News
Batal
KATEGORI
link has been copied
30
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5e49f4dbf4d6956f92687652/upah-minimumpesangon-dihapus-outsourcingkerja-kontrak-seumur-hidup-dlm-omnibuslaw
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dengan tegas menolak RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang draftnya saat ini sudah resmi diserahkan pemerintah ke DPR RI. Sikap ini diambil, setelah secara seksama kami membaca RUU tersebut. Hkum ketenagakerjaan harus mengandung prinsip kepastian pekerjaan (job security), jaminan pendapatan (income security), dan kepastian jaminan sosial (social security).
Lapor Hansip
17-02-2020 09:05

Upah Minimum,Pesangon Dihapus, Outsourcing,Kerja Kontrak Seumur Hidup dlm omnibuslaw

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dengan tegas menolak RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang draftnya saat ini sudah resmi diserahkan pemerintah ke DPR RI. Sikap ini diambil, setelah secara seksama kami membaca RUU tersebut.

Hkum ketenagakerjaan harus mengandung prinsip kepastian pekerjaan (job security), jaminan pendapatan (income security), dan kepastian jaminan sosial (social security). Namun sayangnya, di dalam RUU Cipta Kerja sama sekali tidak tercermin adanya kepastian kerja, jaminan pendapatan, dan jaminan sosial tersebut. Berarti omnibus law tersebut tidak ada perlindungan bagi buruh bahkan menghilangkan kesejahteraan yang selama ini didapat oleh buruh.

Tidak adanya kepastian kerja tercermin dari outsourcing dan kerja kontrak seumur hidup tanpa batas, PHK bisa dilakukan dengan mudah, dan TKA buruh kasar yang tidak memiliki keterampilan berpotensi bebas masuk ke Indonesia.

Tidak adanya kepastian pendapatan terlihat dari hilangnya upah minimum, tidak ada lagi sanksi pidana bagi pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum, dan hilangnya pesangon.


Sementara itu, karena outsourcing dan kerja kontrak dibebaskan, maka buruh tidak lagi mendapatkan jaminan sosial, seperti jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kesehatan dan yang lainnya.

Karena tiga prinsip tadi tidak terdapat dalam RUU Cipta Kerja, maka KSPI menyatakan dengan tegas menolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law . Selain karena ketiga prinsip di atas, ada 9 (sembilan) alasan KSPI menolak isi Omnibus Law, khususnya untuk kluster ketenagakerjaan.

9 alasan KSPI menolak omnibus law RUU Cipta Kerja Omnibus Law tersebut adalah : (1) hilangnya upah minimum, (2) hilangnya pesangon, (3) outsourcing seumur hidup, (4) karyawan kontrak seumur hidup, (5) waktu kerja yang eksploitatif, (6) TKA buruh kasar unskill worker berpotensi bebas masuk ke Indonesia, (7) hilangnya jaminan sosial dengan adanya sistem outsourcing seumur hidup dan karyawan kontrak seumur hidup, (8) PHK dipermudah, dan (9) hilangnya sanksi pidana untuk pengusaha.

1. Hilangnya Upah Minimum

Hal ini terlihat dengan munculnya pasal yang menyebutkan, bahwa upah didasarkan per satuan waktu. Ketentuan ini membuka ruang adanya upah per jam. Ketika upah dibayarkan per jam, maka otomatis upah minimum akan hilang.

Selain itu, dalam RUU Cipta Kerja, upah minimun hanya didasarkan pada Upah Minimum Provinsi (UMP). Dengan demikian, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK),dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), dihapus.Padahal UMP tidak dibutuhkan dan tidak ada daerah di seluruh wilayah indonesia pengusaha nya membayar pakai UMP tetapi mereka mereka membayar upah minimum buruh dengan menggunakan UMK atau UMSK, kecuali di DKI Jakarta dan Yogjakarta. Dengan kata lain, berarti RUU ini menghilangkan upah minimum.

Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan UMP 2020 sebesar Rp 1,81 juta. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan UMK di sejumlah kabupaten/kota lain di Jawa Barat. Misalnya, UMK 2020 di Kabupaten Karawang Rp 4.594.324, di Kota Bekasi Rp 4.589.708, sementara di Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 4.498.961.

