News
Batal
KATEGORI
link has been copied
Pengumuman! Ikuti Surveynya, Dapatkan Badge-nya! Klik Disini
1
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5e8a03a3a2d1957ab658eadb/beda-mbok-minah-dan-napi-koruptor-dalam--pembebasan-napi-wacana-menkumham
Image source : tribunnews.com "Hukum adalah keras dan memang itulah bunyinya atau keadaannya" Pandemi Covid-19 yang telah berjalan hampir sebulan sejak kasus pertama ditemukan, hampir membuat pemerintah kalang kabut dalam masalah pengendalian wabah ini. Campaign untuk menjaga jarak saat sedang di kerumunan massa serta diam dirumah saja selalu disuarakan dimanapun dan kapanpun. Tujuannya
Lapor Hansip
05-04-2020 23:13

Beda Mbok Minah Dan Napi Koruptor Dalam Pembebasan Napi Wacana Menkumham.

icon-verified-thread
Beda Mbok Minah Dan Napi Koruptor Dalam Pembebasan Napi Wacana Menkumham.



"Hukum adalah keras dan memang itulah bunyinya atau keadaannya"


Pandemi Covid-19 yang telah berjalan hampir sebulan sejak kasus pertama ditemukan, hampir membuat pemerintah kalang kabut dalam masalah pengendalian wabah ini. Campaign untuk menjaga jarak saat sedang di kerumunan massa serta diam dirumah saja selalu disuarakan dimanapun dan kapanpun. Tujuannya untuk memutus mata rantai penularan virus corona jenis baru ini.


Keresahan itupun menular hingga ke dalam lembaga pemasyarakatan, di beberapa negara semisal amerika dan brazil mereka melepaskan para tahanan saat sedang menjalani masa hukuman untuk mencegah penularan terjadi di dalam penjara. Tak terkecuali di Indonesia, melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.  


setidaknya hingga saat ini hampir sejumlah 31.786 napi dan anak telah dibebaskan. Pembebasan ini diberikan kepada tahanan yang tidak terikat dengan kriteria Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang salah satunya merupakan napi tipikor. Penulis sebagai mahasiswa hukum mencoba mendalami perspektif ini melalui asas-asas hukum yang digunakan untuk membedah fakta yang sekiranya mengandung ketentuan hukum didalam sebuah peraturan, seperti diketahui belakangan ini marak sekali headline berita tentang pengajuan revisi PP No. 99 Tahun 2012 yang diajukan untuk memberikan remisi kepada para napi korupsi. Napi korupsi yang berusia di atas 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa hukuman.


Mencoba menelusuri ingatan masa lampau, saya ingat betul ketika tersangka kasus korupsi E-KTP tertangkap oleh penegak hukum. Banyak sekali di kemudian hari kasus-kasus yang berkaitan dengan korupsi muncul menjadi headline media mainstream. Salah satu yang menarik perhatian kala itu adalah dicopotnya kepala lapas sukamiskin diakibatkan transaksi haram jual-beli sel di dalam lapas tersebut, Fahmi Darmawansyah napi tipikor sekaligus terdakwa kasus suap izin keluar Lapas Sukamiskin membayar hingga tujuh ratus juta rupiah kepada broker yang juga napi di lapas sukamiskin, jelas sekali bahwa napi kasus tipikor bahkan di dalam lapas pun memiliki akses prioritas terhadap kenyamanan serta keamanan dirinya selama menjalani masa hukuman.


Sejenak saya teringat kembali dan coba membandingkan dengan kasus mbok minah, beliau perempuan berusia 55 tahun yang kala itu dijatuhi hukuman 1 bulan, 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Sesak rasanya mengingat beliau di usia tuanya yang renta dijatuhi hukuman pasal 362 KUHP tentang pencurian. Mbok minah didapati mengambil 3 buah biji coklat yang diambil untuk mengisi perut kosongnya kala itu. Saya mencoba membandingkan kasus beliau bukan dari segi masa tahanan yang diterimanya, tetapi melihat penegakan hukum yang berjalan begitu adil baginya, tetapi keberuntungan berpihak pada mbok minah sehingga hakim pun ragu untuk menjatuhi hukuman dan beliau tidak perlu merasakan dinginnya sel tahanan.


Dalam sebuah peraturan yang sejatinya merupakan norma hukum atau patokan berperilaku yang dibenarkan oleh hukum. Terlihat sekali bahwa hukum memiliki sifat larangan, perintah dan perkenaan yang dibenarkan, sehingga hukum seharusnya bukan merupakan sebuah mekanisme kompromi. Tetapi patokan manusia untuk berada dalam koridor hak dan kewajiban yang mesti dipatuhi, sehingga hak orang lain tidak dapat dilanggar semena-mena oleh individu lainnya, di situlah dapat kita lihat bahwa hukum itu bersifat memaksa dan mempunyai daya laku bagi manusia untuk patuh dan tunduk terhadap suatu peraturan.


Asas “Lex dura sed mena scripta” atau “Hukum adalah keras dan memang itulah bunyinya atau keadaannya, semua demi kepastian dalam penegakannya”. Seharusnya digunakan untuk kebijakan merevisi peraturan pemerintah tersebut. Sebagai ciri dari negara hukum tentunya selain menjunjung tinggi sebuah peraturan pastinya juga pemerintah tidak lupa akan Hak Asasi Manusia setiap warga nya. Karena Munculnya HAM berasal dari keyakinan manusia bahwa semua manusia adalah sama dan sederajat. Jika hukum itu lemah maka setiap manusia dapat menyandera manusia lainnya atas kekuatan yang dimilikinya.


Saya pribadi hingga saat ini tidak mengerti alasan dibalik wacana ini, tapi yang pasti para napi korupsi yang ditahan saat ini lebih memiliki akses kepada kenyamanan, kesehatan dan juga perlindungan dari balik sel tahanan. Ada baiknya jika memang harus dibebaskan para tahanan ini dari lapas, prioritaskan lah tahanan-tahanan yang ditentukan oleh peraturan dan keputusan Kemenkumham. Itu semua semata-mata untuk kepastian penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Diubah oleh pujanggasenja
profile-picture
profile-picture
4iinch dan tata604 memberi reputasi
2
Masuk atau Daftar untuk memberikan balasan
Beda Mbok Minah Dan Napi Koruptor Dalam Pembebasan Napi Wacana Menkumham.
05-04-2020 23:14
Politik +62 = Menjijikan

emoticon-I Love Indonesia
profile-picture
profile-picture
mazzgun dan pujanggasenja memberi reputasi
1 1
0
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Copyright © 2021, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia