i.am.legend.
TS
i.am.legend.
Istana Kritik Anies Baswedan soal Banjir di Underpass Kemayoran


Istana Kritik Anies Baswedan soal Banjir di Underpass Kemayoran

Jakarta -
Penanganan banjir di underpass Kemayoran jadi polemik. Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) menegaskan sepatutnya penanganan banjir di kawasan itu menjadi tanggung jawab Pemprov DKI.

"Kita bersama-sama menjaga Jakarta dari banjir. Kalaupun terjadi banjir, kita bergerak cepat untuk mengatasinya. Memang betul ada yang kewenangan pemerintah pusat, ataupun ada yang menjadi kewenangan Pemda DKI," kata Kasetpres Heru Budi Hartono dalam siaran pers dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Minggu (26/1/2020). Heru menanggapi pernyataan Anies yang mengatakan Pemprov DKI ikut membantu mengatasi banjir di underpass Kemayoran.

Namun, lanjut Heru, sebenarnya semua wilayah Jakarta itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Jangan hanya karena ada area yang kewenangannya ada di Sekretariat Negara, jadi Pemprov DKI hanya membantu. Memang sepatutnya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI bukan hanya sekedar membantu," ujar Heru.

Pernyataan ini disampaikan Heru menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebutkan wilayah Kemayoran merupakan kewenangan Sekretariat Negara dan Pemerintah DKI Jakarta sudah membantu.

Lebih lanjut Heru menegaskan bahwa salah satu tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah mengatasi banjir di area kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Maka dalam struktur organisasi tingkat provinsi yang otonom, salah satu tugas yang diemban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah penanggulangan banjir," tutur Heru.

Heru juga mengatakan bahwa dirinya tidak asal berbicara, karena semula di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya ada Dinas Pekerjaan Umum yang bertugas antara lain menangani infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan tata air.

"Karena cukup beratnya tugas Dinas PU, maka dibentuklah Dinas Sumber Daya Air atau DSDA. Artinya Pemprov DKI memahami bahwa menangani banjir di kawasan Jakarta menjadi tanggung jawab mereka, maka dibentuklah DSDA," ucap Heru.

Selain itu, lanjut Heru, di Jakarta terdapat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di setiap kecamatan, dan bahkan pada beberapa tahun yang lalu terdapat perahu karet dan perlengkapan lainnya untuk mengantisipasi bencana banjir.

"Itu menandakan memang tupoksinya Pemprov DKI, dan tidak melihat area kawasan. Memang area itu kawasan Setneg, tapi apa kebijakan penanggulangan banjir saat ini melihat terlebih dulu kawasannya kewenangan siapa?" ujar Heru.

Tak hanya itu, Heru menambahkan bahwa setiap pembangunan di wilayah DKI Jakarta sudah melalui tahapan perencanaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Setiap pembangunan di Kemayoran termasuk yang harus ada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan dan Peraturan Zonasi yang memang berada di bawah tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta. Jadi kalau ada banjir harus mencari dulu kewenangan siapa?" ucap Heru.
(tor/fjp)
sumber

☆☆☆☆☆

Makin gak punya etika. Sekarang mau main-main sama kewenangan. Ini kewenangan lu. Itu kewenangan lu. Tapi soal kewenangan sendiri gak mau dijalani. Mungkin merasa jabatan Gubernur itu setara dengan Presiden. Padahal kalau mau main-main dengan kewenangan, pemerintah pusat bisa saja abai atau pura-pura gak peduli dengan masyarakat Jakarta. Imbasnya? Gubernur DKI Jakarta makin habis dicaci-maki.

Biarkan saja normalisasi tak dijalankan. Toh yang rugi masyarakat Jakarta. Biarkan saja bendungan Ciawi-Sukamahi dipending dulu. Toh yang rugi masyarakat Jakarta. Atau biarkan saja Anies sesuka-sukanya menjalankan kepemimpinannya.

BPPT udah mau membantu merekayasa cuaca diatas Jakarta agar Jakarta tidak terkena banjir terus. Bahkan badai Claudia aja sampai sukarela menarik awan hujan dari atas Jakarta. Tapi toh yang dapat panggung tetap Anies. Usaha pihak lain seperti dianggap angin lalu.

Serius. Makin kesini pemerintahan Anies Baswedan semakin koplak. Seluruh punggawanya semakin menyama-nyamakan dengan gaya kepemimpinan Anies. Doyan ngeles, asal ngomong.

Dari soal pohon yang di USG. Soal air laut yang penuh. Soal revitalisasi Monas yang katanya nambah RTH. Makin menjadi-jadi. Selalu ada pembenaran meskipun jawabannya diluar nalar. Seolah-olah isi kepala mereka ada diluar tempurung kepala.

Anies lupa kalau dia sempat mengemis kepada Jokowi agar dicarikan hutangan untuk membangun infrastruktur di Jakarta hingga ratusan triliun!

Ali Sadikin tak pernah berseteru dengan pemerintah. Semua pembangunan sampai kampung-kampung dikerjakan demi masyarakat Jakarta. Bahkan jalan-jalan setapak yang dinamakan jalan MHT disetiap perkampungan adalah buah karyanya. Peduli setan itu uang hasil pajak judi atau maksiat. Yang penting Jakarta maju dan masyarakatnya terbantukan.

Ini, belum apa-apa udah sombong!
Membangun cuma di daerah yang bisa terlihat wisatawan. Membangun dengan melebarkan disana tapi menyempitkan disini sudah dianggap berhasil. Sampai jembatan seupil aja mesti diupload di twitter. Sehat?

Mau main-main sama kewenangan?
Serius nih?
hikarizaisebelahblog4iinch
4iinch dan 30 lainnya memberi reputasi
29
4K
54
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
Berita dan Politik
icon
669.2KThread39.7KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Ikuti KASKUS di
© 2023 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.