i.am.legend.
TS
i.am.legend.
Jokowi Teken Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sultan: Mudik Dilarang Tidak?


Jokowi Teken Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sultan: Mudik Dilarang Tidak?

Yogyakarta - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X angkat bicara terkait kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menangani virus Corona (COVID-19) di Indonesia. Sultan mengisyaratkan setuju dengan kebijakan tersebut.
Namun Sultan turut menyinggung kebijakan terkait mudik.

"Mudik itu nanti dilarang atau tidak, itu saja," kata Sultan HB X, Selasa (31/3/2020).

Berdasar komunikasi yang dilakukan dengan pemerintah pusat, Sultan menilai untuk saat ini sudah hampir mencapai kata sepakat. Dalam pembahasannya jika pemerintah melarang masyarakat Jakarta mudik, maka konsekuensinya masyarakat Jakarta di luar daerah juga tidak bisa masuk.

"Kelihatannya, tadi kami sepakat bagaimana DKI Jakarta kalau pemudik tidak boleh pulang, jadi di-close. Tapi orang luar juga tidak boleh masuk di DKI Jakarta dan sekitarnya," paparnya.

Jika kebijakan itu jadi diterapkan, Sultan melihat akan ada dampak bagi masyarakat. Terutama untuk masyarakat kelas pekerja. Selain itu beban Ibu Kota juga semakin berat karena menanggung jutaan penduduk.

"DKI Jakarta akan menanggung (dampak) sebanyak 3,7 juta orang kalau kebijakan itu benar dilakukan, ini bagaimana masalah ini," jelasnya.

Ngarsa Dalem meminta kejelasan terkait kompensasi yang diterima masyarakat di perantauan jika kebijakan larangan mudik diterapkan. Pasalnya, jika kompensasi tidak sesuai untuk biaya hidup perantau yang mayoritas pekerja informal, menurut Sultan lebih baik mudik daripada bertahan di perantauan karena sektor ekonomi lumpuh.

"Tapi itu terserah pemerintah pusat akan jadi beban pemerintah pusat atau beban DKI, atau beban bersama pemerintah pusat bagaimana bakal menanggung jatah hidup 3,7 orang ini bisa dengan bantuan atau seperti apa," ujar Sultan.

Sultan HB X masih akan melakukan pembahasan lanjut soal pembatasan sosial berskala besar itu. "Ini sebagai kira-kira salah satu solusi untuk mengendalikan pemudik itu," bebernya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Aturan penunjang dua kebijakan ini juga sudah diterbitkan.

"Pemerintah juga sudah menerbitkan PP tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan amanat UU tersebut," kata Jokowi dalam konferensi pers yang ditayangkan Setpres, Selasa (31/3/2020).

Jokowi meminta tak ada lagi kebijakan daerah yang berjalan sendiri dengan terbitnya PP dan Keppres tersebut. Jokowi ingin semua pihak berkoordinasi menangani Corona.
sumber

*****
Lho koq malah Ngarso Dalem yang memikirkan Jakarta? Ya biar saja Sultan, Jakarta masih ada gubernurnya lho. Apa Sultan jarang melihat dia? Kan sering sekali muncul di televisi untuk konferensi pers. Bahkan terakhir itu pakai bergetar lho suaranya.

Pemerintah jika jadi memberlakukan Darurat Kesehatan atau PSBB, yang namanya skala besar pasti meliputi seluruh Indonesia. Artinya saat keputusan itu diteken sesuai tanggalnya, maka mulai tanggal itu tak boleh lagi ada perpindahan massal orang dari 1 wilayah daerah ke daerah lain. Jadi andai Ngarso Dalem memikirkan orang-orang perantauan di Jakarta tidak boleh mudik atau pulang kampung, maka orang-orang Jakarta yang ada diluar daerah juga tak boleh mudik atau pulang kampung ke Jakarta. Ini untuk membatasi penyebaran virus kemana-mana.

Soal kehidupan 3,7 orang di Jakarta, kenapa Ngarso Dalem yang malah memikirkan? Tunggu saja apa kata Gubernur Jakarta. Tenang Sultan, APBD DKI Jakarta itu 87,95 triliun! 3 kali lipatnya Jawa Tengah malahan. Tapi kenapa Pak Ganjar itu berani memberi stimulus buat masyarakat Jawa Tengah sampai 1,4 triliun, bahkan diprediksi bisa lebih. Coba Ngarso Dalem tanya Pak Ganjar. Setelah itu coba tanya Pak Anies. Bisa saja nanti karena ditantang (atau malu), pada akhirnya Pak Anies ngeluarin uang simpanan buat balapan Formula E serta memangkas uang perjalanan dinas, atau memangkas pos dana tidak penting lainnya hingga bisa memberi stimulus kepada warga DKI Jakarta sebesar 5 triliun! Masa iya buat warganya sendiri kikir. Kalau berat 100%, ya sudah, pikirkan saja yang 58%. Masa iya masih berat juga?

Itu di luar Jakarta ada wilayah yang diisolasi oleh pemimpin wilayahnya, masih menjamin warganya dengan uang buat mencukupi kehidupan sehari-hari lho. Lha koq Jakarta kalah nyali.

Bahkan banyak kabupaten membuat isolasi sendiri dan menjamin masyarakatnya. Koq bisa? Kenapa kotamadya di Jakarta tidak bisa? Masalahnya cuma 1. Di Jakarta itu berlaku one man show. Harus 1 orang saja yang naik panggung. Tak boleh yang lain. Tak boleh ada orang yang merebut panggungnya.

Boro-boro di panggung mengeluarkan kebijakan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak Corona ini, eh malah jadi calo BUMD buat jualan online. Padahal belanja bisa dimana saja. Pasar banyak. Toko melimpah. Warung seabreg-abreg. Ini Jakarta lho, yang tiap tikungan ada warung jual sembako, bukan wilayah pedesaan pegunungan atau persawahan yang mau belanja saja harus pergi sejauh 2 kilometer.

Kirain mau bagi-bagi duit.

Sudah, biarkan saja pemimpin Jakarta yang berpikir. Ngarso Dalem pikirkan saja Yogyakarta agar tenteram lahir bathin dan tercukupi semua masyarakatnya.

Jakarta masih punya gubernur lho.


Diubah oleh i.am.legend. 31-03-2020 17:57
tata6044iinchsebelahblog
sebelahblog dan 20 lainnya memberi reputasi
21
4.5K
92
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
Berita dan Politik
icon
669.2KThread39.7KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Ikuti KASKUS di
© 2023 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.