alexa-tracking
others
Batal
link has been copied
71
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5da53eab65b24d6905610896/pengamat-hukum-sarankan-kpk-harus-disetop-sementara
Direktur Poltik Hukum Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus menyarankan agar KPK di setop sementara. Cara ini perlu dilakukan agar publik bisa mengetahui apa yang terjadi di internal KPK.
Lapor Hansip
15-10-2019 10:36

Pengamat Hukum Sarankan KPK Harus Disetop Sementara

Past Hot Thread
Pengamat Hukum Sarankan KPK Harus Disetop Sementara

JAKARTA - Direktur Poltik Hukum Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus menyarankan agar KPK di setop sementara. Cara ini perlu dilakukan agar publik bisa mengetahui apa yang terjadi di internal KPK.

"Kalau saran saya KPK di setop dulu sementara, hal ini untuk menjawab asumsi-asumsi yang ada di masyarakat terkait dengan dugaan bahwa KPK sudah berpolitik, atau memang benar bahwa KPK masih bekerja dalam koridor hukum," kata Sulthan kepada SINDOnews, Selasa (15/10/2019).

Sulthan mengatakan, sampai hari ini yang timbul di masyarakat adalah asumsi pro dan kontra yang tidak mempunyai fakta yang jelas dan cenderung menjadi polemik yang tak berkesudahan. Sehingga kegentingan atau tidak dalam persoalan revisi ini pun masih mengawang-ngawang.

Baca Juga:

"Selama ini masyarakat hanya melihat dari sisi luarnya saja, kemudian polemik di publik pun terframing kedua belah pihak seolah-olah kondisi hari ini dalam posisi genting dan ramai di publik, hingga pro kontra Perppu revisi UU KPK kian memanas," ujarnya

Di sisi lain, Indonesia adalah rechstaat (negara hukum) bukan machstaat (negara berdasarkan kekuasaan semata). Dengan demikian, desakan agar Presiden Jokowi menerbitkan Perppu merupakan kewenangan legislasi yang dimiliki oleh presiden dalam keadaan genting.

"Presiden menggunakan emergency power dengan menerbitkan Perppu, tentu dengan dasar konstitusional kegentingan yang memaksa. Dasarnya adalah Pasal 22 UUD 1945 ayat (1) yang berisi, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang," katanya.

Sedangkan dalam ayat (2) berisi Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Sementara, dalam ayat (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Menurut dia, konstitusi mensyaratkan adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai dasar dikeluarkannya Perppu. Penilaian pada kondisi genting tersebut mula-mula berdasarkan subjektifitas presiden semata. Namun pada 2009 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 telah memberikan parameter terhadap adanya kondisi kegentingan yang memaksa bagi presiden untuk menerbitkan Perppu.

"Ada 3 hal, pertama adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai dan Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat di atasi dengan cara membentuk undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan," papar dia.

Selain itu, subjektif Presiden itu objektivitas politiknya akan dinilai oleh DPR. Berkaca pada kondisi kelembagaan KPK saat ini, UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK masih eksis dan berlaku hingga produk revisi terhadapnya diundangkan, tidak terjadi kekosongan hukum dan undang-undangnya masih cukup untuk melaksanakan agenda pemberantasan korupsi. Bahkan yang terbaru, KPK masih melakukan operasi tangkap tangan di Lampung Utara.

Sebenarnya, perbedaan pendapat dalam melihat sebuah kebijakan itu hal yang biasa dan lumrah terjadi. Oleh karena itu menyikapi kondisi demikian konstitusi menyediakan tiga jalur alternatif untuk menyikapi polemik revisi UU KPK, yaitu, judicial review ke Mahkamah Konstitusi, legislatif review melalui DPR dan eksekutif review sebagai alternatif bagi presiden.

"Dengan cara mengusulkan kembali perubahan terhadap produk revisi tersebut. Dasarnya adalah Pasal 5 ayat (1) Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 24C UUD 1945," tandasnya.


Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/...ara-1571108160

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Pengamat Hukum Sarankan KPK Harus Disetop Sementara OTT Bupati Indramayu Terkait Proyek di Dinas PU

- Pengamat Hukum Sarankan KPK Harus Disetop Sementara Pengamat Hukum Sarankan KPK Harus Disetop Sementara

- Pengamat Hukum Sarankan KPK Harus Disetop Sementara OTT Bupati Indramayu, KPK: Lima Orang yang Diamankan Jalani Pemeriksaan

profile-picture
extreme78 memberi reputasi
1
Halaman 1 dari 4
Pengamat Hukum Sarankan KPK Harus Disetop Sementara
15-10-2019 13:31
Pada saat KPK di setop.. disinilah terjadi korupsi besar-besaran. dan akan sangat merugikan negara...

PERTAMAX DIAMANKAN !!!
profile-picture
profile-picture
profile-picture
extreme78 dan 8 lainnya memberi reputasi
9 0
9
Pengamat Hukum Sarankan KPK Harus Disetop Sementara
15-10-2019 13:34
cuma saran

slow
profile-picture
profile-picture
extreme78 dan ichsanbf memberi reputasi
2 0
2
Pengamat Hukum Sarankan KPK Harus Disetop Sementara
15-10-2019 13:34
Mumpung disetop mari kita maling emoticon-Kaskus Banget
profile-picture
profile-picture
profile-picture
extreme78 dan 3 lainnya memberi reputasi
4 0
4
Pengamat Hukum Sarankan KPK Harus Disetop Sementara
15-10-2019 13:38
Pengamat Hukum Sarankan KPK Harus Disetop Sementara
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
1 0
1
Pengamat Hukum Sarankan KPK Harus Disetop Sementara
15-10-2019 13:39
kita lihat aja sampai mana saran nya emoticon-Big Grinemoticon-Big Grinemoticon-Big Grin
profile-picture
profile-picture
extreme78 dan ichsanbf memberi reputasi
2 0
2
Pengamat Hukum Sarankan KPK Harus Disetop Sementara
15-10-2019 13:39
saran macam apa ini emoticon-Hammer2
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
0 1
-1
Pengamat Hukum Sarankan KPK Harus Disetop Sementara
15-10-2019 13:41
Quote:Original Posted By giacartone
Mumpung disetop mari kita maling emoticon-Kaskus Banget


