News
Batal
KATEGORI
link has been copied
205
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5e813f8a8d9b170ad329be51/ylbhi-sebut-polisi-langgar-hukum-bubarkan-massa-kala-corona
Jakarta, CNN Indonesia -- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menganggap langkah polisi menindak kerumunan warga adalah perbuatan semena-mena dan melawan hukum. Hal ini diungkapkan berdasar perundang-undangan yang mengatur penanggulangan pemerintah terhadap wabah, seperti Covid-19 atau virus corona. YLBHI menekankan pihaknya mendukung upaya social distancing yang dilakukan untuk meneka
Lapor Hansip
30-03-2020 07:38

YLBHI Sebut Polisi Langgar Hukum Bubarkan Massa Kala Corona

 YLBHI Sebut Polisi Langgar Hukum Bubarkan Massa Kala Corona

Jakarta, CNN Indonesia -- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menganggap langkah polisi menindak kerumunan warga adalah perbuatan semena-mena dan melawan hukum. Hal ini diungkapkan berdasar perundang-undangan yang mengatur penanggulangan pemerintah terhadap wabah, seperti Covid-19 atau virus corona.

YLBHI menekankan pihaknya mendukung upaya social distancing yang dilakukan untuk menekan penyebaran corona. Namun penegasannya terhadap masyarakat perlu aturan yang konkret.

Salah satunya mengacu pada UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam UU itu diatur bahwa penetapan status kesehatan masyarakat adalah wewenang Presiden.

Selain itu, sebelum status darurat kesehatan ditetapkan, presiden perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tata cara penetapan dan pencabutan kedaruratan kesehatan masyarakat.

"Saat ini hanya ada Keppres tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan. Apabila Presiden melarang daerah melakukan lockdown karena wewenang ada pada dirinya, sungguh aneh Presiden membiarkan status darurat dikeluarkan SK Kepala BNPB dan tidak mengambil tanggung jawab sesuai UU untuk menetapkannya," ujar keterangan pers YLBHI yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (29/3).

Dalam PP yang dimaksud, bakal diatur mengenai langkah pemerintah terkait karantina, baik itu karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah hingga pembatasan sosial. Artinya PP juga mengatur mekanisme patroli yang belakangan dilakukan aparat keamanan.

Sedangkan hingga kini belum ada aturan resmi yang mengatur mekanisme pembubaran massa untuk menekan wabah. Aksi pembubaran mulai dilakukan setelah Maklumat Kepala Kepolisian Negara RI no.Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona Covid-19 dikeluarkan 19 Maret lalu.

Selain perkara mekanisme, PP juga harus menjamin hak rakyat sehingga menghindari tindakan sewenang-wenang. Hal ini sesuai dengan UU No. 122 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Pada Pasal 4 UU tersebut diatur bahwa dalam keadaan darurat yang mengancam bangsa, pemerintah tidak boleh mengambil langkah yang bertentangan dengan hukum internasional dan mengandung diskriminasi.

"Oleh karena itu mengkriminalkan rakyat hanya berdasarkan maklumat dan belum ada penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dari Pemerintah adalah perbuatan semena-mena dan melawan hukum," ujar keterangan tersebut.

Pada sejumlah video pembubaran massa yang diterima YLBHI, terdapat pernyataan anggota Polri memerintahkan anggotanya membawa penyelenggara acara ke kantor polisi. Hal ini menurut YLBHI tak bisa dilakukan.

"Penggunaan pidana dalam hal ini hanya akan menempatkan yang bersangkutan dalam situasi rentan. Hal ini karena dalam proses pidana yang akan dijalani sulit memberlakukan physical distancing karena fasilitas yang minim. Apalagi jika ditahan mengingat nyaris seluruh rutan dan Lapas di Indonesia mengalami over-crowding," jelasnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, YLBHI mendorong pemerintah memberlakukan karantina, memenuhi hak pangan dan kebutuhan lainnya selama masa darurat, dan tidak mengkriminalisasi masyarakat ketika tidak mengikuti situasi darurat.

sumber --=-=-=-=-


Ane mendukung pihak keamanan bertindak tegas meski tanpa dasar aturan yang jelas,
ane juga mendukung pihak pemerintah daerah mengambil diskresi menetapkan karantina wilayahnya meski belum didukung peraturan pemerintah pusat,
ini kondisinya darurat,
ancaman virusnya hitungannya bukan minggu, bulan, apalagi tahun,
tapi hari ke hari.

