JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) Erick Thohir menyatakan akan membatalkan pembangunan gedung arsip BUMN. Padahal, pembangunan gedung ini sudah direncanakan oleh pendahulunya, Rini Soemarno.

Kata Erick, menyimpan arsip di sebuah gedung sudah ketinggalan zaman. Membangun gedung besar untuk menyimpan arsip-arsip BUMN juga dinilai membuang anggaran.

“Kemarin mau beli tanah atau gedung untuk gedung arsip, saya rasa sekarang eranya sudah iCloud, ngapain kita bikin sesuatu yang masif lagi (di Jakarta). Apalagi (kita juga) mau bikin ibu kota baru,” ujar Erick di Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

Sebagai informasi, saat Menteri BUMN masih dijabat Rini Soemarno, Kementerian BUMN menganggarkan pembangunan gedung arsip dan assesment center senilai Rp 50 miliar di tahun 2020. Anggaran tersebut dimasukan dalam pagu anggaran indikatif Kementerian BUMN.

Dikatakan Erick, anggaran sebesar itu lebih baik diperuntukkan untuk meremajakan Gedung Kementerian BUMN yang saat ini belum pernah direnovasi selama 30 tahun.

Erick menginginkan di tiap lantainya ada ruang kerja kreatif. Sehingga, para karyawan BUMN bisa bekerja dengan nyaman agar menghasilkan ide-ide kreatif.

“Semua lantai (di Gedung Kementerian BUMN) di renovasi jadi working space yang kreatif, apalagi ke depan kita mesti pikirkan, generasi muda yang ada di BUMN supaya memang working space-nya berbeda,” kata Erick.

Erick berniat merekrut lebih banyak pegawai usia di Kementerian BUMN. Usia milenial diperlukan untuk bekerja cepat.

Diketahui, selain menyisir sejumlah BUMN bermasalah, pemilik Mahaka Media ini juga melakukan perombakan besar di tubuh kementerian yang dipimpinnya.

Di awal menjabat, dia langsung merestrukturisasi para penjabat di Kementerian BUMN. Langkahnya yakni dengan sapu bersih seluruh pejabat eselon I di kementerian yang ia pimpin.

Sebanyak 6 pejabat eselon I kementerian BUMN itu dialihkan menjadi direksi di sejumlah perusahaan plat merah.

Erick melakukan perubahan struktur organisasi BUMN dengan mengangkat dua wakil menteri dan menghilangkan semua pejabat eselon 1.

Enam deputi dan satu sekretaris Kementerian BUMN dianggap bakal mampu membenahi kinerja perusahaan BUMN.

BUMN diharapkan bisa mencapai target pembenahan kinerja perusahaan sesuai indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI).

Erick pun mulai menjalankan misi Presiden Joko Widodo mengenai penciptaan birokrasi yang efektif dan efisien. Hal ini dilakukan dengan perombakan jajaran pejabat di Kementerian BUMN.

Saat ini, hanya tinggal Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro yang masih proses peralihan jabatan administrasi.

Erick berniat merekrut lebih banyak pegawai usia di Kementerian BUMN. Usia milenial diperlukan untuk bekerja cepat.

https://money.kompas.com/read/2019/1...hohir?page=all