News
Batal
KATEGORI
link has been copied
123
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5e2635d98d9b1763fd75a1a0/heboh-ditolak-buruh-apa-sih-omnibus-law-itu
Apa sih omnibus law yang bikin ratusan buruh demo di DPR? Buat kamu yang belum tahu nih, omnibus law itu aturan yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Manfaatnya, omnibus law menyelesaikan masalah tumpang tindih peraturan perundang-undangan.
Lapor Hansip
21-01-2020 06:20

Heboh Ditolak Buruh, Apa Sih Omnibus Law Itu?

Past Hot Thread
Heboh Ditolak Buruh, Apa Sih Omnibus Law Itu?


Jakarta - Di Depan DPR sejak pagi hingga siang tadi, Senin (20/1/2020), ramai. Ratusan buruh yang tergabung dalam aliansi gerakan buruh menggelar aksi demo menolak omnibus law atau yang dikenal juga dengan undang-undang (UU) 'sapu jagat'.

Apa sih omnibus law yang bikin ratusan buruh demo di DPR? Buat kamu yang belum tahu nih, omnibus law itu aturan yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Manfaatnya, omnibus law menyelesaikan masalah tumpang tindih peraturan perundang-undangan.

Ada 79 undang-undang dengan 1.244 pasal yang direvisi sekaligus. UU tersebut direvisi karena dinilai menghambat investasi. Dengan omnibus law, harapannya investasi semakin mudah masuk ke Indonesia.


Ada dua Rancangan Undang-Undang (RUU) omnibus law yang diajukan ke DPR yaitu omnibus law cipta lapangan kerja dan omnibus law perpajakan. Emang banyak sih materi aturan yang bakal dimuat dalam omnibus law, ya namanya juga penyatuan dari sekian banyak aturan. Berikut rinciannya ya:

Omnibus law cipta lapangan kerja mencakup 11 klaster dari 31 kementerian dan lembaga terkait. Adapun 11 klaster tersebut adalah 1) Penyederhanaan Perizinan, 2) Persyaratan Investasi, 3) Ketenagakerjaan, 4) Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM, 5) Kemudahan Berusaha, 6) Dukungan Riset dan Inovasi, 7) Administrasi Pemerintahan, 8) Pengenaan Sanksi, 9) Pengadaan Lahan, 10) Investasi dan Proyek Pemerintah, dan 11) Kawasan Ekonomi.

Sedangkan, omnibus law perpajakan mencakup 6 pilar, yaitu 1) Pendanaan Investasi, 2) Sistem Teritori, 3) Subjek Pajak Orang Pribadi, 4) Kepatuhan Wajib Pajak, 5) Keadilan Iklim Berusaha, dan 6) Fasilitas.

Nah yang hari ini didemo para buruh terkait omnibus law penciptaan lapangan kerja? Apa saja yang diatur dalam omnibus law penciptaan lapangan kerja?

Nah khusus omnibus law lapangan kerja, para buruh merasa terancam. Ada beberapa pasal yang mengusik mereka.
Pertama, soal cuti hamil dalam UU 13 Tahun 2003 diatur tentang cuti hamil. Misalnya di Pasal 82 yang menyebut buruh perempuan berhak mendapatkan istirahat 1,5 bulan sebelum lahir dan 1,5 bulan sesudah melahirkan.

Memang dalam draft yang diterima detikcom, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tidak ada yang mengatur cuti hamil untuk buruh perempuan. Namun, bukan berarti omnibus law akan menghapuskan aturan yang tercantum dalam UU sebelumnya. Karena, omnibus Law ialah UU yang dibuat untuk menyasar satu isu tertentu dalam UU sebelumnya.

Kedua, ada isu Omnibus Law menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha. Sanksi itu sebelumnya juga diatur dalam UU 13 Tahun 2003.

Misalnya pengusaha yang membayar upah di bawah minimum bisa dipenjara selama 1 hingga 4 tahun. Tapi sekali lagi bukan berarti tidak tertuang dalam draft Omnibus Law maka aturan itu hilang. Lagipula dalam draft tersebut juga masih menjabarkan sanksi-sanksi yang bisa diterima pengusaha.

Ketiga, Lalu ada juga penolakan lantaran membebaskan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Dengan begitu para buruh khawatir ketersediaan lapangan kerja semakin berkurang dengan kedatangan para TKA.