Bre..ikut gua buka toko yuk?syarat bisa lari kenceng emoticon-Wkwkwk
profile-picture
profile-picture
extreme78 dan ichsanbf memberi reputasi
2 0
2
Lihat 1 balasan
Pengamat Hukum Sarankan KPK Harus Disetop Sementara
15-10-2019 13:45
wadaw, mumpung mumpung ini mah
gaskeuun emoticon-Betty
profile-picture
profile-picture
profile-picture
harajuku911 dan 2 lainnya memberi reputasi
3 0
3
Pengamat Hukum Sarankan KPK Harus Disetop Sementara
15-10-2019 13:49
yang terbaik saja
0 0
0
Pengamat Hukum Sarankan KPK Harus Disetop Sementara
15-10-2019 13:50
Saran saya seharusnya KPK menjadi lembga independent

Tidak bergantung kepada negara untuk operasional dan tata cara.

Fokus ke tindak tegas segala bentuk korupsi.Tanpa bisa di bendung

Dalam arti intervensi dari angkatan bersenjata RI atau lembaga lain seperti kejaksaan dan MA
profile-picture
profile-picture
profile-picture
mantanqu dan 3 lainnya memberi reputasi
4 0
4
Pengamat Hukum Sarankan KPK Harus Disetop Sementara
Lapor Hansip
15-10-2019 13:53
Balasan post bagusc1
Quote:Original Posted By bagusc1


Bre..ikut gua buka toko yuk?syarat bisa lari kenceng emoticon-Wkwkwk


Modal linggis ya tuan?
0 0
0
Pengamat Hukum Sarankan KPK Harus Disetop Sementara
15-10-2019 13:57
Benarkah ?
0 0
0
Pengamat Hukum Sarankan KPK Harus Disetop Sementara
15-10-2019 13:58
lebih bagus lagi kalo smua manusia usianya di stop emoticon-Embarrassment
profile-picture
profile-picture
ichsanbf dan adolfsbasthian memberi reputasi
1 1
0
Pengamat Hukum Sarankan KPK Harus Disetop Sementara
15-10-2019 14:00
emoticon-2 Jempol Saran yg sangat tidak Disarankan.

Itu sama saja seolah-olah, aparat penegak hukum di suruh off unt melihat "apa yang akan terjadi"..
0 0
0
Pengamat Hukum Sarankan KPK Harus Disetop Sementara
15-10-2019 14:05
hanya saran saja kan yowess lah
0 0
0
Pengamat Hukum Sarankan KPK Harus Disetop Sementara
15-10-2019 14:06
Quote:Original Posted By PocongNgeBreak
lebih bagus lagi kalo smua manusia usianya di stop emoticon-Embarrassment


Aiiih... Saran yg greget dari Mahaguru...
emoticon-Nyepi
0 0
0
Lihat 1 balasan
Pengamat Hukum Sarankan KPK Harus Disetop Sementara
15-10-2019 14:10
tidak bisa di biarkan
0 0
0
Pengamat Hukum Sarankan KPK Harus Disetop Sementara
15-10-2019 14:11
Quote:Original Posted By tioarina
Pada saat KPK di setop.. disinilah terjadi korupsi besar-besaran. dan akan sangat merugikan negara...

PERTAMAX DIAMANKAN !!!


Pekok.... Lihat dulu data² perbandingan baliknya uang negara, KPK vs kejaksaan...

Belajar di kasus RJ Lino, kasus cicak vs buaya... Partai politik yg menguasai kepemimpinan kpk dipastikan aman... Jaman Abraham samad, mana kasus Hambalang?

KPK bagus cm dijaman generasi awal, jaman AA...
0 0
0
Pengamat Hukum Sarankan KPK Harus Disetop Sementara
15-10-2019 14:14
Bodo amat, ane mau cabut dari Indo aja... emoticon-Traveller
Ini negri udah kacau balau... emoticon-Traveller
Diubah oleh iyusard
0 0
0
Pengamat Hukum Sarankan KPK Harus Disetop Sementara
15-10-2019 14:23
Quote:Original Posted By caseopia
Saran saya seharusnya KPK menjadi lembga independent

Tidak bergantung kepada negara untuk operasional dan tata cara.

Fokus ke tindak tegas segala bentuk korupsi.Tanpa bisa di bendung

Dalam arti intervensi dari angkatan bersenjata RI atau lembaga lain seperti kejaksaan dan MA


Semoga ada presiden yg berani tuh ngeluarin perppu itu.

Setidaknya 5 thn percobaan.. Bakal dpt banyak tuh pasti.

Dan tentunya pegawai dari ketua sampai karyawan, gak masuk ASN.
Bener bener yg mau merangi korupsi..

Nah, ada gak bre kira kira?
emoticon-Ngakak
0 0
0
Lihat 1 balasan
Halaman 1 dari 4
icon-hot-thread
Hot Threads
icon-jualbeli
Jual Beli
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia.
All rights reserved.