JPP, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Oktober 2019 telah menandatangani Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Perubahan Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan, sehingga dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan hingga pemantauan dan peninjauan.

Tiga hal penting dalam perubahan Undang-Undang ini yakni:

1. Carry-over, bahwa Rancangan Undang-Undang yang telah mencapai pembahasan Daftar Invetarisasi Masalah (DIM) dan belum selesai, disampaikan kepada DPR periode berikutnya serta dapat dimasukkan kembali dalam Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan;
2. Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang, kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian, dampak, dan kemanfaatan atas pelaksanaan suatu Undang-Undang; dan
3. Pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri dan Kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Keterangan lebih lanjut mengenai produk hukum ini dapat diakses pada laman www.setneg.go.id di menu produk hukum, JDIH (Undang-Undang) atau di [url]https://jdih.setneg.go.id.[/url] (stng/nbh)


Sumber : https://jpp.go.id/polhukam/pemerinta...-12-tahun-2011

---

Kumpulan Berita Terkait POLHUKAM :

- Presiden Sebut Akan Ada Wakil Papua di Kabinet 2019-2024

- Presiden Minta Tambahan Pengamanan untuk Pejabat Negara

- Presiden Ajak Seluruh Rakyat Indonesia Perangi Radikalisme dan Terorisme