Setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo, seluruh menteri dan pejabat setingkat menteri diharapkan dapat langsung tancap gas bekerja. Termasuk Jaksa Agung yang baru, ST Burhanuddin.

Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR pada Kamis (7/11), Jaksa Agung ST Burhanuddin menjanjikan 8 fokus kerja untuk periode 2019-2024.

Mulai dari perbaikan sistem dan pengawasan, memanfaatkan teknologi informasi (IT), menciptakan kejaksaan yang bersih dan ikut menciptakan iklim investasi yang sehat.

Fokus pertama yang ditekankan yakni terkait penanganan suatu perkara agar tidak sekadar mempidanakan perilaku dan mengembalikan kerugian negara. Burhanuddin ingin Kejaksaan dapat memberikan solusi perbaikan sistem agar tidak terulang lagi.

Kedua, Burhanuddin menyoroti sejumlah perda yang dianggap menghambat perizinan investasi. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar investasi lancar.

Ketiga, Burhanuddin berharap meningkatan peran Kejaksaan dalam mendukung pengamanan aset-aset pemerintah daerah BUMN dan BUMD yang terbengkalai, tidak terurus, atau dikuasai oleh pihak lain. Sehingga aset itu bisa digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Keempat, Kejaksaan diharapkan bisa memanfaatkan informasi dan teknologi (IT), yang mendukung keberhasilan tugas kejaksaan. Misalnya, pengembangan aplikasi sistem manajemen, pidaana umum, pidana khusus, tata usaha negara dan pengawasan sebagai salah satu persyaratan reformasi birokrasi

Kelima, Burhanuddin ingin menciptakan mekanisme Pengawasan yang ketat, untuk menjaga konsistensi pelaksanaan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah bersih melayani.

Keenam, Burhanuddin mengarahkan para kejati untuk meningkatkan sistem complain and handling management, yang mampu meningkatkan pelayanan hukum. Sehingga dapat terwujud perlayanan terpadu satu pintu sebagai bentuk pelayanan dan keterbukaan informasi publik.

Ketujuh, Burhanuddin berupaya mengoptimalkan kinerja dan inovasi yang sudah diterapkan. Sehingga, dapat meningkatkan kinerja di satuan kerja agar agar diimplementasikan dalam skala nasional.

Dan, kedelapan, Kejaksaan akan memanggil peran masyarakat. Misalnya untuk mengikuti seleksi pegawai Kejaksaan.

Dari semua program tersebut, fokus kinerja dari Kejaksaan Agung ini semua berujung pada manfaat penegakan hukum yang akan dirasakan oleh masyarakat.

Kita berharap agar Kejaksaan Agung dapat bekerja profesional, loyal, dan berintegritas dalam menegakkan hukum dan menciptakan keadilan di masyarakat. Sebab, ujung tombak dari reformasi hukum terletak pada institusi seperti Kejaksaan Agung ini.