Assalamualaikum, jumpa lagi dengan ane


Harga Mobil Dinas Menteri Jokowi Lebih dari Rp1 M Per Unit

Jakarta, CNBC Indonesia - Para menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024 bakal punya tunggangan mobil baru. Pihak Sekretariat Negara telah menjatuhkan pilihan pada Toyota Crown 2.5 HV G-Executive sebanyak 101 unit. 

Total anggaran yang disiapkan Rp 152.540.300.000 untuk pengadaan mobil baru untuk para menteri. Pengadaan yang dimulai sejak 19 Maret 2019 lalu ini memunculkan pemenang tender yaitu Astra yang berani memberikan penawaran paling murah dari peserta lainnya yaitu Rp147,23 miliar. 

Artinya bila dibagi sebanyak 101 unit jumlah pengadaan, maka harga per unit Toyota Crown 2.5 HV G-Executive berkisar Rp 1,45 miliar. Namun, pihak Astra tutup mulut berapa harga persis dari mobil para menteri Jokowi ini. Harga rata-rata itu belum diketahui apakah on the road atau off the road. 

Rouli Sijabat, Public Relation Manager PT Toyota Astra Motor (TAM) enggan membuka tabir harga resmi soal mobil para menteri tersebut. Ia bilang pengadaan mobil para menteri ini berasal dari para diler TAM. 

"TAM kan menyiapkan kendaraan yang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Yang mengikuti tender beberapa di antaranya diler-diler resmi," katanya kepada CNBC Indonesia. 

Namun, bila merujuk harga Toyota Crown 2.5 HV G-Executive di Jepang memang terpaut jauh, karena pastinya belum memperhitungkan biaya impor seperti bea masuk mobil utuh, hingga Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan lainnya. 

Mengutip laman resmi Toyota, seperti dipacak dari detikcom mobil Toyota Crown terbaru ini ditawarkan dalam tiga pilihan mesin. Pilihan mesinnya antara lain 2.0 L turbo berpenggerak roda belakang, 2.5 L berteknologi Dynamic Force Engine Hybrid System dengan pilihan tenaga penggerak roda belakang dan 4WD, dan 3.5 L V6 Multi-stage Hybrid System berpenggerak roda belakang. 

Harganya bervariasi. Untuk varian mesin 2.0 L turbo, Toyota membanderolnya dengan harga 4.602.200 yen hingga 5.594.400. Atau jika dirupiahkan harganya di kisaran Rp 623-758 juta. 

Kemudian pada model 2.5 L bermesin hybrid tipe G-Executive yang bakal digunakan para menteri banderol harganya 6.323.400 atau setara dengan Rp 859 jutaan. 
Ada juga tipe serupa yakni G-Executive namun menggendong mesin 3.5 L hybrid. Harganya lebih mahal lagi yakni 7.187.400 yang jika dirupiahkan mencapai Rp 974 jutaan. 

Dalam memilih mobil untuk menteri, pemerintah mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan No. 577/KM.6/2017 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara untuk Penyesuaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri, pejabat negara sekelas menteri mendapat jatah maksimal dua unit mobil. Standar mobil yang pas buat menteri dan yang setingkat yaitu sedan bermesin 3.500 cc enam silinder atau SUV 3.500 cc enam silinder. 

>>>>><<<<<<

Kereeen...mobil nya
Bayangkan aja mungkin naik sedan itu kena polisi tidur aja gak bakalan kerasa goyangannya. Atau bahkan kalau dipake goyang gak terasa tidurnya

Ane sejauh ini selalu merasa aneh. Kenapa tiap kali pengadaan mobil dinas mewah untuk pejabat negara selalu mengeluarkan dana yang wow??

Bukan karena mewah nya. Bukan pula karena jumlah kendaraannya. Tapi karena harga nya yang WOW juga.

Jawaban mendasarnya ya karena mobilnya mewah, build up, ya wajar harga mahal. Harga mobilnya sudah mahal. Belum lagi pajak import nya kan juga besar juga.

Nah point terakhir ini lho yang bikin ane tergelitik. Ini kendaraan dipakai untuk kepentingan pejabat negara, untuk kepentingan negara, bukan buat individu pribadi.

Kenapa juga kok pemerintah enggak melakukan kebijakan minimum pajak baik itu pajak import atau pajak pajak yang lain? Atau sekalian zero tax sekalian. Jadi ujung ujungnya cost nya bisa ditekan seminim mungkin.

Ya anggap saja pemerintah beli sesuai harga asli mobil dari ATPM, toh juga ujung ujung nya ntar pemerintah yang make tuh mobil.

Berkacalah pada insentif pajak seperti area khusus Batam misalnya, atau kalau mau lihat yang lain kebijakan pengadaan kendaraan/ alat berat di Freeport mungkin.

Dengar dengar dari rekan sales alat berat di Freeport sana, harga alat berat lebih rendah daripada di luar freeport. Ya karena tax yang dibebankan minim.

Efeknya, kendaraan/alat berat difreeport dilarang untuk dioperasikan selain di area tambang sana. Tolong kalau ada yang tahu info yang ane dengar ini salah, koreksi ane gan/sist.

Nah mobil dinas, kan memang diadakan untuk tujuan khusus. Operasional pemerintah. Anggap saja perlakuan nya sama dengan di freeport.

Bisa import mobil mewah tax minim atau sekalian zero tax, tapi khusus untuk mobil negara. Baru kalau mobil itu sudah gak dipakai lagi terus dilelang ke publik, baru pembelinya dikenakan pajak yang sesuai peraturan yg berlaku.

Kalau bisa seperti ini lumayan kan, bisa mengurangi biaya pengadaan mobil dinas. Siapa tahu bisa juga selisih uang tersebut bisa di aplikasikan ke pengadaan barang lainnya selama untuk kepentingan Negara.

Memang sih pajak import mobil ini seperti uang keluar dari saku kanan, masuk ke saku kiri. Duit buat bayar dari pemerintah, pajak nya balik juga kenpemerintah. Tapi kan nanti nya saat laporan keluar ke publik, masyarakat bisa agak terhibur karena biaya pengadaannya lebih rendah dari sekarang.

Lihat saja selisihnya, dari 1,4M menjadi 900jutaan. Kan kelihatan enteng tuh.

Semoga bisa dilakukan kebijakan seperti ini kedepannya. Biar duitnya bisa diputar lagi membiayai pos anggaran lainnya yang lebih membutuhkan, semisal buat tambahan alokasi cost untuk pendidikan.

Wassalam, dari ane yang berharap mobil baru pejabat, bakalan se mentereng prestasi yang di hasilkan oleh pejabat pemakai mobil itu sendiri.

14 November 2019