JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengadakan Disaster Warning System dengan pengeras suara yang yang biasa dikenal dengan toa. Tidak tanggung-tanggung, anggaran yang diajukan untuk pengadaan peringatan dini bencana ini, termasuk banjir, bernilai Rp 4 Miliar.

Namun banyak penolakan yang didapat oleh Pemprov DKI Jakarta, termasuk dari warga di RT 5/ RW 7, di Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Pasalnya, di lokasi ini sudah terpasang pengeras suara berbentuk sirene, namun warga menganggap alat tersebut tidak berfungsi efektif.

Menurut warga, sirene yang dipasang di empat titik di kawasan Bidara Cina tidak aktif. Delapan tahun terpasang, warga bahkan tak tahu bagaimana cara pengoperasian alat tersebut. Saat banjir tiba warga justru mendapatkan informasi melalui media sosial ataupun media massa.

Baca Juga: Pengadaan Toa Bukan Satu-satunya Cara Antisipasi Dini Bencana
Warga bahkan secara mandiri membangun koordinasi dengan Pintu Air Katulampa untuk berjaga dari datangnya banjir. Sebagai daerah yang selalu terdampak banjir, wilayah Bidara Cina justru menolak jika pemerintah memberikan tambahan sirine.
Menurut Mamat Sahroni selaku Ketua RW 7, ketimbang membeli sirene yang tak berfungsi, Mamat lebih memilih bantuan guna mempercepat koordinasi antar RT saat banjir tiba. 
#toa #banjir #BanjirDKI #anggarantoa


Sumber

Warga DKI saja sudah pada nolak karena gak efektif, ini kok masih di paksakan pembelian TOA, kan aneh ?