Direktur Democracy Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Yusfitriadi, meyakini buron KPK, Harun Masiku, adalah kunci pengembangan kasus korupsi suap PAW anggota DPR dari PDI Perjuangan. Menurutnya, baru kali ini dalam sejarah, sebuah partai besar dan berkuasa di pemerintahan mati-matian melindungi kadernya saat tersandung kasus korupsi.

Apa yang dilakukan PDIP di era Presiden Jokowi saat ini, sangat jauh berbeda dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang saat itu memimpin Partai Demokrat. Namun, SBY dengan tegas mempersilahkan proses hukum berjalan ketika kader-kader utamanya terjerat kasus korupsi.

“HM adalah kunci, untuk membuka konspirasi kasus ini. Bagaimana mungkin keberadaan Harun Masiku di Indonesia baru diakui setelah berhari-hari terjadi OTT. Apakah dia ke luar negeri, atau memang dilarikan?” katanya dalam diskusi di Kantor Formappi, Jakarta, Jumat (24/1).

Menurutnya, sampai saat ini masih banyak hal yang abstrak dalam kasus tersebut. Jika berbicara status Komisioner KPK Wahyu Setiawan, maka itu sudah jelas. “Namun ada pertanyaan dan spekulasi publik tentang aktor intelektual di balik kasus tersebut,” lanjutnya.

Saat OTT, ada delapan orang yang terjaring. Namun yang ditetapkan sebagai tersangka hanya 4 orang. “Lalu 4 orang dilepas begitu saja tanpa ada penjelasan. Kemana mereka, bagaimana statusnya?,” tutur Yusfitriadi.

Kasus ini juga semakin buram ketika membicarakan Harun Masiku. Pertama kali dalam sejarah, sebuah partai besar pasang badan terhadap kadernya yang terjerat kasus korupsi. Bahkan, Menteri Hukum dan HAM sekaligus kader PDIP, Yasonna Laoly, turun menjadi pagar hidup untuk Harun.

“Kalau sudah ada di Indonesia, di mana? Bagaimana hubungan KPK dengan badan intelijen. Masa sampai hari ini belum diketahui keberadaannya,” ujar dia.

Yusfitriadi menegaskan, Harun Masiku adalah kunci untuk pengembangan rantai kasus suap PAW itu. Ia yakin masih ada pihak yang terlibat. Ia mengaku mendengar informasi bahwa transaksi uang suap terjadi di Gedung DPP PDI Perjuangan.

“Dalam kasus di mana pun, sikap partai. Partai memecat orang yang bersangkutan, dan mengatakan itu urusan pribadi. Itu partai manapun. Tapi hari ini PDI dalam kasus ini pasang badan, sampai Yasonna membangun tim untuk menjadi advokat,” ujar dia.

“Itu kemudian menjadi indikasi kuat bahwa HM membuka kunci kasus konspirasi ini. karena sampai hari ini dinonaktifkan tidak, dipecat tidak. PDIP juga mencari tidak. KPK juga tidak mencari secara tegas,” ujar dia.

https://balicitizen.com/demokrat-leb...kasus-korupsi/

Selalu aja ada yg korupsi