Jika dilihat dari draft Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, ada beberapa pasal yang mengatur tentang penggunaan TKA dalam BAB IV Ketenagakerajaan. Misalnya di Pasal 437 dijelaskan setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal itu juga menyebut pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing. Selain itu disebutkan TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.

Keempat, Para buruh juga menolak sistem pengupahan yang ada dalam draft beleid tersebut. Menurut mereka sistem pengupahan nantinya akan diubah menjadi perhitungan jam. Jika pekerja bekerja kurang dari 40 jam seminggu berpotensi mendapatkan gaji di bawah upah minimum.

Berdasarkan bahan penjelasan Kemenko Perekonomian, Omnibus Law memang akan mengatur skema upah per jam. Namun upah minimum yang biasanya juga tidak dihapuskan.

Kelima, Para buruh juga mengkhawatirkan hilangnya pesangon bagi pekerja yang terkena PHK. Pesangon itu ubah menjadi tunjangan PHK.

Namun berdasarkan draft RUU tentang Penciptaan Lapangan Kerja masih mengatur pembayaran pesangon. Besaran perhitungan uang pesangonnya pun sama dengan yang diatur dalam UU 13 Tahun 2003.

Misalnya untuk masa kerja kurang dari 1 tahun dapat 1 bulan upah, lalu masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, dapat 2 bulan upah. Kemudian masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, dapat 3 bulan upah dan seterusnya.


Sumur: https://m.detik.com/finance/berita-e...tu?single=true


Sepertinya ga ada masalah ya dlm undang2 omnibus law nya.emoticon-Bingung
profile-picture
profile-picture
profile-picture
bugisbanjar dan 23 lainnya memberi reputasi
24
Masuk atau Daftar untuk memberikan balasan
Halaman 1 dari 7
Heboh Ditolak Buruh, Apa Sih Omnibus Law Itu?
21-01-2020 06:25
Kurang lebih 11-12 sama yg demo ribut ruu kmarin. Mayoritas cm korban kompor. Makin garang demonya makin kentara kalau cm korban kompor
profile-picture
profile-picture
profile-picture
tiobiennyo dan 21 lainnya memberi reputasi
22 0
22
Heboh Ditolak Buruh, Apa Sih Omnibus Law Itu?
21-01-2020 06:27
Dari ane baca, kesimpulanny, buruh cuma pengen maen refreshing, caranya dengan berdemo..
profile-picture
profile-picture
profile-picture
dragunity dan 15 lainnya memberi reputasi
16 0
16
Heboh Ditolak Buruh, Apa Sih Omnibus Law Itu?
21-01-2020 06:29
Ini kerugiannya buat buruh. Jangan cuma dilihat dari sisi investor saja. Lihat juga dari sisi buruh.



1. Menghilangkan upah minimum


Dampak terburuk yang secara langsung dirasakan buruh adalah hilangnya upah minimum. Hal ini, terlihat, dari keinginan pemerintah yang hendak menerapkan sistem upah per jam.

Dengan kata lain, pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam seminggu, maka upahnya otomatis akan di bawah upah minimum.

"Memang, ada pernyataan yang mengatakan jika pekerja yang bekerja 40 jam seminggu akan mendapat upah seperti biasa. Sedangkan yang di bawah itu menggunakan upah per jam," kata Iqbal, Selasa (7/1/2020).

Iqbal menilai hal ini akan semakin menyengsarakan bagi pekerja yang sakit, menjalankan ibadah sesuai kewajiban agamanya, atau cuti melahirkan. Dimana upahnya tidak lagi dibayar karena pada saat itu dianggap tidak bekerja.

Baca juga: Kontroversi Upah Per Jam: Ditolak Buruh, Didukung Pengusaha

Namun demikian, menurutnya, hal ini hanya akal-akalan. Sebab dalam praktik, akan sangat mudah bagi pengusaha untuk menurunkan jam kerja, sehingga pekerja tidak lagi bekerja 40 jam.

Lagipula, penerapan yang berbeda seperti ini adalah bentuk diskriminasi terhadap upah minimum.

"Upah minimum adalah upah minimum, berlaku bagi semua warga negara yang bekerja sebagai jaring pengaman. Tidak ada dua istilah, misalnya upah minimum bulanan dan upah minimum per jam," terang Iqbal.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan, tidak boleh ada pekerja yang mendapatkan upah di bawah upah minimum. Jika itu dilakukan, sama saja dengan kejahatan.

Pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum bisa dipidana.

"Karena itu, berdasarkan uraian di atas, sangat terlihat jika pemberian upah per jam adalah mekanisme untuk menghilangkan upah minimum. Karena ke depan akan banyak perusahaan yang mempekerjakan buruhnya hanya beberapa jam dalam sehari," tegasnya.

2. Menghilangkan pesangon


Iqbal menyebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pernah menggunakan istilah baru dalam omnibus law, yakni tunjangan PHK yang besarnya mencapai 6 bulan upah.

Terkait hal ini, Iqbal mengatakan, dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 masalah pesangon sudah diatur bagi buruh yang terkena PHK.

Besarnya pesangon adalah maksimal 9 bulan, dan bisa dikalikan 2 untuk jenis PHK tertentu, sehingga bisa mendapatkan 18 bulan upah. Selain itu, mendapatkan penghargaan masa kerja maksimal 10 bulan upah, dan penggantian hak minimal 15 persen dari toal pesangon atau penghargaan masa kerja.


"Dengan kata lain, pesangon yang sudah diatur dengan baik di dalam UU 13/2003 justru akan dihilangkan dan digantikan dengan istilah baru, tunjangan PHK yang hanya 6 bulan upah. Padahal sebelumnya, buruh berhak mendapatkan hingga 38 bulan upah lebih," ujarnya.

Baca juga: Omnibus Law Bakal Atur Tunjangan PHK 6 Bulan Upah, Bagaimana Aturan Saat Ini?

3. Fleksibilitas pasar kerja atau penggunaan outsourcing dan buruh kontrak diperluas


Dalam omnibus law, dikenalkan istilah fleksibilitas pasar kerja. Iqbal menilai, istilah ini dapat diartikan tidak adanya kepastian kerja dan pengangkatan karyawan tetap (PKWTT).

"Jika di UU 13/2003 outsourcing hanya dibatasi pada 5 jenis pekerjaan, nampaknya ke depan semua jenis pekerjaan bisa di-outsoursing-kan. Jika ini terjadi, masa depan buruh tidak jelas. Sudahlah hubungan kerjanya fleksibel yang artinya sangat mudah di PHK, tidak ada lagi upah minimum, dan pesangon dihapuskan," sebut Iqbal.

4. Lapangan pekerjaan yang tersedia berpotensi diisi Tenaga Kerja Asing (TKA) Unskill


Terkait TKA, dalam UU 13/2003, penggunaan TKA harus memenuhi beberapa persyaratan. Antara lain, TKA hanya boleh untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tertentu.

TKA yang tidak memiliki keterampilan khusus (unskilled workers) tidak diperbolehkan bekerja di Indonesia.

Jenis pekerjaannya pun adalah pekerjaan tertentu yang membutuhkan keahlian khusus yang belum banyak dimiliki pekerja lokal, seperti akuntansi internasional, maintenance untuk mesin teknologi tinggi, dan ahli hukum internasional.

Baca juga: Menko Airlangga: Omnibus Law Permudah Perekrutan Tenaga Kerja Asing

Selain itu, waktunya dibatasi. Dalam waktu tertentu, misalnya 3 – 5 tahun, dia harus kembali ke negaranya. Hal yang lain, setiap TKA harus didampingi oleh pekerja lokal.

Tujuannya adalah, supaya terjadi transfer of job dan transfer of knowledge, sehingga pada satu saat nanti pekerja Indonesia bisa mengerjakan pekerjaan sang TKA .

"Dalam omnibus law terdapat wacana, semua persyaratan yang sudah diatur akan dihapus. Sehingga TKA bisa bebas sebebas-bebasnya bekerja di Indonesia. Hal ini, tentu saja akan mengancam ketersediaan lapangan kerja untuk orang Indonesia. Karena pekerjaan yang mestinya bisa diempati oleh orang lokal diisi oleh TKA," ujar Iqbal.

5. Jaminan sosial terancam hilang

Menurutnya, jaminan sosial yang hilang diakibatkan karena sistem kerja yang fleksibel. Sebagaimana diketahui, agar bisa mendapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua, maka harus ada kepastian pekerjaan.

"Dengan skema sebagaimana tersebut di atas, jaminan sosial pun terancam hilang. Khususnya jaminan hari tua dan jaminan pensiun," ungkap Iqbal.

Baca juga: Poin-poin Omnibus Law Perpajakan Beres, Tapi Cipta Lapangan Kerja Belum Rampung

6. Menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha


Dalam omnibus law, juga ada wacana untuk menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha. Dalam UU 13/2003, disebutkan sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak membayar hak-hak buruh.

Sebagai contoh, pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum, bisa dipenjara selama 1 hingga 4 tahun.

Jika sanksi pidana ini dihilangkan, kata Iqbal, bisa jadi pengusaha akan seenaknya membayar upah buruh lebih rendah dari upah minimum.

Dampaknya, akan banyak hak buruh yang tidak berikan pengusaha. Karena tidak ada efek jera,” ujar dia.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
buruhrokok dan 15 lainnya memberi reputasi
14 2
12
Lihat 5 balasan
Heboh Ditolak Buruh, Apa Sih Omnibus Law Itu?
Lapor Hansip
21-01-2020 06:40
Balasan post jkwselalub3n4r
Quote:Original Posted By jkwselalub3n4r
Ini kerugiannya buat buruh. Jangan cuma dilihat dari sisi investor saja. Lihat juga dari sisi buruh.



1. Menghilangkan upah minimum


Dampak terburuk yang secara langsung dirasakan buruh adalah hilangnya upah minimum. Hal ini, terlihat, dari keinginan pemerintah yang hendak menerapkan sistem upah per jam.

Dengan kata lain, pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam seminggu, maka upahnya otomatis akan di bawah upah minimum.

"Memang, ada pernyataan yang mengatakan jika pekerja yang bekerja 40 jam seminggu akan mendapat upah seperti biasa. Sedangkan yang di bawah itu menggunakan upah per jam," kata Iqbal, Selasa (7/1/2020).

Iqbal menilai hal ini akan semakin menyengsarakan bagi pekerja yang sakit, menjalankan ibadah sesuai kewajiban agamanya, atau cuti melahirkan. Dimana upahnya tidak lagi dibayar karena pada saat itu dianggap tidak bekerja.

Baca juga: Kontroversi Upah Per Jam: Ditolak Buruh, Didukung Pengusaha

Namun demikian, menurutnya, hal ini hanya akal-akalan. Sebab dalam praktik, akan sangat mudah bagi pengusaha untuk menurunkan jam kerja, sehingga pekerja tidak lagi bekerja 40 jam.

Lagipula, penerapan yang berbeda seperti ini adalah bentuk diskriminasi terhadap upah minimum.

"Upah minimum adalah upah minimum, berlaku bagi semua warga negara yang bekerja sebagai jaring pengaman. Tidak ada dua istilah, misalnya upah minimum bulanan dan upah minimum per jam," terang Iqbal.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan, tidak boleh ada pekerja yang mendapatkan upah di bawah upah minimum. Jika itu dilakukan, sama saja dengan kejahatan.

Pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum bisa dipidana.

"Karena itu, berdasarkan uraian di atas, sangat terlihat jika pemberian upah per jam adalah mekanisme untuk menghilangkan upah minimum. Karena ke depan akan banyak perusahaan yang mempekerjakan buruhnya hanya beberapa jam dalam sehari," tegasnya.

2. Menghilangkan pesangon


Iqbal menyebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pernah menggunakan istilah baru dalam omnibus law, yakni tunjangan PHK yang besarnya mencapai 6 bulan upah.

Terkait hal ini, Iqbal mengatakan, dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 masalah pesangon sudah diatur bagi buruh yang terkena PHK.

Besarnya pesangon adalah maksimal 9 bulan, dan bisa dikalikan 2 untuk jenis PHK tertentu, sehingga bisa mendapatkan 18 bulan upah. Selain itu, mendapatkan penghargaan masa kerja maksimal 10 bulan upah, dan penggantian hak minimal 15 persen dari toal pesangon atau penghargaan masa kerja.


