Anies Irit Bicara Soal Pembebasan Lahan Bidara Cina

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak menjelaskan banyak terkait dengan pembebasan lahan di kawasan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Ia hanya berjanji akan menjelaskan hal tersebut secara detail.

"Oh, nanti sesudah lengkap semuanya baru diumumkan," kata Anies di GOR Sumantri, Jakarta, Jumat (17/1).

Seperti yang belakangan ramai dibicarakan, pembebasan lahan yang bakal dilakukan ialah untuk proyek sodetan Kali Ciliwung. Lokasi tersebut bertempatan di belakang STIS Otista, Jakarta Timur.

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto mengatakan eksekusi pembebasan bakal dilakukan pemerintah pusat.

Hal ini dilakukan karena anggaran pembebasan yang juga berasal dari pemerintah pusat.

"Bukan (DKI yang eksekusi) itu bagian BBWSCC. Jadi kalau tidak dibebankan (ke DKI) enggak perlu Satpol PP dong di-clearing BBWSCC," kata Heru kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/1).

Heru mengaku tidak tahu detail berapa banyak warga yang terdampak dalam proyek tersebut. Ia menyatakan tugas DKI hanya untuk melakukan sosialisasi kepada para warga yang akan terdampak.

"Ada di BPN yang inventarisir berapa kita hanya mensosialisasikan menyampaikan trasenya kira kira akan berapa dan mereka terkena dampak berapa," ujar dia.



Anies Baswedan diketahui mengeluarkan Keputusan Gubernur nomor 1744 tahun 2019. Keputusan ini mengatur tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sodetan Kali Ciliwung di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur.

Di dalam keputusan itu tercantum bahwa tim pengadaan itu bertugas untuk melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan

Kemudian tim juga bertugas menyiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan serta mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan.

Kawasan yang akan menjadi tempat sodetan ialah di belakang Sekolah Tinggi Ilmu Statistika (STIS) Otista, Jakarta Timur sampai dengan kawasan Cipinang Besar Selatan. Sementara kebutuhan awal untuk pembangunan sodetan ini ialah sepanjang 18.097 meter persegi.

Sejauh ini yang sudah dibebaskan ialah sepanjang 5.967 meter persegi. Sementara DKI akan membebaskan sepanjang 1.200 meter dan yang sudah disetujui warga ialah sepanjang 600 meter. (ctr/ain)
sumber

☆☆☆☆☆

Sebelumnya, mari kita flashback kebelakang, ketika ada orang yang arogan demi pencitraan baik dimata pemilihnya berkata :

Quote:

"Menggusur itu hanya akan menyebabkan kesengsaraan buat warga. Karena itu saya berkomitmen tidak akan melakukan penggusuran."

"Saya tidak suka konsep menggusur, kami justru melakukan penataan karena di seluruh dunia bisa ditata, Jakarta saja yang digarisin terus dipindah kayak barang."

"Ya Allah ini kan manusia bukan barang."

"Saya tidak akan gusur, Bu. Yang saya akan lakukan adalah peremajaan kota. Jadi nanti tempat tinggal ibu ditata ulang. Sementara proses pembangunan, ibu akan direlokasi ke tempat sementara. Kalau sudah jadi, ibu bisa kembali ke tempat asal lagi."

"Tadi saya jalan-jalan blusukan di dalam saya tanya ibu bapak pengen apa? Banyak bilang jangan digusur. Kita saya juga sampaikan masalah yang kita hadapi gusur atau tidak tapi kita ingin ada keadilan. Bagaimana keadilan untuk semua."

"Kami lebih mengedepankan peremajaan kampung, di mana kampung-kampung dihidupkan bukan dipindahkan penduduknya."

"Penggusuran itu cara kuno, sementara kami akan melakukan hal yang baru yakni penataan, dengan manusiawi."

Sudah? Itu belum termasuk narasi keberpihakan yang membawa tangis dan airmata korban penggusuran.

Sekarang catat Nies!
Jakarta ini besar dibangun dari banyaknya penggusuran untuk pembangunan kota. Digusur! Bukan digeser! Tak ada sebuah rumahpun yang digeser dari Ancol untuk digeser hingga Gunung Sahari! Sebentar.....



Menjilat ludah sendiri. Makanya kalau mau membuang ludah, cari tempat yang bersih dan sepi. Jadi saat nanti harus menjilat ludah sendiri tak malu hati dan tak berat untuk bicara.

Ketika atasan terbiasa berkelit, maka bawahan penjilatpun akan ikut berkelit. Mau ini proyek PUPR. Mau dananya dari PUPR. Ini masyarakat Jakarta. Demi kepentingan masyarakat Jakarta. Jadi yang punya andil utama dalam penggusuran ini jelas Pemprov DKI Jakarta. Kenapa harus berkelit? Kenapa sampai bilang tak perlu Satpol PP untuk pengamanan penggusuran? Lantas siapa yang harus turun? TNI? Kepolisian? Atau PNS yang bekerja di PUPR?

Bicara koq tolol gak dipikir lagi. Semudah itu lepas tangan seolah tanpa dosa dan tak mau dipersalahkan. Tapi nanti giliran proyeknya selesai, diklaim bahwa penanggulangan banjir telah dikerjakan era Anies Baswedan. Uenak tenan!

Kementerian PUPR tak peduli para penghuni bantaran sungai Ciliwung itu mau digusur atau digeser. Pokoknya area yang dibutuhkan oleh PUPR untuk membuat lebar aliran sungai Ciliwung harus steril dari perumahan penduduk.

Jadi kalau Anies tak mau menggusur atau malu untuk melakukan penggusuran, suruh semua Satpol PP untuk menggeser seluruh rumah diarea yang telah disepakati. Geser sejauh kalian bisa. Tidak bisa? Minta bantuan pada 58% pemilih Anies untuk ikut menggeser perumahan tersebut. Kurang? Panggil 7 juta massa Monas untuk ikut menggeser. Terserah, mau geser ke jalan raya keq. Mau geser sampai rumah Anies keq. Yang penting kosong!

Hanya. Sekarang pakai kalimat hanya. Hanya mendata. Hanya membantu. Hanya menjembatani.
Pintar berkelit, tapi bloon dalam kenyataan.

Kalau memang Anies bilang hanya menata lalu akan mengembalikan masyarakat ketempat awalnya, ya silakan saja geser kembali rumah-rumah itu sampai nyemplung ke sungai Ciliwung.

Mendingan dulu bicara seperti ini Nies :

"Wah, nggak bisa Bu. Rumah Ibu tetap harus digusur untuk pelebaran sungai. Kalau nyatanya disini harus ada penggusuran ya tetap akan digusur demi masyarakat banyak. Saya lebih baik tidak Ibu pilih daripada keputusan saya justru merugikan masyarakat yang lebih banyak."

Tapi sayangnya, ucapan itu justru keluar dari seseorang yang untuk kampanye saja harus dikejar-kejar pendukung ente Nies. Sengaja agar timbul ketakutan pada masyarakat banyak. Padahal kalau mau, bisa saja oknum-oknum pendukung ente itu dicokok aparat Kepolisian. Tapi nyatanya tidak toh? Alasannya. Demi kepentingan yang lebih besar, seseorang harus mengalah dihinakan dan dinistakan didepan orang banyak.

Sekarang pakai logika ente Nies.
Pembangunan betonisasi Sungai Ciliwung pasti demi kepentingan masyarakat Jakarta, bukan masyarakat Bandung, Surabaya, atau Medan.
Yang mengerjakan adalah Kementerian PUPR.
Yang membayar segalanya adalah Kementerian PUPR dengan dana APBN.
Terus, anak buah ente berani bilang kalau Satpol PP Pemprov DKI Jakarta tak perlu turun tangan?

Muke gile lu!


HOT NEWS!
Si @zukrkayaknya sakit hati akun2 penebar cendol buat diri sendiri dibanned. Sekarang bikin akun-akun baru dengan fake akun yang udah ada.

Spoiler for akun fake zukr oon: