat apa pun. Dia pun tak diminta SIKM seperti yang diwajibkan oleh Gubernur Anies Baswedan saat memasuki Jakarta.

"Pulang juga lewat jalur biasa," katanya.

Namun dirinya tak mengetahui apakah hanya jalur yang ditempuhnya yang relatif aman, namun arus ke kota lainnya tidak.
Saat balik ke Jakarta, dirinya pun memakai jasa perusahaan travel yang sama dengan mudik.

Dia menyatakan selama perjalanan balik ke Jakarta, dirinya tak mendapatkan 'hambatan' pemeriksaan petugas sama sekali.

Sebelumnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Benni Aguscandra mengatakan SIKM menjadi syarat administrasi bagi mereka yang bekerja di 11 sektor.

11 sektor itu yakni kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan IT, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar utilitas, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional, serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Dari jumlah tersebut, ada sembilan pihak yang dikecualikan atau tak perlu menyertakan SIKM saat hendak memasuki DKI Jakarta. Mereka antara lain pejabat negara, anggota TNI dan Polri, ambulans, hingga sopir pembawa barang dan logistik.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengklaim pihaknya hingga Rabu (27/5) malam telah memutarbalikkan total 6.364 kendaraan yang hendak memasuki DKI Jakarta tanpa membawa SIKM.

Adapun terkait antisipasi pemalsuan SIKM, Syafrin mengatakan petugas lapangan juga sudah menyiapkan alat QR Code guna memastikan keaslian SIKM warga.

Untuk mengawasi warga yang akan masuk ke DKI Jakarta, Pemprov membangun 12 posko untuk memeriksa SIKM. 12 posko itu adalah Jalan Raya Bekasi (kolong flyover Cakung), Jalan Raya Kalimalang (U turn), Jalan Raya Bogor (Pasar Rebo Depan Panasonic Manufacturing), dan Simpang UI Depok.

Kemudian ada di Perempatan Pasar Jumat, Jalan Ciledug Raya (Depan Kampus Budi Luhur), Pos Joglo Raya (Taman Alfa), Pos Polisi Karang Tengah, Pos Polisi Kalideres, Pos Polisi Kamal, Tol Jakarta-Cikampek kilometer 47 dan Tol Tangerang-Banten (Cikupa).

https://m.cnnindonesia.com/nasional/...anpa-diperiksa

Yang penting jualan congor di depan mik dulu,masalah terlaksana atau kagaknya urusan nanti....nanti didiskusikan kembali

Mau salahkan aparat...