Pemerintah juga lemot nih nerbitin PP buat ngatur karantina daerah emoticon-Hammer
profile-picture
profile-picture
profile-picture
sebelahblog dan 26 lainnya memberi reputasi
25
Masuk atau Daftar untuk memberikan balasan
Halaman 1 dari 9
YLBHI Sebut Polisi Langgar Hukum Bubarkan Massa Kala Corona
01-04-2020 19:14
sebenernya polisi ga butuh keluar patroli buat membubarkan masa yg pergi keluar selama masa corona ini, warganya aja sebenernya yg harusnya sadar
0 0
0
YLBHI Sebut Polisi Langgar Hukum Bubarkan Massa Kala Corona
31-03-2020 09:30
Quote:Original Posted By kureno23q
@fadlan2889emang beneran di "guyur" kok, yg jadi masalah yaitu proses logistik, dan pendistribusian bantuan

 YLBHI Sebut Polisi Langgar Hukum Bubarkan Massa Kala Corona

kalo di pikir2, masalah di india punya banyak kesamaan disini. banyak orang yg kerja di kota besar, tapi bukan warga asli. alias tidak terdaftar dalam KK daerah setempat


Ya kalopun d sininmau d "guyur", bnyk pertimbangan

Kondisi data masyarakat kita 11 12 kek d india, bnyk kgk jelas ny

Belom lg "kepinteran" org indo, yg harus ny dpt bantuan 3x sehari, bisa jd 6 bahkan 10x dapet bantuan..you know lah

Belom lg kl d korup

Yg jelas, butuh biaya yg sangat besar buat LD, sementara negara kita cem gali lobang tutup lobang ekonomi ny
0 0
0
Lihat 1 balasan
Memuat data ..
YLBHI Sebut Polisi Langgar Hukum Bubarkan Massa Kala Corona
31-03-2020 08:51
ni lagi congor busuk,
0 0
0
YLBHI Sebut Polisi Langgar Hukum Bubarkan Massa Kala Corona
31-03-2020 08:18
Quote:Original Posted By davecchio
Ini seru, gan... di India



Anjir dismackdown
Salah pilih lawan itu satpol pp emoticon-Leh Uga
profile-picture
davecchio memberi reputasi
1 0
1
Lihat 1 balasan
Memuat data ..
YLBHI Sebut Polisi Langgar Hukum Bubarkan Massa Kala Corona
31-03-2020 07:58
wkwkw masih ajaaaa ada yg bertolak belakang wkwkw yaaudah, yg pro pro kerumunan, dijadiin 1 kandang aja sii wkwkw
0 0
0
YLBHI Sebut Polisi Langgar Hukum Bubarkan Massa Kala Corona
31-03-2020 00:28
lha ini dia.. umpanin aja ke korona biar mampus tuh.. hak liat sikon apa
profile-picture
scorpiolama memberi reputasi
1 0
1
YLBHI Sebut Polisi Langgar Hukum Bubarkan Massa Kala Corona
30-03-2020 23:05
Tipikal di sini memang sulit tuk lokdon.

lokdon nanti ujungnya ada yg protes or politisasi hamburger. emoticon-Big Grin

profile-picture
kingoftki memberi reputasi
1 0
1
YLBHI Sebut Polisi Langgar Hukum Bubarkan Massa Kala Corona
30-03-2020 23:01
Quote:Original Posted By kureno23q
belom jadi toh, i see emoticon-Big Grin

 YLBHI Sebut Polisi Langgar Hukum Bubarkan Massa Kala Corona


Yupz
0 0
0
YLBHI Sebut Polisi Langgar Hukum Bubarkan Massa Kala Corona
30-03-2020 22:55
Quote:Original Posted By kureno23q
ya jangan, ibukota baru jelas lebih cuan

 YLBHI Sebut Polisi Langgar Hukum Bubarkan Massa Kala Corona


Tidak ada beban emoticon-Nohope
0 0
0
YLBHI Sebut Polisi Langgar Hukum Bubarkan Massa Kala Corona
30-03-2020 22:50
Quote:Original Posted By kureno23q
perlu PP untuk melaksanakan perintah UU?

emoticon-Big Grin


Menko Polhukam Mahfud Md mengaku sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) Karantina Wilayah sebagai pelaksana UU Kekarantinaan Kesehatan. UU itu disahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2018, tapi PP-nya tidak kunjung dibuat setelah 2 tahun berlalu.


Belakangan, Corona ternyata masuk ke Indonesia juga. Hingga saat ini, Minggu (29/3) tercatat 1.285 kasus positif ada di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, sedikitnya 114 orang meninggal dunia dan 64 sembuh.

Menyikapi hal itu, pemerintah kini sedang menyiapkan Rancangan PP untuk melakukan karantina wilayah. Mahfud Md mengatakan akses pendistribusian kebutuhan pokok tidak boleh ditutup bila nantinya karantina kewilayahan itu diterapkan daerah.

"Mereka (pemerintah daerah) sudah mulai menyampaikan beberapa keputusan kepada pemerintah, formatnya belum jelas. Oleh sebab itu, kita sekarang pemerintah ini sedang menyiapkan rancangan peraturan pemerintah untuk melaksanakan apa yang disebut karantina perwilayahan," kata Mahfud pada Jumat (27/3).

Nantinya dalam PP itu akan diatur mengenai tata cara dan syarat-syarat bagi pemerintah daerah yang ingin melakukan pembatasan. PP itu, disebut Mahfud, segera dirampungkan.

