Mahfud Md: Pemerintah Tak Ada Rencana Beri Remisi Narapidana Korupsi

Liputan6.com, Jakarta Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan hingga saat ini pemerintah tidak berencana membebaskan narapidana korupsi. Misalnya dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

"Agar clear ya, sampai sekarang pemerintah tidak merencanakan mengubah atau merevisi PP 99 tahun 2012. Sehingga tidak ada rencana memberi remisi atau pembebasan bersyarat kepada pelaku atau kepada narapidana korupsi juga terhadap teroris, juga tidak ada terhadap bandar narkoba," kata Mahfud dalam voice notenya, Sabtu (4/4/2020).

Menurut dia, soal usulan adanya pembebasan napi korupsi bukan datang dari pemerintah.

"Bahwa itu tersebar di luar, itu mungkin ada aspirasi masyarakat kepada Kemenkumham, kemudian Kemenkumham menginformasikan bahwa ada permintan masyarakat atau sebagian masyarakat untuk itu," ujar Mahfud.

Menurut dia, pemerintah sampai sekarang berpegang teguh dengan sikap yang disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tahun 2015 lalu.

"Pada tahun 2015 Presiden sudah pernah menyatakan tidak akan mengubah dan tidak punya pikiran untuk merevisi PP Nomor 99 Tahun 2015. Jadi tidak ada sampai hari ini itu rencana memberikan pembebasan bersyarat kepada napi koruptor, napi terorisme, dan napi bandar narkoba, tidak ada," pungkasnya.
sumber

*****
Clear ya. Jadi jangan digoreng terus dan dipelintir. Kalau mau mengkritisi soal penanganan wabah ini silakan saja sekeras apapun, senyelekit apapun. Tapi yang perlu diperhatikan, jangan menggoreng isu-isu yang belum jelas duduk perkaranya. Jangan juga membuat fitnah.

Sekarang ini, isu apapun juga dipakai oleh pihak yang niatnya memang sengaja untuk menggoyang pemerintah dengan menyebar berita tidak benar agar rakyat tidak percaya dengan pemerintah. Dan setiap serangan dari pihak yang berseberangan dengan pemerintah andai dicounter oleh pihak yang mendukung langkah pemerintah, maka pihak yang berseberangan dengan pemerintah selalu menyebar isu dan tuduhan buzzer. Maka jangan salahkan juga jika pihak yang mendukung pemerintahpun menuduh bahwa yang selalu menyerang pemerintah sebenarnya adalah buzzer, tak peduli mereka dibayar atau tidak. Buzzer ya buzzer.

Lalu kenapa mereka yang mendukung pemerintah tidak ikut mengkritisi pemerintah? Ini jadi pertanyaan mereka yang sebenarnya adalah pertanyaan bodoh. Coba dibalik pertanyaannya. Mengapa mereka tak pernah mengkritisi pihak yang selalu berseberangan dengan pemerintah? Atau pihak yang selalu mencari panggung, selalu konferensi pers tapi lambat dan bohong dalam eksekusi di lapangan? Jadi, sebenarnya porsinya sudah sesuai dengan ranah masing-masing pihak. Saling mengkritisi. Silakan saling mengkritisi,asal tidak keluar jalur, oot, dan mengada-ada.

Jadi jangan marah kalau dibilang buzzer, toh pada dasarnya hampir tiap orang menjadi buzzer, tentunya dengan pertimbangan masing-masing orang. Ada buzzer pihak A, ada buzzer pihak B, ada buzzer pihak A dan pihak B.

Jika kita lihat ada pejabat di pemerintahan yang asal ucap semaunya, sekenanya, seenaknya bahkan cenderung bodoh, silakan saja kritisi. Mereka pasti membaca semua kritikan tersebut, toh jendela internet terbuka lebar. Begitu juga dengan pejabat pemerintah yang saling bantah, saling mengoreksi, kritisi. Biar mereka tahu kalau mereka ternyata tak sepintar posisinya. Biar Presiden bisa menilai bahwa rakyat kecewa dengan orang itu, dan sebisa mungkin segera diganti setelah badai Corona ini berlalu. Catat mereka-mereka yang omdo, yang tak bisa bekerja benar.

Atau banyak yang tidak suka dengan sepak terjang LBP yang seakan-akan memegang kendali semua menteri, silakan kritisi. Tapi harus ada batas. Jangan sampai keluar jalur dengan memfitnah, karena urusannya adalah pidana. Lihat sekarang SD, mana suaranya? Mungkin dia sekarang tengah panas dingin atau mencari-cari cara untuk mengelak. Ya gak bisa. Kecuali dia memberi bukti bahwa benar ada pembicaraan antara LBP dengan SM. Kalau tidak? Ya siap-siap masuk penjara. Walau tagar Save SD atau tagar We Stand With SD, ya percuma. Tagar gak akan bisa membebaskan dari pidana.

Kemarin ada kawan kaskuser yang meminta TS membuat trit tentang Yasonna. Itu masalah mudah. Tapi tentang apa? Soal pembebasan narapidana karena Corona? Banyak negara melakukan hal ini untuk meminimalisir. Dan itu pastinya atas perintah presiden dan hasil pembicaraan internal pemerintahan dengan pihak yang terkait. Dan nyatanya isu yang digoreng bahwa Yasonna atau pemerintah pusat akan membebaskan para mega koruptor, bandar narkoba, para teroris, terbantahkan sudah. Lantas kenapa ada partai pendukung pemerintah yang katanya setuju para koruptor dibebaskan? Ya biakan saja. Semua bebas berbicara. Tinggal kedepannya jangan memilih partai tersebut, baik di pilkada atau pilpres. Gampang kan? Tapi juga jangan sepicik itu. Apakah itu suara partai atau suara perorangan? Ini bisa dibedakan, sebab banyak juga yang tak mau kalau ucapan pendekar sempak merah adalah suara partai biru. Atau ucapan maling panci adalah suara partai biru. Sama saja. Bahkan parlemen jalanan macam Pe'A 212 aja tidak mau mengakui ucapan petingginya yang asal bacot. Mereka bilang itu suara pribadi. Ya tinggal semua berpulang pada diri masing-masing.

Jadi, kalau masih ada yang protes bahwa pemerintah salah mengenai pembebasan para narapidana ini, coba dibaca-baca apa saja syarat-syaratnya. Semua jelas, siapa saja yang berhak, apa syaratnya, apa ancamannya.

Dan jangan lupa, dari sekian banyak narapidana yang bebas, ada 1 narapidana narkoba juga yang menonjol tapi bukan bakatnya, yang bisa menampar tapi tidak dengan tangannya,yang sekarang katanya sudah hijrah. Coba lihat senyum bahagianya. Masa iya tega sih dibatalin pembebasannya. Kenal kan dengan orangnya.

Begitulah.