Plt Gubernur Aceh Minta Maaf, Jokowi: Pilpres Usai, Saya Hargai Hak Politik

Banda Aceh - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons permintaan maaf Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah terkait kesilapan di masa lalu. Jokowi menilai masa Pemilu sudah selesai.

Jokowi awalnya menyinggung kilas balik pembukaan Asean Games 2018. Ketika itu, ajang olah raga internasional itu menampilkan Tarian Ratoh Jaroe dari Aceh.

Menurut Jokowi, tarian tersebut sangat dinamis dan menggambarkan budaya Tanah Rencong. Setelahnya, Jokowi baru menanggapi permintaan maaf Nova.

"Tapi tadi ada permintaan maaf atas kekhilafan dari gubernur, ya saya jawab, jangan salah pengertian, kemarin Pemilu dan Pilpres telah berjalan dengan sukses dan aman," kata Jokowi dalam sambutannya di Kenduri Kebangsaan yang digelar di Sekolah Yayasan Sukma Bangsa di Bireuen, Aceh, Sabtu (22/2/2020).



Jokowi menegaskan menghargai hak politik warga negara. Dia meminta warga agar tidak salah paham.

"Dan saya sangat menghargai hak-hak politik yang telah dikerjakan oleh seluruh masyarakat Aceh. Saya sangat menghargai, jangan salah pengertian, waduh jangan-jangan nanti Bapak Presiden nggak pernah ke Aceh lagi," jelasnya disambut tawa pengunjung.

Menurutnya, anggapan seperti itu merupakan kekeliruan besar. Jokowi mengaku sangat menghargai hak-hak politik dari provinsi dan masyarakat manapun di seluruh Indonesia.

"Pemilu sudah usai Pilpres juga sudah usai, marilah sekarang konsentrasi kita ke arah pembangunan dan Aceh memiliki kekuatan, memiliki potensi karena ini adalah daerah modal, modal sumber daya alam, modal sumber daya manusia. Saya tahu karena saya tahun 86,87,88 berada di Lhoksumawe dan di Aceh Tengah," ungkap Jokowi.

Sebelumnya, Nova dalam sambutannya bersyukur Jokowi sudah berkali-kali datang ke Aceh. Setelahnya, dia meminta maaf atas kesilapan di masa lalu.

"Atas nama rakyat dan Pemerintah Aceh bapak Presiden kami mengucapkan selamat datang kepada bapak dan rombongan, dan mohon maaf kalau ada kesilapan kami di masa yang lalu," kata Nova disambut tepuk tangan undangan.
sumber

☆☆☆☆☆

Sejujurnya, meskipun TS bukan keturunan suku yang ada di Aceh, tapi setiap mendengar lagu Bungong Jeumpa, ada rasa haru dan merinding. Padahal TS gak tau arti dan maknanya. Yang cuma TS tau, nada lagunya seperti ada aura kecintaan pada tanah leluhur. Dan dari semua lagu daerah, lagu Bungong Jeumpa lah yang teratas membuat ane merinding.

Sejatinya, Pilpres memang telah usai. Bukan saatnya lagi untuk berseteru. Apalagi kini Prabowo telah bersatu padu dalam pemerintahan kali ini dibawah Jokowi.

Namun tak bisa dipungkiri, masih banyak kelompok-kelompok masyarakat yang selalu memprovokasi agar bangsa ini selalu terpecah. Mereka menyerang pemerintah dengan mengusung kebencian atas nama suku dan agama serta keturunan. Bukan kinerja pemerintah yang dikritik, tapi isu-isu yang basi yang selalu ditampilkan.

Aceh adalah sebuah suku bangsa yang dulunya punya nama besar. Tapi sayangnya nama besar tersebut seperti banyak suku bangsa lain di Indonesia ini, hanya jadi buaian nina bobo. Bukannya untuk memacu semangat agar maju, tapi justru hanya bisa bermimpi dalam sebuah narasi kosong.

Pada dasarnya Indonesia hebat karena kehebatan semua suku bangsa di Indonesia. Tiap suku pastinya punya kelebihan dan kekurangan. Ada suku yang mahir menjadi pelaut, petani, pedagang, saudagar, pemuka agama, juragan tanah, sampai pengusaha barang bekas. Apa yang tidak Indonesia punya? Dan seharusnya hal itu bisa saling melengkapi.

Aceh, dengan hukum Jinayatnya yang termuat dalam Qanun Aceh, seharusnya bisa membuktikan bahwa Aceh bisa maju, berkembang pesat. Apalagi sumber daya alam dan sumber daya manusianya mendukung. Lantas kenapa justru Aceh sulit berkembang?

Padahal manusia hidup bukan hanya mengejar urusan akherat. Manusia hidup juga harus berusaha untuk dunia. Dan nampaknya Aceh terlalu terbuai dengan hukumnya sendiri. Terlalu sibuk dengan penerapan hukum Islam sehingga justru melupakan hukum dunia. Hukum dimana yang besar akan menyingkirkan yang kecil.

Jika kita boleh berkata jujur, nyatanya hukum jinayat yang diterapkan d Aceh pun setengah hati dalam penerapannya. Apa sih hukum terberat dalam hukum Islam yang diterapkan di Aceh sampai saat ini? 'Hanya' hukum cambuk. Padahal dalam hukum Islam ada hukum yang lebih berat dari itu. Kenapa tidak berani diterapkan? Melanggar HAM? Bukankah HAM sudah hilang dari bumi Serambi Mekah?

Coba lihat hukum yang diterapkan ketika ada sepasang manusia yang masing-masing sudah berkeluarga melakukan perbuatan zinah. Apakah dihukum rajam? Nyatanya tidak. Mereka diperlalukan sama dengan pasangan yang belum berkeluarga yang terbukti melakukan zinah. Inilah akibatnya hukum jinayat di Aceh hanya jadi bahan tertawaan banyak pihak.

Lantas, apakah dengan diberlalukannya hukum jinayat di Aceh terbukti menghilangkan praktek mesum, korupsi, bahkan narkoba di Aceh? Sama saja. Lalu apa yang membedakan antara hukum pidana dengan hukum jinayat Aceh jika hukuman cambuk hanya jadi pelengkap atau bumbu sekedar berbau Islam? Apakah lantas bisa meningkatkan taraf hidup masyarakatnya? Nyatanya tidak juga.

Yang membuat sebuah bangsa maju adalah adanya budaya. Jika dia tidak punya budaya, maka teknologilah sebagai pengganti budaya.

Lantas Aceh mau pilih yang mana?