"Dengan kata lain, pesangon yang sudah diatur dengan baik di dalam UU 13/2003 justru akan dihilangkan dan digantikan dengan istilah baru, tunjangan PHK yang hanya 6 bulan upah. Padahal sebelumnya, buruh berhak mendapatkan hingga 38 bulan upah lebih," ujarnya.

Baca juga: Omnibus Law Bakal Atur Tunjangan PHK 6 Bulan Upah, Bagaimana Aturan Saat Ini?

3. Fleksibilitas pasar kerja atau penggunaan outsourcing dan buruh kontrak diperluas


Dalam omnibus law, dikenalkan istilah fleksibilitas pasar kerja. Iqbal menilai, istilah ini dapat diartikan tidak adanya kepastian kerja dan pengangkatan karyawan tetap (PKWTT).

"Jika di UU 13/2003 outsourcing hanya dibatasi pada 5 jenis pekerjaan, nampaknya ke depan semua jenis pekerjaan bisa di-outsoursing-kan. Jika ini terjadi, masa depan buruh tidak jelas. Sudahlah hubungan kerjanya fleksibel yang artinya sangat mudah di PHK, tidak ada lagi upah minimum, dan pesangon dihapuskan," sebut Iqbal.

4. Lapangan pekerjaan yang tersedia berpotensi diisi Tenaga Kerja Asing (TKA) Unskill


Terkait TKA, dalam UU 13/2003, penggunaan TKA harus memenuhi beberapa persyaratan. Antara lain, TKA hanya boleh untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tertentu.

TKA yang tidak memiliki keterampilan khusus (unskilled workers) tidak diperbolehkan bekerja di Indonesia.

Jenis pekerjaannya pun adalah pekerjaan tertentu yang membutuhkan keahlian khusus yang belum banyak dimiliki pekerja lokal, seperti akuntansi internasional, maintenance untuk mesin teknologi tinggi, dan ahli hukum internasional.

Baca juga: Menko Airlangga: Omnibus Law Permudah Perekrutan Tenaga Kerja Asing

Selain itu, waktunya dibatasi. Dalam waktu tertentu, misalnya 3 – 5 tahun, dia harus kembali ke negaranya. Hal yang lain, setiap TKA harus didampingi oleh pekerja lokal.

Tujuannya adalah, supaya terjadi transfer of job dan transfer of knowledge, sehingga pada satu saat nanti pekerja Indonesia bisa mengerjakan pekerjaan sang TKA .

"Dalam omnibus law terdapat wacana, semua persyaratan yang sudah diatur akan dihapus. Sehingga TKA bisa bebas sebebas-bebasnya bekerja di Indonesia. Hal ini, tentu saja akan mengancam ketersediaan lapangan kerja untuk orang Indonesia. Karena pekerjaan yang mestinya bisa diempati oleh orang lokal diisi oleh TKA," ujar Iqbal.

5. Jaminan sosial terancam hilang

Menurutnya, jaminan sosial yang hilang diakibatkan karena sistem kerja yang fleksibel. Sebagaimana diketahui, agar bisa mendapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua, maka harus ada kepastian pekerjaan.

"Dengan skema sebagaimana tersebut di atas, jaminan sosial pun terancam hilang. Khususnya jaminan hari tua dan jaminan pensiun," ungkap Iqbal.

Baca juga: Poin-poin Omnibus Law Perpajakan Beres, Tapi Cipta Lapangan Kerja Belum Rampung

6. Menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha


Dalam omnibus law, juga ada wacana untuk menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha. Dalam UU 13/2003, disebutkan sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak membayar hak-hak buruh.

Sebagai contoh, pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum, bisa dipenjara selama 1 hingga 4 tahun.

Jika sanksi pidana ini dihilangkan, kata Iqbal, bisa jadi pengusaha akan seenaknya membayar upah buruh lebih rendah dari upah minimum.

Dampaknya, akan banyak hak buruh yang tidak berikan pengusaha. Karena tidak ada efek jera,” ujar dia.


Ini kan kata iqbal bre.
Apakah iqbal ahli hukum? Sudahkah iqbal berkonsultasi dgn ahli hukum atau pihak pembuat undang2 nya?
Soalnya yg ane liat statement iqbal beda dgn penjelasan detikcom,
Tapi ya kita liat aja nanti bre..
profile-picture
profile-picture
profile-picture
Aramina dan 14 lainnya memberi reputasi
15 0
15
Heboh Ditolak Buruh, Apa Sih Omnibus Law Itu?
21-01-2020 06:44
Resign g mau juga.
profile-picture
profile-picture
simsol... dan Jakban805 memberi reputasi
2 0
2
Heboh Ditolak Buruh, Apa Sih Omnibus Law Itu?
Lapor Hansip
21-01-2020 06:47
Balasan post Jakban805
@Jakban805 Ya kalau gitu silahkan bantah Iqbal. Mudah toh? Atau keluarin tuh draft UU omnibuslaw. Biar bisa dibaca bersama. Ane juga seneng kalau ga disumput2in kek begini. Ga simpang siur.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
elangbiru00 dan 5 lainnya memberi reputasi
6 0
6
Heboh Ditolak Buruh, Apa Sih Omnibus Law Itu?
21-01-2020 06:47
yang demo ga ada yang hobby baca...hobby nya dengar hoak..
jadi nya mudah di boongin
profile-picture
profile-picture
profile-picture
eriksa dan 7 lainnya memberi reputasi
8 0
8
Heboh Ditolak Buruh, Apa Sih Omnibus Law Itu?
21-01-2020 07:07
UU sapu jagat
profile-picture
profile-picture
simsol... dan Jakban805 memberi reputasi
2 0
2
Heboh Ditolak Buruh, Apa Sih Omnibus Law Itu?
21-01-2020 07:26
hasil provokasi said iqbal yg takut kehilangan duid iuran bulanan
profile-picture
profile-picture
profile-picture
rastareno18 dan 9 lainnya memberi reputasi
10 0
10
Heboh Ditolak Buruh, Apa Sih Omnibus Law Itu?
21-01-2020 07:58
pengusaha mulai sebel ya siap siap aja itu tukang demo diganti perannya pake robot emoticon-Big Grin
profile-picture
simsol... memberi reputasi
1 0
1
Heboh Ditolak Buruh, Apa Sih Omnibus Law Itu?
21-01-2020 08:07
Kalau pesangon masa pensiun di hilangkan gak ya ?
profile-picture
profile-picture
juraganind0 dan simsol... memberi reputasi
2 0
2
Lihat 9 balasan
Heboh Ditolak Buruh, Apa Sih Omnibus Law Itu?
21-01-2020 08:08
makanya jangan cuma jadi karyawan
coba jadi bos gih klo bisa, ribut terus kerjanya
Diubah oleh MrJeffBezos
profile-picture
profile-picture
profile-picture
rastareno18 dan 4 lainnya memberi reputasi
5 0
5
Lihat 1 balasan
Heboh Ditolak Buruh, Apa Sih Omnibus Law Itu?
Lapor Hansip
21-01-2020 08:13
Balasan post lumberjack2000
Quote:Original Posted By lumberjack2000
Kalau pesangon masa pensiun di hilangkan gak ya ?



dimasukkan ke BPJS ketenagakerjaan menurut info yang saya dapat pak, jadi masuk Jaminan Pensiun (JP), tapi ya jelas ga sebesar pesangon sekarang.

Kalau sekarang kan misal PHK, dapetnya JP + pesangon.
Kalau nanti dapetnya JP saja.

Jatohnya memang akan jauh lebih kecil. Bukan jauh lagi, tapi sangat kecil. Tapi memang beban pesangon kita untuk pengusaha terlalu berat. Pesangon bisa sampai 26 kali gaji. Gimana pengusaha ga keteteran?

https://www.cnbcindonesia.com/news/20190703192017-4-82550/pengusaha-angkat-tangan-bayar-pesangon-sampai-26-kali-gaji
profile-picture
profile-picture
profile-picture
buruhrokok dan 4 lainnya memberi reputasi
5 0
5
Heboh Ditolak Buruh, Apa Sih Omnibus Law Itu?
Lapor Hansip
21-01-2020 08:15
Balasan post MrJeffBezos
Quote:Original Posted By MrJeffBezos
makanya jangan cuma jadi karyawan
coba jadi bos gih klo bisa, ribut terus kerjanya


setuju pak. pengusaha juga mikir, gimana bisa gaji karyawannya. atau gimana supaya ga perlu harus mecat. bebannya lebih berat apalagi penjualan kadang ga sesuai target. apalagi saingan sama barang impor dari tiongkok. berat sekali pak.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
aldonistic dan 7 lainnya memberi reputasi
8 0
8
Heboh Ditolak Buruh, Apa Sih Omnibus Law Itu?
21-01-2020 08:21
Quote:Original Posted By juraganind0
setuju pak. pengusaha juga mikir, gimana bisa gaji karyawannya. atau gimana supaya ga perlu harus mecat. bebannya lebih berat apalagi penjualan kadang ga sesuai target. apalagi saingan sama barang impor dari tiongkok. berat sekali pak.


apalagi barang dari tiongkok sangat mudah di dapat, tuh shopee gratis ongkir banyak yg dikirim dari tiongkok, ongkir cuma 10rb, udah di subsidi sama pemerintahnya jadi murah
profile-picture
profile-picture
profile-picture
ayytomz dan 6 lainnya memberi reputasi
7 0
7
Lihat 3 balasan
Heboh Ditolak Buruh, Apa Sih Omnibus Law Itu?
Lapor Hansip
21-01-2020 08:25
Balasan post MrJeffBezos
Quote:Original Posted By MrJeffBezos


apalagi barang dari tiongkok sangat mudah di dapat, tuh shopee gratis ongkir banyak yg dikirim dari tiongkok, ongkir cuma 10rb, udah di subsidi sama pemerintahnya jadi murah


Ya itulah pak. Kita disuruh saingan harga sama luar. Tapi di dalam negeri kita sendiri kurang sekali proteksinya dari serbuan barang barang impor tiongkok. Saya bukannya menyalahkan pemerintah ya pak, tapi itulah yang terjadi di lapangan.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
aldonistic dan 4 lainnya memberi reputasi
5 0
5
Heboh Ditolak Buruh, Apa Sih Omnibus Law Itu?
Lapor Hansip
21-01-2020 08:28
Balasan post lumberjack2000
@juraganind0 tapi kasian juga yang sudah loyal ke perusahaan lebih dari 30 tahun bekerja di perusahaan itu dong gan? emoticon-Frown
profile-picture
profile-picture
simsol... dan juraganind0 memberi reputasi
2 0
2
Heboh Ditolak Buruh, Apa Sih Omnibus Law Itu?
Lapor Hansip
21-01-2020 08:33
Balasan post packyu
Quote:Original Posted By packyu
@juraganind0 tapi kasian juga yang sudah loyal ke perusahaan lebih dari 30 tahun bekerja di perusahaan itu dong gan? emoticon-Frown


Dilema sih pak. Kalau pengusaha mempekerjakan dia sampai 30 tahun lebih berarti itu orang memang pekerjaannya bagus. Wajar dikasih bonus. Tapi ya jangan sampai mewajibkan juga sampai 26x Gaji pak. Namanya pabrik dia mempekerjakan bisa ribuan sampai puluhan ribu orang. Kalau yang 30 tahun lebih jumlahnya biasanya ga terlalu banyak. Tapi yang kerjanya misal 7 tahun kerja, jumlahnya banyak. Nah dikaliin deh tuh sama ribuan karyawan. Keblinger juga pak.

Bisa pak, Dibandingkan saja dengan pesangon di negara negara lain. Normalnya di Eropa kisaran 3x gaji pak. Paling tinggi pun 7x gaji di Spanyol.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
aldonistic dan 7 lainnya memberi reputasi
8 0
8
Heboh Ditolak Buruh, Apa Sih Omnibus Law Itu?
21-01-2020 08:41
asik,.koordiantor dpt uit lg... dana buruh yg terkumpul diabisin... buruh aja yg dimanfaatin/.kesian
profile-picture
simsol... memberi reputasi
1 0
1
Heboh Ditolak Buruh, Apa Sih Omnibus Law Itu?
Lapor Hansip
21-01-2020 08:45
Balasan post packyu
@juraganind0 @packyu semoga imbasnya gak ke BUMN,BUMD gan, soalnya semua mengacu ke uu tenagakerja
profile-picture
profile-picture
juraganind0 dan simsol... memberi reputasi
2 0
2
Halaman 1 dari 7
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Copyright © 2020, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia