Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus menggelar demonstrasi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/9/2019). Forum Rektor meminta pemerintah tak mengeluarkan pernyataan provokatif dan menguatkan KPK.
Hubungan pemerintah dengan kampus kini tengah tegang. Mahasiswa yang mengalir dalam demonstrasi, membuat Presiden Joko 'Jokowi' Widodo menekan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir. Kamis pekan lalu, Jokowi meminta Nasir agar mahasiswa tak tujun ke jalan.

Nasir menindaklanjuti permintaan Jokowi dengan mengeluarkan pernyataan, akan memberi sanksi bagi rektor yang mengerahkan mahasiswanya untuk demonstrasi. Jika rektor mengerahkan mahasiswanya untuk berdemonstrasi, akan ada sanksi keras. "Sanksi keras ada dua, bisa SP1, SP2. Kalau sampai menyebabkan kerugian negara dan sebagainya, ini bisa tindakan hukum," kata dia, Kamis (26/9/2019) seperti dinukil dari Kompas.com.

Forum Rektor Indonesia menyatakan agar semua pihak, termasuk pemerintah menahan diri dan tak mengeluarkan pernyataan provokatif. Menurut Ketua Forum Yos Johan Utama, pihak-pihak yang berbeda pandangan diharapkan berdialog secara demokratis agar konflik selesai. "Mendorong penguatan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang kredibel dan akuntabel," tulis mereka, seperti dinukil dari detikcom.

Forum juga mendorong Pemerintah mensosialisasikan dengan menyeluruh untuk setiap perubahan perundangan kepada seluruh komponen masyarakat. Mereka mengajak seluruh pimpinan perguruan tinggi turut berkontribusi menyelesaikan konflik yang terjadi.

Rektor Universitas Gadjah Mada, (UGM) Yogyakarta Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng. misalnya, mereka bahkan menyatakan kampusnya mendukung penguatan dan independensi KPK.

Menurut Panut, negara bisa kuat dan maju apabila seluruh pejabat negara dan aparatur negara bebas dari perilaku korupsi dan menjalankan amanat konsitusi. "Apabila masih marak praktik korupsi mustahil negara akan cepat mencapai kemajuannya,” katanya, Selasa (10/11/2019) di Grha Sabha Pramana UGM.

Selain itu, Menteri juga dengan memanggil 130 rektor, Senin (30/9/2019) ke Jakarta.Menurut Nasir, rektor bisa mengajak mahasiswanya untuk membahas draf RUU yang dianggap bermasalah.

"Kalau saya minta pada para rektor ini berdialog bersama dengan para mahasiswa, tuntutan mereka terhadap undang-undang, dan terkait pada RUU dan terkait pada semua perundang-undanganan yang ada yang sekarang sedang dibahas, oleh DPR itu kita bisa didialogkan nanti," ujar Nasir, seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Menurut politisi PKB itu demonstrasi adalah hak mahasiswa, silakan. "Tapi jangan dikerahkan, lebih baik rektor mengajak diskusi atau dialog, dari kampus kegiatan-kegiatan yang lebih produktif," ujarnya.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...-penguatan-kpk

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Spot dengan kualitas udara terbaik dan terburuk (Selasa, 01/10/2019)

- Kerusuhan cekam Jakarta, gas air mata nyasar ke posko medik

- Gerobak martabak saksi bisu melesatnya peluru tajam di Kendari