Jika yang berlaku hanya UMP, maka upah pekerja di Karawang yang saat ini 4,5 juta bisa turun menjadi hanya 1,81 juta.

Tidak hanya itu, kenaikan upah minimum hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi. Padahal sebelumnya, kenaikan upah minimum didasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan inflansi nasional. Jika RUU ini disahkan, maka diberlakukan kembali kebijakan upah murah dan buruh akan semakin miskin.serta KHL berdasarkan survei pasar akan hilang berarti tidak bisa lagi dihitung kebutuhan riil minimum seorang buruh berapa?

RUU Cipta Kerja memuat ketentuan upah minimum padat karya. Artinya, akan ada upah di bawah upah minimum. Padahal fungsi upah minimum sendiri merupakan jaring pengaman. Tidak boleh ada upah yang nilainya di bawah upah minimum.


ADVERTISING

Ads by Teads
Dalam menetapan upah minimum, Negara bertindak otoriter. Karena dalam RUU Cipta Kerja, gubernur diancam akan dijatuhi sanksi kalau tidak menetapkan upah minimum sesuai dengan undang-undang ini. Ini jelas melanggar Konvensi ILO, yang menyebut penentuan upah minimum harus dirundingkan dalam Dewan Pengupahan.

Upah minimum semakin tidak lagi berarti, karena sanksi pidana bagi pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum dihilangkan. Dalam UU 13/2003, jika membayar upah di bawah upah minimum, pengusaha bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak 400 juta. Karena tidak ada sanksi pidana, pengusaha akan seenaknya membayar upah buruh semurah-murahnya.

Jadi RUU ini dengan sangat jelas telah menghilangkan makna upah minimum sebagai jaring pengaman safety net agar buruh tidak absolut miskin. Negara telah lalai dan gagal melindungi buruh dan rakyat kecil.

RUU Cipta Kerja juga mengatur UMKM boleh membayar upah di bawah upah minimum. Dengan demikian, siapa yang akan memberikan perlindungan terhadap pekerja di UMKM? Bagaimanapun, perusahaan UMKM akan seenak-enaknya membayar upah buruh.

Belum lagi, pekerja yang tidak masuk bekerja karena sakit, perempuan yang haid, menikah dan menikahkan anak, menjankan tugas negara, hingga menjalankan tugas serikat pekerja upahnya tidak dibayar.

Padahal dalam UU 13/2003, pekerja yang tidak masuk kerja karena hal tersebut di atas upahnya tetap dibayar.

Selain itu, tidak ada denda bagi pengusaha yang terlambat membayar upah. Padahal dalam UU 13/2003, pengusaha yang terlambat membayar upah bisa dikenakan denda keterlambatan. Dampaknya, pengusaha akan semena-mena dalam membayar upah kepada buruh.

2. Hilangnya Pesangon

Siapa bilang di RUU Cipta Kerja pesangon tidak hilang? Kalau kita baca secara keseluruhan dari RUU ini, pesangon akan hilang. Hal ini, karena, penggunaan pekerja outsourcing dan pekerja kontrak seumur hidup dibebaskan sebebas-bebasnya. Outsourcing dan kontrak tidak mendapatkan pesangon. Dengan sendirinya, pesangon akan hilang.

Selama ini, yang dimaksud pesangon ada tiga komponen. Pertama, uang pesangon itu sendiri. Kedua, penghargaan masa kerja, dan yang ketiga penggantian hak. Dalam RUU Cipta Kerja, uang penggantian hak dihilangkan. Sedangkan uang penghargaan masa kerja dari maksimal 10 bulan hanya menjadi 8 bulan.

Selain itu, ketentuan pesangon dalam Pasal 161 UU 13/2003 dihapus. Dengan demikian, pekerja yang di PHK karena mendapatkan Surat Peringatan Ketiga tidak lagi mendapatkan pesangon.

Ketentuan pesangon dalam Pasal 162 UU 13/2003 dihapus. Dengan demikian, pekerja yang mengundurkan diri tidak mendapatkan apa-apa.

Ketentuan pesangon dalam Pasal 163 UU 13/2003 dihapus. Dengan demikian, pekerja yang di PHK karena terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan tidak lagi mendapatkan pesangon.

Ketentuan pesangon dalam Pasal 164 UU 13/2003 dihapus. Dengan demikian, pekerja yang di PHK karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), tidak lagi mendapatkan pesangon.

Ketentuan pesangon dalam Pasal 165 UU 13/2003 dihapus. Dengan demikian, pekerja yang di PHK karena perusahaan pailit tidak lagi mendapatkan pesangon.

Ketentuan pesangon dalam Pasal 166 UU 13/2003 dihapus. Dengan demikian, pekerja yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya tidak lagi diberikan sejumlah uang sebagai pesangon.

Ketentuan pesangon dalam Pasal 167 UU 13/2003 dihapus. Dengan demikian, pekerja yang di PHK karena memasuki usia pensiun tidak lagi mendapatkan pesangon.

Ketentuan pesangon dalam Pasal 172 UU 13/2003 dihapus. Dengan demikian, pekerja yang di PHK karena mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja ketika di PHK tidak lagi mendapatkan pesagon.
Dari penjelasan diatas maka pesangon hilang.

3. Karyawan Kontrak Seumur Hidup

RUU Cipta Kerja membebaskan kerja kontrak di semua jenis pekerjaan. Bahkan bisa saja, buruh dikontrak seumur hidup. Karena kontrak kerja hanya didasarkan pada kesepakatan pengusaha dan buruh.

Padahal, sebelumnya kerja kontrak hanya diperbolehkan untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara dan tidak untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Waktu kontrak pun hanya boleh dilakukan maksimal 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali maksimal 1 tahun.

Selain itu, RUU Cipta Kerja menghilangkan pasal yang mengatakan bahwa perjanjian kontrak yang dilakukan tidak secara tertulis demi hukum menjadi pekerja tetap.

Pasal 59 UU 13/2003 juga dihapus. Padahal dalam pasal ini diatur syarat kerja kontrak, batasan waktu agar tidak mudah di PHK dan menghindarkan buruh daru eksploitasi yang terus menerus. Dengan hilangnya pasal ini, bisa dipastikan tidak ada lagi pengangkatan pekerja tetap.

Dampak yang lain, otomatis pesangon hilang. Karena pekerja kontrak tidak perlu diberikan pesangon jika dipecat oleh perusahaan.

4. Outsourcing Seumur hidup

Di dalam RUU Cipta Kerja, outsourcing bebas dipergunakan di semua jenis pekerjaan dan tidak ada batas waktu. Dengan demikian, buruh bisa saja di outsourcing seumur hidup. Padahal dalam UU 13/2003, outsourcing hanya dibatasi untuk 5 (lima) jenis pekerjaan yang bukan core bisnis.

Dengan ketentuan ini, bisa dipastikan perbudakan modern akan terjadi dimana-mana. Karena perusahaan akan berbondong-bondong mempekerjakan buruh outsourcing untuk menghindari tuntutan dari pekerja.Semua jenis pekerjaan bisa mempekerjakan buruh Outsourcing tanpa melihat pekerjaan inti (core) atau tidak core. Sebelumnya, buruh outsourcing hanya boleh digunakan hanya untuk pekerjaan bukan core/ inti dengan batas waktu tertentu.

Pekerja outsourcing tidak mendapatkan pesangon. Bahkan bisa dibayar per jam (satuan waktu) yang mengakibatkan upah yang diterima di bawah upah minimum. Dampak yang lain, outsourcing tidak mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan pensiun akibat hanya dipekerjakan beberapa jam.

5. Waktu Kerja yang Eksploitatif

Di dalam RUU Cipta Kerja diatur waktu atau jam kerja adalah 40 jam seminggu. Hal ini menyebabkan pengusaha bisa mengatur seenaknya jam kerja dengan upah per jam. Padahal dalam UU 13/2003 diatur waktu kerja maksimal 7 jam per hari untuk 6 hari kerja dan 8 jam sehari untuk 5 hari kerja.

"Lalu buat apa ada negara kalau tidak melindungi rakyatnya," kata Said Iqbal."

Ini tak ubahnya seperti kerja rodi dan bersifat eksploitatif. Karena bisa saja pengusaha memerintahkan buruh bekerja 12 jam sehari selama 4 hari kerja tanpa dibayar upah lembur, seperti kerja rodi dan bersifat eksploitatif. Berarti tidak ada perlindungan negara terhadap rakyat dan buruh indonesia, dimana dg RUU cipta kerja ini akan terjadi situasi waktu/ jam kerja yang eksploitatif, upah murah, outsourcing dan karyawan kontrak seumur hidup , serta mudah di PHK tanpa pesangon," lanjutnya.

Selain itu, lembur bisa dilakukan lebih lama. Jika dalam UU 13/2003 hanya boleh maksimal 14 jam, dalam RUU Cipta Kerja menjadi 18 jam. Akibatnya buruh akan kelelahan dan rentan terjadi kecelakaan kerja.

Bahkan hari libur yang biasanya 2 hari dalam seminggu, dalam RUU Cipta Kerja dibuat hanya 1 hari.

Hal lain yang menyakitkan bagi buruh, cuti besar atau istirahat panjang selama 2 bulan bagi kelipatan masa kerja 6 tahun dihilangkan.

RUU Cipta Kerja benar-benar membuat kaum buruh tertindas. Seolah olah negara ini hanya melindungi kepentingan pengusaha saja atas nama investasi. Apakah negara ini hanya milik pemilik modal?

6. TKA buruh kasar Unskill worker Berpotensi Bebas Masuk ke Indonesia

Hal ini terlihat dari dihapuskannya izin tertulis dari Menteri bagi TKA yang hendak bekerja di Indonesia. Selain itu, TKA untuk start-up dan lembaga pendidikan dibebaskan, bahkan tanpa perlu membuat rencana penggunaan TKA. Tidak adanya izin, menyebabkan TKA buruh kasar bisa masuk ke Indonesia dengan mudah tanpa terdeteksi.

Kewajiban TKA untuk memahami budaya Indonesia hilang. Dengan demikian, TKA tidak diwajibkan bisa berbahasa Indonesia. Dampaknya, transfer of job dan transfer of knowledge sulit untuk dilakukan.

Jika dalam UU 13/2003 setiap TKA berkewajiban melakukan pendidikan dan pelatihan dalam rangka transfer of job dan knowledge terkecuali untuk direksi dan komisaris, dalam RUU Cipta Kerja pengecualian juga berlaku bagi TKA dengan jabatan tertentu. Hal ini menjadi pintu masuk bagi TKA buruh kasar yang tidak memiliki keterampilan untuk masuk ke Indonesia.

Jika sebelumnya TKA dilarang untuk jabatan tertentu, dalam RUU Cipta Kerja jabatan tertentu untuk lembaga pendidikan dihilangkan. Ini artinya, sektor dan dosen asing bebas masuk. Bahkan tenaga administrasi di lembaga pendidikan bisa diisi TKA.

7. Hilangnya Jaminan Sosial

Akibat penggunaan buruh kontrak, outsourcing, dan upah dibayarkan per satuan waktu (upah per jam), maka jaminan kesehatan dan jaminan pensiun akan hilang.

8. PHK Sangat Mudah Dilakukan

Sudahlah tidak ada pesangon, PHK bisa dengan mudah dilakukan.

Dalam UU 13/2003 diatur, pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Tetapi alam RUU Cipta Kerja, ketentuan yang mengatur segala upaya agar tidak terjadi PHK ini dihilangkan.

Dampaknya, PHK semakin mudah dilakukan. Jika dalam UU 13/2003 jenis PHK yang bisa dilakukan tanpa izin hanya mencakup 4 jenis, dala RUU Cipta Kerja terdiri dari 8 jenis. Celakanya, PHK tanpa izin bisa dilakukan karena perusahaan melakukan efisiensi. Dengan alasan melakukan efisiensi, pekerja bisa dengan mudah di PHK.

Selain itu, tidak ada lagi perundingan PHK dengan serikat pekerja. Dalam UU 13/2003, ketika PHK tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Tetapi ketentuan ini dihilangkan. Artinya, peran serikat pekerja dalam membela buruh agar tidak di PHK dihilangkan.

9. Sanksi Pidana Hilang

Berikut ini sanksi pidana yang akan hilang jika RUU Cipta Kerja disahkan.

Dalam UU 13/2003, pengusaha yang tidak memberikan kepada pekerja/buruh yang memasuki usia pensiun, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling 5 tahun dan/atau dengan paling sedikit 100 juta dan paling banyak 500 juta. Dalam RUU Cipta Kerja sanksi pidana ini dihilangkan.

Dalam UU 13/2003, pengusaha yang melanggar ketentuan berikut ini: (a) mempekerjakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, (b) membayar upah lebih rendah dari upah minimum, (c) kewajiban untuk membayar pesangon kepada buruh yang di PHK; dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 400 juta. Dalam RUU Cipta Kerja sanksi pidana untuk pelanggaran hal-hal tersebut di atas dihilangkan.

Dalam UU 13/2003, pengusaha yang melanggar ketentuan berikut ini: (a) lembaga penempatan tenaga kerja swasta dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, (b) pemberi kerja TKA wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku, (c) pemberi kerja TKA wajib menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia, (d) kewajiban pengusaha terhadap pekerja perempuan yang dipekerjakan di malam hari; dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 100 juta. Dalam RUU Cipta Kerja sanksi pidana untuk pelanggaran hal-hal tersebut di atas dihilangkan.

Selain itu, masih banyak sanksi pidana lain yang dihapus dalam RUU Cipta Kerja.

Bilamana RUU Cipta Kerja ini tetap dipaksakan disahkan, maka KSPI dan buruh Indonesia akan menggelar aksi besar-besaran secara nasional dan di daerah terus-menerus. Aksi besar akan dimulai saat sidang paripurna DPR RI yang akan membahas omnibus law ini.

Langkah hukum akan dilakukan, yaitu judicial review formil UU tersebut di Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan seluruh isi Omnibus Law Cipta Kerja, judicial review materiil di Mahkamah Konstitusi terhadap pasal yang merugikan buruh, dan gugatan warga negara citizen law suit di PN Jakarta Pusat.

Secara politik, KSPI meminta DPR RI mendrop semua pasal kluster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja dan kembali kepada UU No 13/2003.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
4iinch dan 2 lainnya memberi reputasi
3
Masuk atau Daftar untuk memberikan balasan
Halaman 1 dari 2
Upah Minimum,Pesangon Dihapus, Outsourcing,Kerja Kontrak Seumur Hidup dlm omnibuslaw
17-02-2020 09:08
Tolak emoticon-Cool
no upah minimum, dare & phk, no kontrak kerja, no asuransi, no lembur.
prinsip perusahaan "lebih baek loe ngojol daripada jadi buruh emoticon-Stick Out Tongue"
Diubah oleh mibmobz
0 0
0
Upah Minimum,Pesangon Dihapus, Outsourcing,Kerja Kontrak Seumur Hidup dlm omnibuslaw
17-02-2020 09:09
Jadi pengangguran aja dan segera ikut Program Pencari kerja malah dibayar sama Pemerintah

emoticon-Nyepi
profile-picture
pemburu.kobokan memberi reputasi
1 0
1
Upah Minimum,Pesangon Dihapus, Outsourcing,Kerja Kontrak Seumur Hidup dlm omnibuslaw
17-02-2020 09:33
wah cilaka nih
0 0
0
Upah Minimum,Pesangon Dihapus, Outsourcing,Kerja Kontrak Seumur Hidup dlm omnibuslaw
17-02-2020 09:35
masih draft udah di demo aja...DPR nya aja blm masuk pembahasan.
0 0
0
Upah Minimum,Pesangon Dihapus, Outsourcing,Kerja Kontrak Seumur Hidup dlm omnibuslaw
17-02-2020 09:43
Solusinya cuma 2 :

1. Daftar ojol.. emoticon-Malu (S)

atau

2. Khilafah.. emoticon-Malu (S)


emoticon-Ngacir
emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)
Diubah oleh valkyr7
profile-picture
profile-picture
profile-picture
farhan.faf dan 2 lainnya memberi reputasi
3 0
3
Upah Minimum,Pesangon Dihapus, Outsourcing,Kerja Kontrak Seumur Hidup dlm omnibuslaw
17-02-2020 09:47
Makanya jangan jadi buruh
0 0
0
Upah Minimum,Pesangon Dihapus, Outsourcing,Kerja Kontrak Seumur Hidup dlm omnibuslaw
17-02-2020 10:17
kalo keberatan langsung resign
ngojol atau buka usaha
0 0
0
Upah Minimum,Pesangon Dihapus, Outsourcing,Kerja Kontrak Seumur Hidup dlm omnibuslaw
17-02-2020 10:23
Bagus gini toh kerja jadi niat

You get what you deserve
0 0
0
Upah Minimum,Pesangon Dihapus, Outsourcing,Kerja Kontrak Seumur Hidup dlm omnibuslaw
17-02-2020 10:27
kalo yg kontrak seumur hidup ane setuju, lo tau gak gara2 pembatasan kontrak kerja pabrik punya alasan utk mengganti pekerja kontrak lama dg yg baru
kadrun goblok mana ngerti ini? lo kan biasa jualan minyak wangi kalo jumat emoticon-Embarrassment

alasan efisieni juga setuju, lah lo kerja sama wak haji aje kalo usaha potong kambingnye sepi dah pasti lo bakalan di rumahkan, itu lo diem baek, ngapa sama kafir lo protes?
profile-picture
Vampir13 memberi reputasi
1 0
1
Upah Minimum,Pesangon Dihapus, Outsourcing,Kerja Kontrak Seumur Hidup dlm omnibuslaw
17-02-2020 10:29
Agak ngeri juga
Kalau ternyata setelah disyahkan penghasilan buruh dan pekerja kantoran menurun drastis
Bisa huru hara dimana2
Mogok kerja sih mending

Yg ditakutkan massa buruh hilang akal sehat
Kalo sampe pabrik dibakar2in itu yg mengerikan
Apalagi sampe istana negara dikepung
emoticon-Takut
0 0
0
Upah Minimum,Pesangon Dihapus, Outsourcing,Kerja Kontrak Seumur Hidup dlm omnibuslaw
17-02-2020 10:33
Omnibus law itu cocok untuk negara2 maju seperti jepang, korea, amerika dan eropa dimana harga2 kebutuhan stabil dan bisa dikontrol pemerintah
Dan hitungan upah perjamnya tinggi, di negara maju sana kerja 1 minggu bisa untuk makan 1 bulan

Kalo dinegara berkembang seperti indonesia ga cocok itu omnibus law, kondisinya terbalik dari negara maju soalnya
profile-picture
profile-picture
profile-picture
Lalapoh dan 6 lainnya memberi reputasi
7 0
7
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 1 balasan
Upah Minimum,Pesangon Dihapus, Outsourcing,Kerja Kontrak Seumur Hidup dlm omnibuslaw
17-02-2020 10:54
bagus jadi banyak org yang buka usaha jadi banyak lowongan kerja
emoticon-I Love Indonesia
0 0
0
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 1 balasan
Upah Minimum,Pesangon Dihapus, Outsourcing,Kerja Kontrak Seumur Hidup dlm omnibuslaw
17-02-2020 11:00
Ada yg punya kopiannya gak? Kalau bener seperti di trit, saya penasaran yg draft ini apa benar2 sudah pake otak dan hati atau nggak
profile-picture
nievmizzet memberi reputasi
1 0
1
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 1 balasan
Upah Minimum,Pesangon Dihapus, Outsourcing,Kerja Kontrak Seumur Hidup dlm omnibuslaw
17-02-2020 11:37
Juergen Klopp aja kerja nya kontrak koq bukan pegawai tetap emoticon-Blue Guy Peace
profile-picture
DoDoLanDoDoL memberi reputasi
1 0
1
Upah Minimum,Pesangon Dihapus, Outsourcing,Kerja Kontrak Seumur Hidup dlm omnibuslaw
17-02-2020 11:48
UU Cilaka
ngotot bener di sahkan padahal isinya banyak yg bermasalah



ngaku partai wong cilik nyatanya wong licik
emoticon-Traveller
profile-picture
profile-picture
kaiserwalzer dan heavenspace memberi reputasi
2 0
2
Upah Minimum,Pesangon Dihapus, Outsourcing,Kerja Kontrak Seumur Hidup dlm omnibuslaw
17-02-2020 12:16
Taun ini spertinya peralihan...buruh produksi dibikin borongan...utk dimanajemennya gada pengangkatan walo udh diatas 3thn...
0 0
0
Upah Minimum,Pesangon Dihapus, Outsourcing,Kerja Kontrak Seumur Hidup dlm omnibuslaw
17-02-2020 12:26
Quote:Original Posted By chenzahendratan
Agak ngeri juga
Kalau ternyata setelah disyahkan penghasilan buruh dan pekerja kantoran menurun drastis
Bisa huru hara dimana2
Mogok kerja sih mending

Yg ditakutkan massa buruh hilang akal sehat
Kalo sampe pabrik dibakar2in itu yg mengerikan
Apalagi sampe istana negara dikepung
emoticon-Takut


bner nih... Kalau gak ada kepastian. Bisa geger negara. Yg ada banyak pengangguran. Kalau suruh bikin usaha. Semua usaha siapa yang mau beli nanti. Subsidi udh di hapus2in
Diubah oleh andrikfk
0 0
0
Upah Minimum,Pesangon Dihapus, Outsourcing,Kerja Kontrak Seumur Hidup dlm omnibuslaw
17-02-2020 12:48
masih draft terus blm dibahas ama DPR. lue yang disini masih percaya ama DPR Mu kagak? kl percaya, ente gila. dikit yang kerja untuk rakyat, tp banyak yg cari untung... apalagi parTAI disini bejibun di pemerintah, oposisi cuman PKS donk. yang lain antara ada dan tiada.... msh percaya ama pemerintahan. noh ada uu yang bolehin presiden ganti UU dengan Peraturan presiden. masih ngotak kagak tuh ruu.... dibodohi koq bangga. goblok.
profile-picture
heavenspace memberi reputasi
1 0
1
Upah Minimum,Pesangon Dihapus, Outsourcing,Kerja Kontrak Seumur Hidup dlm omnibuslaw
17-02-2020 13:02
sumber?

nih gw kasi garis besarnya.
dunia sekarang ini dibandingin sama 5 thn lalu jg udh jauh bgt. Kita ga bs ngarep disuapin mulu sm negara, karena ya emg dmn2 birokrasi itu geraknya lamban sedangkan dunia berubahnya cepet. Jd mending lu pada belajar yg pinter, kuasai skill apa aj yg bs menjual, atw mulai bangun bisnis. Biar kecil2an kayak dagang cilok jg mereka bakalan bs lbh survive drpd buruh cemen yg bs nya mewek doang. Kl lu pada kaga puas sm nasib yg skrg ya gerak rubah nasib lu, lu itu bkn batu. Dl lu mewek2 minta kerjaan, begitu dpt kerjaan lu ga segan2 buat ngeludahin yg ngasi kerja.
gw ga pro kontra sm pemerintah, tp siapapun yg berkuasa mereka ga akan repot2 melototin nasib org 1 1. yg jd konsen mereka ya target rencana kerjanya. Ditambah banyak kaum elite jg yg ngehe.
Gw jg bknnya bodo amat sm fakir miskin yg harus dibantu, karena fakir miskin dengan org males bin manja itu beda jauh.
Kl emg lu bisanya jd buruh, ya udh jd buruh kerja yg bener. Kl lu emg ga puas jd buruh, ya usaha berubahlah.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
nievmizzet dan 3 lainnya memberi reputasi
4 0
4
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 1 balasan
Upah Minimum,Pesangon Dihapus, Outsourcing,Kerja Kontrak Seumur Hidup dlm omnibuslaw
17-02-2020 13:17
saya rasa Undang2 tersebut sangat tepat bila diterapkan untuk anggota Dewan terlebih dahulu....emoticon-Angkat Beer
profile-picture
baniwahyudi memberi reputasi
1 0
1
Halaman 1 dari 2
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Copyright © 2020, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia