Di masa pandemi COVID-19 ini, kesehatan masyarakat dan kesehatan ekonomi tidak bisa hanya salah satu saja yang diselamatkan. 

Oleh karena itu, pemerintah di bawah kendali Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perppu No.1/2020 untuk mengakomodir dampak negatif COVID-19 di bidang kesehatan dan ekonomi.

"Sebagai pemerintah, terutama di Kemenkeu, kita memastikan anggaran untuk kesehatan masyarakat tersedia dan meminimalisir penyebaran melalui berbagai kebijakan," tutur Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Masyita Crystallin, Rabu (27/5/2020). 

Hal ini disebabkan penyebaran dan lamanya ini sangat mempengaruhi pemulihan ekonomi. Sekilas memang terlihat ada trade off antara ekonomi dan kesehatan. 

"Namun, sebenarnya dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah jelas terlihat bahwa yang ingin diselamatkan adalah kita, masyarakat, manusianya," tuturnya.

Kesehatan dan ekonomi adalah dua sisi yang saling mempengaruhi. Pemberlakuan social distancing membuat ekonomi akan melambat dan lama-kelamaan akan terhenti karena terbatasnya interaksi pergerakan manusia daan pergerakan barang. 

"Oleh karena itu, pemerintah menyesuaikan APBN agar menjadi bantalan (shock absorber) untuk mencegah koreksi ekonomi yang lebih dalam."

"Krisis sekarang langsung menyentuh sektor riil akibat keterbatasan interaksi. Untuk itu, kita berusaha membuat APBN menjadi shock absorber," terang Masyita. 

Jokowi sempat mendapat pertanyaan oleh Najwa Shihab pada acara Mata Najwa di Trans7 tentang mana yang diprioritaskan terlebih dahulu di masa pandemi, apakah ekonomi atau kesehatan. Jokowi menyebut kesehatan menjadi prioritas.

"Saya kira yang diutamakan, tadi di awal sudah saya sampaikan, COVID ini adalah virus yang sangat berbahaya sehingga yang didahulukan, diutamakan, tetap kesehatan," kata Jokowi.

Meski demikian, Jokowi menyebut ekonomi dan kesehatan saling berkaitan. Tak bisa salah satunya dihilangkan.

"Tetapi antara kesehatan dan ekonomi ada relevansinya, nggak mungkin kita hilangkan salah satunya nggak mungkin," ucap Jokowi.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...k-lupa-ekonomi

ANDAIKAN SAAT CORONA TAK ADA PSBB, TAK MUNGKIN ADA PHK, RODA EKONOMI TETAP BERPUTAR

MAU NEW NORMAL PUN, YG SUDAH DIPHK, TAK BISA KERJA KEMBALI

CUMA SAYANGNYA KASUS CORONA TERUS NAIK MALAH BEBAS BERAKTIFITAS SELAYAKNYA TAK ADA VIRUS

MESTI HARUS MASKER, MENCUCI, JAGA JARAK

TIDAK MENJAMIN BEBAS VIRUS, KRN BISA VIRUS MENEMPEL DI PAKAIAN DAN PULANG KE RUMAH

APALAH JADINYA...

SEDANGKAN NEGARA DIHADAPI ORANG2 NGEYEL