TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menyurati Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera mempublikasikan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Palfon Anggaran Sementara atau KUA PPAS DKI 2020. Surat bernomor 0334/A/DPW-XI/2019 telah dilayangkan kepada Anies sejak 9 Agustus lalu.

"PSI secara resmi telah bersurat meminta agar dokumen KUA PPAS dibuka ke publik," ujar Anggota Fraksi PSI, William Aditya Sarana dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 9 Oktober 2019.

Namun, kata William, hingga saat ini permintaan tersebut belum dikabulkan oleh Pemerintah DKI. Berkas KUA PPAS 2020 tak kunjung diunggah di website resmi DKI di apbd.jakarta.co.id meski Anies sudah menyerahkan draft rancangan ke DPRD pada 20 Juli lalu.

William mengatakan desakan untuk membuka berkas KUA PPAS 2020 lantaran nilai anggaran yang semakin besar. Tahun depan DKI mengusulkan APBD hingga Rp 95 triliun lebih.

Menurut William, anggaran besar tersebut butuh perhatian lebih terutama dari masyarakat agar menyampaikan aspirasinya atas rancangan APBD tersebut. "Kalau tidak dibuka bagaimana mengkritisi dan menyampaikan aspirasi atas rancangan itu, kami minta dibuka," ujarnya.

William berpendapat langkah Anies yang belum mempublikasikan anggaran tersebut merupakan sebuah kemunduran dalam pengelolaan keuangan. Dia pun mempertanyakan kepedulian Anies terhadap transparansi anggaran.

Selain itu, kata William, waktu yang tersisa menjelang akhir tahun sudah mepet untuk membahas KUA PPAS 2020. Menurut dia, berdasarkan peraturan Kemendagri, APBD 2020 harus sudah disahkan paling lambat 30 November.

Padahal, kata William, dalam sejumlah draft KUA PPAS 2020 banyak anggaran yang mengalami kenaikan, seperti anggaran untuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), renovasi rumah dinas gubernur hingga pengadaan software dan antivirus.