Bentuk Pansus Banjir, DPRD DKI Panggil Anies

Jakarta, CNN Indonesia -- DPRD DKI bakal memintai keterangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait banjir melalui Panitia Khusus (Pansus) banjir. Wakil Ketua Komisi D Nova Paloh menyatakan pihaknya sudah mendapatkan lampu hijau terkait pembentukan Pansus Banjir.

"Suratnya sudah diteken pak Ketua (DPRD DKI) dari situ kita akan mintai keterangan pak Gubernur soal banjir ini," kata Nova kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/2).

Nova menjelaskan Komisi D sebagai rekan kerja dari Dinas Sumber Daya Air sudah berkali-kali mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal banjir. Namun, menurut Nova tidak ada pergerakan signifikan dari DKI untuk mengendalikan banjir.

"Sebelum banjir kita panggil, pas banjir kita panggil sampai kemarin setelah banjir kita panggil apa persiapannya tapi ya saya lihat kayaknya (DKI) tidak ada keseriusan," ujar dia.

Salah satu indikasinya, ujar Nova, bisa dilihat dari tidak ada tindakan nyata Anies untuk mengantisipasi banjir sejak awal. DKI juga tak punya inisiatif untuk mengelola peringatan cuaca ekstrem dari jauh-jauh hari.

"Kalau emang niat pasti ada ajakan dari pak Anies untuk bilang saya akan normalisasi atau saya akan naturalisasi, tapi ini kan tidak ada keluar dari mulutnya Pak Gubernur. Artinya, tidak ada keseriusan," tegas dia.

Adapun Pansus yang dibentuk akan mencari duduk permasalahan dan solusi banjir Ibu Kota. Pansus, kata Nova, juga akan memanggil ahli dan akademisi sebagai masukan bagi DKI memecahkan masalah banjir.

"Kita tidak sendiri, tapi kita juga akan memanggil akademisi sebenarnya apa sih solusi yang pas di Jakarta. Dari situ kita akan bisa lihat jawabannya," tutur Nova.

Hari ini, Komisi V DPR RI juga telah memanggil Anies, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta Gubernur Banten Wahidin Halim untuk rapat terkait banjir di Jabodetabek.

Namun Anies dan dua kepala daerah tersebut tak memenuhi panggilan. Ketiganya mendisposisikan kepada anak buahnya. Anies lebih memilih meninjau banjir di Pulogadung ketimbang menghadiri rapat tersebut. (ctr/ain)
sumber

☆☆☆☆☆

Pengecut.
Mungkin itu kata yang paling tepat untuk disematkan kepada Anies. Anies bisa saja berkelit dengan mengatakan bahwa dia bersama rakyat. Rakyat lho. Bahasanya udah seperti seorang presiden! Dan selalu hal itu yang dipakai sebagai bumbu jualan Anies. Dia merasa berpihak kepada masyarakat. Padahal jika saja dia punya nalar dan kewarasan, keengganan dirinya untuk membebaskan lahan, menormalisasi sungai, serta menghilangkan sebagian anggaran penanganan banjir adalah bentuk kedzaliman dirinya kepada masyarakat yang sering dia pakai untuk meninggikan citranya.

Dan seperti yang TS pernah bilang. Semakin sering dia bernarasi menyiapkan pasokan logistik pengungsi banjir, penanganan masalah kesehatan para korban banjir, dan sebagainya, sebenarnya itu menjadi bukti bahwa Anies tak punya program kerja pengendalian banjir. Anies hanya bisa mengobati secara temporer, bukan permanen atau semi permanen. Anies tak bersungguh-sungguh dalam hal pencegahan.

Apalagi yang akan dijadikan alasan Anies? Pembelian toa? Keliling dengan toa? Nyatanya semuanya sia-sia.

Kenapa Anies tak mau datang ke rapat dengar pendapat Komisi D DPRD DKI Jakarta? Itu karena Anies tidak terbiasa diposisikan sebagai pendengar. Anies terbiasa berbicara didepan orang banyak. Dengan begitu dia bisa menjual dirinya sebagai pemimpin. Kalau dia datang ke rapat dengar pendapat DPRD, maka posisi Anies bisa disamakan dengan tertuduh. Dia takut dihakimi.

Dan sebenarnya percuma juga DPRD memanggil Anies. Sebab dijamin, kalimat Anies akan berputar-putar tak tentu ujung pangkalnya. Dari masalah drainase vertikal, air masuk kedalam tanah, air laut pasang surut, soal banjir kiriman, sampah kiriman, permukaan tanah Jakarta yang lebih rendah dari lautan, soal banjir Jakarta yang sudah dialami sejak jaman JP Coen, dan lain-lain. Praktis anggota-anggota DPRD hanya bisa mengelus dada, sebab Anies tak akan bisa memaparkan program pengendalian banjir.

Logikanya, kalau orang tidak berkerja, apa yang akan kita tuntut dari hasil kerjanya? Ya nihil.

Mengenai pembelaan terhadap ketidakbecusan Anies mengelola Jakarta, khususnya banjir yang berkali-kali datangnya, dengan mengatakan bahwa Anies baru menjabat selama 2 tahun, pernyataan itu benar-benar bodoh!

Kenapa bodoh?
Padahal Anies hanya perlu membebaskan tanah bantaran sungai. 2 tahun lho. Tanahnya ada. Dananya ada. Rusunnya ada. Sayangnya nyali Anies yang tak ada.

Anies terlalu jauh bermimpi. Keengganan Anies untuk menormalisasi sungai sebenarnya didasari atas keinginannya menjadi presiden. Dia takut jika ada penggusuran, maka hal itu akan menjatuhkan kredibilitasnya untuk maju sebagai capres.

Jadi, mau 2 tahun, mau 5 tahun, penanganan banjir di Jakarta akan tetap begini.
Karena pemimpinnya pengecut.