Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKB Marwan Jafar. Foto: Dok. Istimewa

Jakarta: Pemerintah dinilai harus merebut peluang ekonomi di tengah perebutan pengaruh kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang dan India. Secara geopolitik ekonomi, Indonesia hanya akan menonton pertarungan para raksasa ekonomi jika tidak mampu menyadari posisi strategisnya.

Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar mengatakan indikasi tumbuhnya kesadaran geopolitik ekonomi sudah terlihat pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan menggagas dan mewujudkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kementerian tersebut kini berupaya mengembalikan potensi besar kemaritiman.
"Kita perhatikan dengan nuansa dan dinamika yang variatif, mestinya pemerintah tetap memperkuat fondasi perekonomian nasional buat merespons perkembangan perebutan pengaruh perekonomian global yang makin tak terhindarkan. Terkait hal ini, saya kira langkah-langkah pemerintah sudah cukup signifikan," ujar Marwan, Jakarta, Minggu, 16 Februari 2020.

Marwan menjelaskan perebutan pengaruh pemain besar ekonomi dunia sudah terjadi sejak 2007. Saat itu, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe berpidato di depan parlemen India berjudul 'Confluence of the Two Seas' seraya menyebut potensi Indo Pasifik. 


Ilustrasi ekonomi Indonesia. Foto: MI/MOHAMAD IRFAN

Pada November 2011, Presiden ke-44 AS Barack Obama menetapkan kebijakan 'Pivot to the Pacific' atau rebalancing toward Asia dengan maksud merespons kebangkitan ekonomi Tiongkok. Pada Oktpber 2013, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengenalkan kebijakan ekonomi yang disebut 'Jalur Sutra Maritim' (Maritime Silk Road) lewat pidatonya di DPR yang dihadiri Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

"Jangan lupa juga, pada forum Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur di Naypyidaw, Myanmar, November 2014 Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan bertema 'Poros Maritim Dunia'. Boleh jadi peristiwa itu penting sudah jadi legalitas alias masuk sebagai lembaran kenegaraan. Tapi kita perlu bertanya, apakah pidato tersebut sudah mendefinisikan posisi geopolitik ekonomi Indonesia dan terjabarkan secara operasional menjadi panduan bagi jajaran di pemerintah? Saya, sih, percaya sudah," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Eks Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi itu menilai pemerintah harus menjadikan ide Presiden di konferensi internasional tersebut sebagai strategi besar menempatkan posisi tawar ekonomi Indonesia secara geopolitik. Terutama, dalam memasarkan produksi berbagai sumber daya alam dan energi, serta memberikan respons melalui gagasan Poros Maritim Dunia (Global Maritime Nexus). Dia pun berharap publik semakin mengetahui sejumlah kebijakan dan program pemerintah, khususnya di bidang perdagangan, industri, investasi, tekad menjadikan BUMN Indonesia kelas dunia, kemampuan bersaing sedang, dan terus dilakukan secara serius. Sejumlah kalangan mulai dari pengusaha UKM, menengah hingga swasta besar juga saatnya menyadari betapa mendesak, strategis, dan sangat pentingnya menjadikan pendekatan posisi geopolitik ekonomi sebagai tekad berbisnis mereka. 

"Tanpa menyadari pendekataan itu, kita bakal ketinggalan kereta perdagangan dunia," tegas dia.

sumber