Proyek Trotoar Cikini Dinilai Tak Matang, Pemprov: Tanggung Jawab Kontraktor

Jakarta - Dinas Bina Marga DKI Jakarta menolak jika disebut perencanaan trotoar di Cikini, Jakarta Pusat, tidak matang karena ada perubahan manhole. Menurutnya, proses pengerjaan trotoar belum sepenuhnya selesai.

"Pelaksanaan pembangunan trotoar masih on progress sehingga menjadi tanggung jawab sepenuhnya kontraktor pelaksana," ucap Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho, saat dikonfirmasi, Kamis (12/12/2019).

Menurut Hari, suatu proyek pasti memiliki perencanaan. Posisi galian di bawah tanah bisa saja berubah.

"Bahwa foto dan video yang diviralkan tersebut merupakan area block out untuk mengetahui kondisi utilitas existing di bawah tanah. Posisi galian bisa bergeser tergantung kondisi di bawah tanah," ucap Hari.

Hari menyampaikan perubahan posisi lubang itu masih tanggung jawab kontraktor. Target pekerjaan dan penyerahan kepada Pemprov dilaksanakan pada akhir Desember.

"Pergeseran yang mengakibatkan pembongkaran trotoar masih tanggung jawab kontraktor pelaksana. Jadi, masih tanggung jawab kontraktor segala biaya yang timbul menjadi risikonya," kata Hari.

Sebelumnya, Pemprov DKI membongkar trotoar Cikini yang baru dibangun untuk mengubah posisi manhole. Pengamat tata kota Nirwono Yoga menilai perencanaan Pemprov DKI dalam membangun trotoar tidak matang.

"Pembongkaran trotoar untuk perubahan posisi manhole dan ducting menunjukkan perencanaan dan pelaksanaannya tidak matang dan terjadi pemborosan anggaran rakyat," ujar Nirwono Yoga kepada detikcom.

Nirwono mengatakan pembongkaran trotoar tidak perlu terjadi jika perencanaan manhole dan ducting sudah lengkap dan detail. Ia menyarankan DPRD DKI menegur keras Pemprov DKI karena dinilai menghambur-hamburkan duit rakyat.

"Gubernur DKI juga dituntut untuk lebih serius membenahi dinas terkait dan mengawasinya dengan lebih ketat, terjun ke lapangan," kata Nirwono.
sumber

********

Trotoar dibongkar lagi, tanggung jawab kontraktor.
Tanggul rob jebol, tanggung jawab PUPR.
Next, banjir besar Jakarta, tanggung jawab PUPR karena tidak tepat waktu menyelesaikan bendungan.

Trotoar dibongkar lagi tetap menjadi tanggung jawab kontraktor atas segala resiko dan biayanya. Benar. Tapi bukan masalah itu bambaaaaang.

Ini masalah perencanaan.
Apa sebodoh itu Pemprov DKI memakai kontraktor yang tidak bisa membaca blue print atas proyek triliunan?

Yang dimasalahkan sejak awal, perencanaan. Bagaimana mungkin selalu ada bongkar pasang? Padahal tiap proyek pasti jelas. Dan tiap kontraktor pasti tahu mana yang akan dipasang dan dibongkar. Semuanya pasti atas perintah Pemprov. Dan Pemprov pasti tahu apa-apa yang dikerjakan kontraktor. Bukankah tiap proyek ada pengawas?

Ini Desember. Akhir tahun. Banyak anggaran yang mesti habis akhir tahun ini. Dan sudah jadi rahasia umum kalau tiap akhir tahun selalu ada pembongkaran jalan atau trotoar.

Nah, masalah bongkar pasang trotoar ini apakah karena anggaran sisa akhir tahun atau murni kesalahan kontraktor? Atau memang dinas Pemprov terkait memang sembrono dalam melakukan atau membuat perencanaan?

Kalau posisi lubang bisa bergeser, pastinya itu bukan karena direncanakan kontraktor.

Sudahlah, akui saja kalau proyek trotoar ini memang amburadul perencanaannya. Sejak asal proyek ini memang dipaksakan. Sama seperti proyek jalur sepeda.

Repot kalau atasan dan bawahan punya sikap yang sama. Sama-sama doyan ngeles dan gak pernah mau mengaku bersalah.

Mau sampai kapan seperti ini?