2 Tahun Anies, Golkar DKI Kritik Program Jalur Sepeda hingga Trotoar

Jakarta - Partai Golkar DKI menyoroti soal integrasi transportasi umum di dua tahun Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Dia menyebutkan, program mengembangkan transportasi sudah tampak, namun menimbulkan kemacetan akibat program pelebaran trotoar.

"Terkait itu (integrasi transportasi) dipertahankan saja programnya dan dimaksimalkan. Tujuannya kan mengurangi macet. Tapi di sisi lain Anies memperkecil jalan dan melebarkan trotoar sehingga bikin macet lagi di beberapa ruas jalan," ucap Ketua Fraksi Golkar DKI Jakarta Basri Baco dalam keterangannya, Selasa (15/10/2019).

"Jadi aneh? Di sisi lain mau mengurangi macet di sisi lain bikin tambah macet," kata Basri.

Basri pun menyoroti soal proyek pembangunan jalur khusus sepeda di Jakarta. Dia menilai program tersebut tidak dikaji dengan matang.

"Terkait trek sepeda, mana hasilnya? Nggak ada juga yang pakai karena kebijakannya asal. Yang demikian, dikaji dulu baik-baik. Warga perlunya itu atau bukan, buang-buang anggaran saja," kata Basri.

Menurut Basri, lebih baik Anies menyelesaikan masalah pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang. PKL Tanah Abang dinilai sudah kembali melanggar dengan berjualan di trotoar.

"Lihat Tanah Abang, balik kacau lagi. Tidak ada niat tulus dan serius untuk melaksanakan (penertiban)," kata Basri.

Diketahui, Anies beserta pasangannya saat itu, Sandiaga Uno dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada 16 Oktober 2017. Pasangan yang diusung oleh PKS dan Gerindra itu menang melawan pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat. (aik/idn)
sumber

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Jangan pernah mempertanyakan apa yang tengah dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Cuma Anies dan Allah yang tahu.

Lihat jalan-jalan yang hancur dimana-mana. Apa ada perbaikan?

Dulu, waktu Jakarta melaksanakan pembangunan jalan secara serentak, hinaan dan makian datang bertubi-tubi. Bahkan dengan gaya khas priyayi, sepasang manusia datang ke pembangunan Under Pass Mampang. Mereka bersimpati dengan masyarakat yang mengeluh karena macet parah. Buruk dimata mereka pokoknya. Seolah mereka tengah menjadi pemerhati sosial. Dan ketika Under Pass Mampang jadi, mereka datang dengan sanyam senyum tanpa malu. Mereka mengklaim bahwa pembangunan under pass Mampang memberi solusi kelancaran berkendara dan meminimalisir penumpukan kendaraan disana akibat traffic light. Entah dimana rasa malu itu berada.

Mengaku berkolaborasi dengan masyarakat untuk setiap pembangunan yang dilaksanakan. Apakah pembangunan trek sepeda juga hasil dari dengar pendapat dengan masyarakat? Atau hanya dapat laporan sepihak dari TGUPP yang katanya permintaan masyarakat? Lantas bagaimana mungkin trotoar dipakai menjadi jalur sepeda? Sementara masih ada rencana lain yaitu penempatan PKL di trotoar. Lalu dimana nanti para tuna netra berjalan? Dimana nanti masyarakat berjalan?

Lantas mana pelaksanaan sepeda motor yang katanya harus berjalan disisi kiri, menempati jalur yang sama dengan bis kota? Sudah? Atau cuma wacana?

Mana gembar gembor naturalisasi sungai? Sudah tanam pohon disepanjang sisi sungai? Sudah taruh monyet-monyet dipepohonan? Buaya bagaimana? Ujung-ujungnya minta bantuan juga ke pemerintah pusat.

2 tahun Jakarta jalan ditempat.
Tahun depan jalanan sekitar Monas katanya mau ditutup. Balapan mobil banci akan dilaksanakan, membakar uang APBD hingga triliunan.

Dan Jakarta 58 cuma manggut-manggut plonga plongo.