"Di situ akan diatur kapan sebuah daerah boleh melakukan pembatasan gerakan yang secara umum sering disebut lockdown. Apa syaratnya? Kemudian apa yang dilarang dilakukan dan bagaimana prosedurnya, itu sekarang sedang disiapkan. Insyaallah nanti dalam waktu dekat akan keluar peraturan itu agar ada keseragaman tentang itu," kata Mahfud.


Sebagaimana diketahui, dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, karantina pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dapat dilakukan dengan cara:

1. Karantina Rumah
2. Karantina Wilayah
3. Karantina Rumah Sakit
4. Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan.

UU di atas ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 7 Agustus 2018. Namun untuk pelaksanaannya, dibutuhkan Peraturan Pemerintah (PP).

"Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dengan Peraturan Pemerintah," demikian bunyi Pasal 60.

Hingga hari ini, PP terkait belum dibuat.
profile-picture
scorpiolama memberi reputasi
1 0
1
Lihat 1 balasan
Memuat data ..
YLBHI Sebut Polisi Langgar Hukum Bubarkan Massa Kala Corona
30-03-2020 22:41
Quote:Original Posted By kureno23q
sudah ada

 YLBHI Sebut Polisi Langgar Hukum Bubarkan Massa Kala Corona


UU Karantina memang sudah ada berikut pasal²nya, tapi belum ada PP nya.
0 0
0
Lihat 1 balasan
Memuat data ..
YLBHI Sebut Polisi Langgar Hukum Bubarkan Massa Kala Corona
30-03-2020 22:40
Quote:Original Posted By kureno23q
gak bisa cuma asal gebuk, tanpa solusi. penuhi dulu kebutuhan dasar warganya, kasih subsidi selama lokdon

 YLBHI Sebut Polisi Langgar Hukum Bubarkan Massa Kala Corona

yg disampaikan ylbhi itu gak salah kok, sudah diatur dalam uu kekarantinaan

 YLBHI Sebut Polisi Langgar Hukum Bubarkan Massa Kala Corona

pemerintah mau gak emoticon-Cape d... (S)


Anggaran nya gede bro.. Apa mau?

Setara ibukota baru emoticon-Ngakak
0 0
0
Lihat 1 balasan
Memuat data ..
YLBHI Sebut Polisi Langgar Hukum Bubarkan Massa Kala Corona
30-03-2020 22:37
Normatif sekali
0 0
0
YLBHI Sebut Polisi Langgar Hukum Bubarkan Massa Kala Corona
30-03-2020 21:03
ini orang2 pada knpsi? susah bgt diatur. ntar kalo dah kena nangis dah
0 0
0
YLBHI Sebut Polisi Langgar Hukum Bubarkan Massa Kala Corona
30-03-2020 19:37
halah halah ylbhi lu aja takut kalo ke kerumunan, sok2an lu bilang melanggar hukum. banyak kicau lu, bantu kaga nyiyir teros
profile-picture
almujaddid memberi reputasi
1 0
1
YLBHI Sebut Polisi Langgar Hukum Bubarkan Massa Kala Corona
30-03-2020 18:15
Mau ngatur rakyat bebal? emoticon-Ngakak
profile-picture
galuhsuda memberi reputasi
0 1
-1
YLBHI Sebut Polisi Langgar Hukum Bubarkan Massa Kala Corona
30-03-2020 17:57
mesti di pentung dl kali pala nya yak 😡
0 0
0
YLBHI Sebut Polisi Langgar Hukum Bubarkan Massa Kala Corona
30-03-2020 17:46
udah dihimbau ga didenger, dibilangin tambeng, dibubarin ngeyel. klo kondisi lg begini gausah liat undang" lah, kita langsung pake asas kepantasan aja.

keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, klo pantas dibubarin ya bubarin aja
profile-picture
AriPein memberi reputasi
1 0
1
YLBHI Sebut Polisi Langgar Hukum Bubarkan Massa Kala Corona
30-03-2020 17:31
YLBHI suruh ngomong sama gua. Mereka ga tau apa pihak berwajib punya diskresi?

Masak polisi ga boleh pake pistol sedangkan orang yang ditangkap pegang pistol?! Itu lho logikanya
0 0
0
YLBHI Sebut Polisi Langgar Hukum Bubarkan Massa Kala Corona
30-03-2020 17:14
Oalah team pick, kalo gk digituin ya tetep bakal bandel, walau ya hal2 ginian juga tetep di bandelin masyarakat tapi setidaknya bikin jera... Daripada di pukul macem india masih enak ini.

YLBHI dan HAM diem dulu. Orang kita ini kalo gk dikerasin (sampe fisik) gk bakal mau nurut kalo boleh jujur.


Ya memang belum ada landasan hukumnya dan memang di mata hukum ini salah. Cuma kondisi ginian harusnya taulah Dengan himbauan pun rasanya juga udah cukup JIKA masyarakatnya PATUH.
Diubah oleh aliensia
profile-picture
galuhsuda memberi reputasi
1 0
1
Halaman 1 dari 9
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Copyright © 2020, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia