News
Batal
KATEGORI
link has been copied
Informasi! Baca info terupdate seputar virus corona di sini
18
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5e5094390577a937ec7acb49/buruh-media-omnibus-law-ciptaker-picu-gelombang-phk-massal
Jakarta, CNN Indonesia -- Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal diprediksi akan terjadi jika pemerintah dan DPR mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja. Prediksi PHK massal berdasarkan Pasal 154A draf RUU Ciptaker yang mengizinkan perusahaan melakukan PHK dengan alasan efisiensi, merugi, keadaan memaksa. Kemudian, PHK dapat dilakukan bila perusahaan dalam keadaa
Lapor Hansip
22-02-2020 09:38

Buruh Media: Omnibus Law Ciptaker Picu Gelombang PHK Massal

Buruh Media: Omnibus Law Ciptaker Picu Gelombang PHK Massal



Jakarta, CNN Indonesia -- Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal diprediksi akan terjadi jika pemerintah dan DPR mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja.

Prediksi PHK massal berdasarkan Pasal 154A draf RUU Ciptaker yang mengizinkan perusahaan melakukan PHK dengan alasan efisiensi, merugi, keadaan memaksa. Kemudian, PHK dapat dilakukan bila perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga.

Ketua Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) Ellena Ekarehandy mengatakan Pasal 154A itu sebelumnya tidak ada dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Gelombang PHK massal akan terjadi, akan sangat mudah. Di pasal 154A dibilang PHK bisa terjadi kalau ada peleburan, efisiensi," kata Ellena dalam diskusi soal Omnibus Law RUU Ciptaker di Kantor Walhi, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (20/2).

Ellena menambahkan tanpa aturan itu pun sudah banyak perusahaan yang melakukan PHK sepihak dengan dalih efisiensi. Ini diperparah dengan buruknya respons pengawas tenaga kerja.

"Tapi malah dilegitimasi dalam Omnibus Cilaka, yang berarti PHK akan sangat besar," jelasnya.

Ia juga menyangsikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang digaungkan pemerintah sebagai tindak lanjut dari RUU Ciptaker.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono sebelumnya mengatakan, JKP memiliki tiga manfaat, yakni; pemberian uang, pemberian latihan vokasi, dan pemberian akses pekerjaan baru.

Ellena meragukan manfaat JKP karena mekanismenya, menurut dia, masih berhaluan pada BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, yang dapat masuk mekanisme JKP adalah para pekerja yang membayar iuran bulanan.

"(Hanya) mereka yang kerja formal (yang dapat JKP). Sementara relasi kerja yang dibentuk dari Omnibus Law ini adalah relasi kerja informal, yang tidak tetap," ucap Ellena.

"Artinya, jaminan kehilangan pekerjaan itu jadi akan sangat sulit mendapat perlindungan. Ini konsep yang sangat aneh, seharusnya pesangon, atau ketika seseorang kehilangan pekerjaan, itu menjadi tanggung jawab perusahaan," lanjut dia.

Omong Kosong RUU Cipta Kerja

Ellena menyebut Omnibus Law RUU Cipta Kerja sebatas omong kosong Presiden Joko Widodo. Ia ingat betul Jokowi kerap menyatakan bahwa aturan yang dirancang pemerintah ini merupakan upaya agar Indonesia memiliki daya saing di bidang ekonomi menghadapi ekonomi digital.

Kenyataannya, menurut dia, Sindikasi kerap mendapat laporan dari pekerja ekonomi digital bahwa mereka menghadapi kondisi sangat rentan. Para pekerja di sektor ekonomi digital, kata dia, memiliki jam kerja yang sangat panjang dengan upah yang cenderung kecil.

"Kemustahilan untuk jadi pekerja tetap, yang seharusnya pemerintah punya respons yang inovatif untuk bisa merespons masa depan kerja ini, tapi yang ada mereka respons dengan ceroboh, konvensional," ujar dia.

Ellena menambahkan RUU Ciptaker berbahaya bagi para pekerja muda. Apalagi, menurut dia, pada 2030-2045 Indonesia akan memiliki bonus demografi pekerja muda.

"Kalau disahkan tahun ini, dalam 10-15 tahun ke depan kita akan terkenal sebagai negara penyuplai tenaga kerja murah, atau negara yang mempraktikkan perbudakan modern," katanya. (dmi/wis)

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...ang-phk-massal

emoticon-Belgia emoticon-Shakehand2
0
Masuk atau Daftar untuk memberikan balasan
Buruh Media: Omnibus Law Ciptaker Picu Gelombang PHK Massal
22-02-2020 09:42
duh, kasihan nih pekerja media kalau ruu cilaka disahkan
0 0
0
Buruh Media: Omnibus Law Ciptaker Picu Gelombang PHK Massal
22-02-2020 09:59
makanya jadi BURUH jangan banyak tingkah...
Dimana-mana diseluruh dunia rasanya cuma buruh di Indonesia yang gajinya sama dan bahkan lebih besar dari tenaga administrasi.

0 0
0
Buruh Media: Omnibus Law Ciptaker Picu Gelombang PHK Massal
22-02-2020 10:01
Quote:Original Posted By jkwselalub3n4r


Prediksi PHK massal berdasarkan Pasal 154A draf RUU Ciptaker yang mengizinkan perusahaan melakukan PHK dengan alasan efisiensi, merugi, keadaan memaksa. Kemudian, PHK dapat dilakukan bila perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga.



Lah ya fair kan?
Diubah oleh nontonyukahhh
0 0
0
Buruh Media: Omnibus Law Ciptaker Picu Gelombang PHK Massal
22-02-2020 10:03
Sederhana saja
Kenapa ASN malas
Kenapa pegawai BUMN jg malas
Kenapa kinerja pegawai swasta lebih baik dr kedua yg di atas
Masa iya TDK boleh mem PHK kalo memang keadaan memaksa
Diubah oleh xrm
0 0
0
Buruh Media: Omnibus Law Ciptaker Picu Gelombang PHK Massal
22-02-2020 10:23
gw sih mendukung aja, phk semua buruh yg udah ga niat kerja, uda ga produktif, yg suka bolos kerja ikut demo idiot spt kmrn itu..

gw mendukung buruh idiot macam ts jg di phk, ngapain jg kerjain buruh radikal idiot..

emoticon-Wkwkwk emoticon-Ngakak emoticon-Leh Uga
profile-picture
profile-picture
profile-picture
RyanYulio dan 2 lainnya memberi reputasi
3 0
3
Buruh Media: Omnibus Law Ciptaker Picu Gelombang PHK Massal
22-02-2020 10:25
mampus, buruh indonistan memang udah terlalu jumawa, kerja di swasta tapi etos kerja mau seperti asn.
sampai kapan kompetisi dan kompetensi sdm indonistan dibiarkan rendah oleh peraturan yang terlalu memanjakan.
uu ini disahkan pun sudah telat, buruh indonistan terlanjur bermental ningrat, investor pun belum tentu mau. gue kalau jadi investor dan disuruh pilih antara indonistan dan vietnam, maka gue pilih....emoticon-Big Grin

gue taksir butuh waktu puluhan tahun lagi barulah kompetensi akan meningkat.
profile-picture
kaiserwalzer memberi reputasi
1 0
1
Buruh Media: Omnibus Law Ciptaker Picu Gelombang PHK Massal
22-02-2020 10:47
gpp bre kalo ogah kena phk d perusahaan yg merugi
asal jangan protes kalo dibayar pake daun lu orang emoticon-Jempol
0 0
0
Buruh Media: Omnibus Law Ciptaker Picu Gelombang PHK Massal
22-02-2020 10:58
phk semua buruh banyak yg mau gantiin
0 0
0
Buruh Media: Omnibus Law Ciptaker Picu Gelombang PHK Massal
22-02-2020 11:14
Apaan si meli guslo
0 0
0
Buruh Media: Omnibus Law Ciptaker Picu Gelombang PHK Massal
22-02-2020 11:19
Media terutama cetak kalo enggak inovasi jadi media web yah lama2 yah gulung tikar.
Tuntutan zaman, kaum millineal trend nya paperless apa2 internet, suruh beli koran ogahlah mending beli kuota.
Media televisi juga, mau nggak mau harus bisa pindah ke internet. Orang dah males nonton tv rebutan ma emaknya mending yutuban.
Ini perubahan zaman nggak ada hubungannya ma UU apalah. Berkacalah pada negara 2 maju, koran ratusan tahun pun bubar, pindah jadi web berita
profile-picture
profile-picture
steven.thereds dan kaiserwalzer memberi reputasi
2 0
2
Buruh Media: Omnibus Law Ciptaker Picu Gelombang PHK Massal
22-02-2020 11:21
Quote:Pasal 33 kapan mau dihapus?


emoticon-Traveller
Diubah oleh kaiserwalzer
0 0
0
Buruh Media: Omnibus Law Ciptaker Picu Gelombang PHK Massal
22-02-2020 11:30
Sesuai dgn ajaran 7jt onta idiot bahwa perbudakan halal dan boleh diperkosa.
0 0
0
Buruh Media: Omnibus Law Ciptaker Picu Gelombang PHK Massal
22-02-2020 11:48
selama UMK/UMP nggak direformasi cara hitungnya, percuma UU baru. masalah besarnya adalah UMK kita ketinggian. kalau UMK rendah, banyak orang bisa kerja, yang kompeten bisa dapat gaji lebih bagus.
profile-picture
candidat.master memberi reputasi
1 0
1
Buruh Media: Omnibus Law Ciptaker Picu Gelombang PHK Massal
22-02-2020 11:53
selama UMK/UMP nggak direformasi cara hitungnya, percuma UU baru. masalah besarnya adalah UMK kita ketinggian. kalau UMK rendah, banyak orang bisa kerja, yang kompeten bisa dapat gaji lebih bagus.
profile-picture
candidat.master memberi reputasi
1 0
1
Buruh Media: Omnibus Law Ciptaker Picu Gelombang PHK Massal
22-02-2020 12:03
Di swasta mana bisa ada jaminan kerja?

Semua tergantung kinerja perusahaan, kalo pendapatan lagi seret ya harus efisiensi utk bertahan, gak bisa kyk BUMN atau instansi pemerintah yg walau tekor pun jalan terus karena dapet subsidi pemerintah.
0 0
0
Lihat 2 balasan
Memuat data ..
Buruh Media: Omnibus Law Ciptaker Picu Gelombang PHK Massal
22-02-2020 12:16
masih prediksi udah kebakaran jenggot
0 0
0
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Copyright © 2020, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia