Menteri BUMN Erick Thohir telah memberhentikan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara karena menyelundupkan komponen Harley-Davidson. “Saya sebagai Menteri BUMN akan memberhentikan Dirut Garuda,” Kata Erick pada Hari Kamis 5 Desember 2019.

Berdasarkan hasil pemeriksaan audit komite, terungkap bahwa pembelian komponen Harley-Davidson merupakan pesanan Ari melalui pegawainya. Transaksi pembelian dilakukan pada April 2019 melalui rekening pribadi bagian keuangan Garuda di Amsterdam. Motor itu dibawa atas nama salah satu pegawai Ari yang berinisial SAS pada penerbangan Garuda Indonesia menggunakan pesawat Airbus A330-900 dan mendarat di Garuda Maintenance Facilities (GMF) pada 17 November 2019 lalu.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan pemeriksaan atas impor komponen motor Harley-Davidson bekas dan dua buah Sepeda Brompton yang diduga dilakukan secara ilegal melalui pesawat Airbus A330-900.

CNN Indonesia [Erick Thohir Pecat Dirut Garuda Karena Selundupkan Harley

Pesawat itu adalah pesawat baru dan merupakan pesanan dari Garuda Indonesia dan didatangkan dari Toulouse, Perancis, ke hangar PT GMF AeroAsia Bandara Soekarno Hatta, Jakarta.

KataData [Garuda Benarkan Onderdil Harley dan Brompton dalam Pesawat Baru Airbus]

Dari sini kita dapat simpulkan bahwa pesawat yang mendarat di Jakarta adalah pesawat baru dan dimanfaatkan untuk membawa onderdil Harley secara ilegal. Tapi tertangkap basah oleh pihak Bea dan Cukai Jakarta. Artinya kepabeanan Jakarta cukup ketat.

Berdasarkan informasi, komponen Harley dibeli melalui rekening pribadi bagian keuangan Garuda di Amsterdam sehingga menyisakan tanda tanya. Apakah karena kepabeanan di Jakarta cukup ketat, maka per 1 Oktober 2019, penerbangan Jakarta – Amsterdam dialihkan menjadi Denpasar – Amsterdam via Kualanamu?





Jika benar perubahan rute untuk menghindari ketatnya kepabeanan Jakarta, tentu akan muncul pertanyaan, apakah kepabeanan Medan justru sangat longgar? Muncullah pertanyaan jika penyelundupan skala kecil ke Jakarta saja bisa, apalagi penyelundupan melalui Medan.

Hal yang juga menarik untuk turut disimak adalah munculnya video rekaman pesawat Garuda Indonesia yang mengangkut mobil mewah bermerk Ferrari berwarna merah yang viral di media sosial. Video itu muncul berbarengan dengan temuan kargo gelap Harley-Davidson.

Lantaran viral, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Deni Surjantoro memberikan tanggapannya. Deni mengatakan mobil Ferrari itu bukan temuan kargo gelap yang disita Bea dan Cukai. Deni menduga mobil itu merupakan barang impor regular yang diangkut melalui udara.

Tempo [Viral Ferrari di Bagasi Garuda, Bea Cukai Sebut Bukan Kargo Gelap]

Menarik sekali! Karena baru-baru ini pula Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta mengungkapkan penunggak pajak mobil mewah paling banyak berada di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK). Kepala BPRD DKI Jakarta Faisal Syarifuddin mengatakan ada 1.100 mobil mewah yang menunggak pajak hingga Rp 37 Miliar. Dari hasil pendataan yang telah dilakukan Badan Pajak, ditemukan 336 dari 1.100 mobil mewah menggunakan identitas palsu.  “Yang menggunakan identitas orang lain sudah kami blokir," ujar Faisal.

Pemilik kenadaraan mewah yang telah diblokir berlatar belakang beragam seperti pemilik KJP, rumah DP nol rupiah hingga peserta BPJS bersubsidi.

Tempo [Badan Pajak Sebut Kawasan PIK Paling Banyak Penunggak Pajak Mobil Mewah]

Maka muncul kecurigaan di sini, karena impor kendaraan bermotor akan  mendapatkan bea masuk dan pajak impor. Apakah karena mahal mereka jadi menunggaknya dan menggunakan identitas lain? Lantas apabila mahal, mengapa kendaraan mewah itu bisa keluar dari bea dan cukai? Maka wajar saja penulis menduga ada oknum pegawai bea cukai di dalam institusi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DCBJ) yang hidup bermewahan karena praktik nakal.

Terlebih lagi hal itu telah diendus oleh Menteri Keuangan sedari dulu.

Kontan[Menkeu: Pegawai bantu importir nakal, saya pecat!]

Sehingga hal ini mengingatkan penulis akan perkataan Wapres Maruf Amin terdahulu yang meminta instruksi Kapolri agar tak bergaya hidup hedonis kepada seluruh anggotanya, ditiru oleh instansi pemerintah lainnya.

Jika diterapkan di institusi lain, hal itu bisa menimbulkan efek positif di masing-masing kementerian atau lembaga untuk hidup sederhana. "Itu bagus sekali. Supaya tidak menimbulkan kecemburuan kemudian juga menimbulkan ketidakpuasaan masyarakat. Saya kira anjuran itu bagus sekali. Kalau perlu ditiru oleh instansi dan lembaga-lembaga lain, itu bagus sekali. Soal kesederahanaan," ujar Kyai Maruf di Kantor Wakil Presiden 20 November lalu.

Kompas [Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana]

Akankah Wapres Maruf dapat secara spesifik meminta agar pihak Bea dan Cukai tidak pamer kemewahan mengingat beberapa kasus yang viral saat ini ada hubungannya dengan Kepabeanan?