alexa-tracking
News
Batal
KATEGORI
link has been copied
18
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d8635f78d9b171dea3d839f/kalau-benar-menguatkan-kpk-naikkan-anggaran-10-lipat-seperti-janji-presiden-jokowi
Sebelum baca berita nonton video dulu cuma 50 detik Merdeka.com - Mantan Direktur Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Universitas Gadjah Mada, Denny Indrayana angkat bicara soal rencana melakukan revisi Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia mengatakan, jika ada argumen RUU itu menguatkan lembaga antirasuah tersebut, jelas hanya siasat. Pasalnya, banyak cara yang bisa di
Lapor Hansip
21-09-2019 21:38

Kalau Benar Menguatkan KPK, Naikkan Anggaran 10 Lipat Seperti Janji Presiden Jokowi'

Sebelum baca berita nonton video dulu cuma 50 detik



Merdeka.com - Mantan Direktur Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Universitas Gadjah Mada, Denny Indrayana angkat bicara soal rencana melakukan revisi Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia mengatakan, jika ada argumen RUU itu menguatkan lembaga antirasuah tersebut, jelas hanya siasat. Pasalnya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk menguatkan KPK.

"Kalau ada argumen RUU itu menguatkan KPK, itu jelas siasat dan muslihat semata. Kalau benar menguatkan KPK contohnya adalah, naikkan anggaran KPK menjadi 10 kali sebagaimana pernah dijanjikan Presiden Jokowi. Jadikan KPK organ konstitusi sebagaimana KPU, dan tambahkan perlindungan imunitas kepada komisioner dan pegawai KPK. Itu baru penguatan KPK," kata Denny kepada Liputan6.com, Minggu (15/9/2019).
Advokat Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY Law Firm) ini pernah menulis buku 2016, yang menggambarkan modus pelemahan KPK. Dimana, revisi ini disebut klop dengan modus tersebut.

"Revisi UU KPK itu nyata-nyata adalah siasat untuk melumpuhkan dan akhirnya membunuh KPK. Saya tahun 2016 menulis buku 'Jangan Bunuh KPK' dan menggambarkan semua modus pelemahan KPK. Revisi UU KPK ini jelas sekali klop dengan modus-modus itu," jelas Denny.

Dia menuturkan, revisi ini menyasar pondasi dasar eksistensi KPK, yaitu prinsip independensi. "Dengan meletakkannya di bawah presiden, menjadikan pegawai KPK menjadi ASN, membentuk Dewan Pengawas, menambah prosedur Izin untuk penyadapan, koordinasi untuk penuntutan dan seterusnya, maka KPK akan mudah diintervensi, dan akhirnya mati," ungkap Denny.

Dia pun meminta agar Presiden Jokowi segera menarik Surat Presiden (Supres) terkait revisi tersebut ke DPR. Jika tidak, maka undang-undang baru yang akan disetujui akan rentan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Presiden makanya, harus menarik lagi surpresnya, atau kita akan gugat UU itu nanti di MK, dan Keppres pimpinan KPK yang baru di PTUN," pungkasnya.

https://m.merdeka.com/peristiwa/kala...en-jokowi.html

Menguatkan gan
0
Kalau Benar Menguatkan KPK, Naikkan Anggaran 10 Lipat Seperti Janji Presiden Jokowi'
22-09-2019 06:13
Paling ngibul macam biasanya emoticon-DP
0 0
0
Kalau Benar Menguatkan KPK, Naikkan Anggaran 10 Lipat Seperti Janji Presiden Jokowi'
22-09-2019 05:56
anggaran naik 10x lipat buat apa? apa sudah mengajukan? yang ngomong berarti nggak paham tata cara buat anggaran. kalau maunya diberi doang, terus buat apa? dihambur2? memang duit moyangnya? masa ex wamen, guru besar & menjabat pimpinan lembaga anti korupsi ngomong kayak begini?
0 0
0
Kalau Benar Menguatkan KPK, Naikkan Anggaran 10 Lipat Seperti Janji Presiden Jokowi'
22-09-2019 00:35
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Eks Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Lili Pintauli Siregar menyebut, mengalami kesulitan untuk memberikan perlindungan bagi pegawai KPK agar tidak mendapatkan teror.

Bahkan, Lili mengatakan LPSK telah melakukan jemput bola untuk melindungi pegawai KPK.

Namun, hal itu tidak mendapat respon baik dari pegawai lembaga antirasuah itu.
Hal itu disampaikan Lili Pintauli Siregar saat seleksi wawancara dan uji publik Capim KPK di gedung Sesneg, Jakarta, Kamis (28/8/2019).

"Beberapa kasus yang dialami KPK karena di LPSK ada salah satu metode yang bisa digunakan jemput bola untuk merespons itu, tapi sampai hari ini LPSK mencoba jemput bola ke pegawai-pegawai KPK yang alami ancaman tapi tidak terespons. Tidak berkenan, harus izin pimpinan dan sebagainya," kata Lili.
Lili yang saat ini maju sebagai calon pimpinan KPK mengatakan seharusnya pegawai hingga pimpinan KPK mendapatkan perlindungan dari LPSK karena kerapkali ada ancaman.

Sebab itu, ancaman itu bisa diantisipasi dari pendampingan LPSK.

"Pimpinan yang dikriminalisasi, kekerasan, setidaknya ini catatan bagi pimpinan untuk memulai mengantisipasi apakah perlindungan itu bisa dilihat case by case or bagian karena tidak bisa dipungkiri kerja di KPK itu sangat perhatian dan sorotan untuk dapatkan ancaman," ucap Lili.

Selain itu, Lili mengatakan, ada kendala lain saat hendak melakukan pendampingan kepada saksi-saksi yang diperiksa oleh KPK, meski sudah ada kesepakatan MOU LPSK dengan KPK.

Kendala itu, disebut Lili yakni adanya penolakan dari penyidik.

"LPSK akan memberikan pendampingan terhadap saksi, akan tetapi ketika di lapangan ada kendala terhadap penyidik, hampir selalu ada penolakan dan kemudian mencoba bicara dengan pimpinan KPK tak selalu tertahan dengan SOP yang ada di KPK," jelas Lili.

Eks Pimpinan LPSK yang Kesulitan Lindungi Pegawai KPK,

https://www.tribunnews.com/nasional/...i-pegawai-kpk.
0 0
0
Kalau Benar Menguatkan KPK, Naikkan Anggaran 10 Lipat Seperti Janji Presiden Jokowi'
22-09-2019 00:14
Menurut ane suh proteksi anggota ditingkatin, anggaran mah gampang abis buat operasi ott everyday
0 0
0
Kalau Benar Menguatkan KPK, Naikkan Anggaran 10 Lipat Seperti Janji Presiden Jokowi'
21-09-2019 23:39
Wkwkwk gua demen kalo panasbung kepanasan emoticon-Wkwkwk
0 0
0
Kalau Benar Menguatkan KPK, Naikkan Anggaran 10 Lipat Seperti Janji Presiden Jokowi'
21-09-2019 22:57
Power tends to corrupt
Itu uda terbukti sepanjang sejarah
Setuju kalo lembaga KPK sebaiknya ada pengawasnya, demi kebaikan KPK sendiri juga. Menguatkan tdk selalu dgn menambah power
0 0
0
Kalau Benar Menguatkan KPK, Naikkan Anggaran 10 Lipat Seperti Janji Presiden Jokowi'
21-09-2019 22:57
Ndak usah terlalu kuat, bahaya ntik klo presiden dan para pejabat ada korupsi dikit bakal mudah terkena getah nya
0 0
0
Kalau Benar Menguatkan KPK, Naikkan Anggaran 10 Lipat Seperti Janji Presiden Jokowi'
21-09-2019 22:32
Ngurus brg sitaan aja msh gak benar, mau nagih janji 10T emoticon-Leh Uga

https://www.kaskus.co.id/thread/5d86...77a942b329ece1
Diubah oleh suryahendro
profile-picture
54m5u4d183 memberi reputasi
1 0
1
Kalau Benar Menguatkan KPK, Naikkan Anggaran 10 Lipat Seperti Janji Presiden Jokowi'
21-09-2019 22:18
Bagus... Mungkin lembaga2 lain juga perlu dikuatkan gan.
DPR itu tidak kalah peranannya dari KPK. Kayaknya bagus klo dikuatkan sampai sekitar 15x lipat gan.
KPAI itu lemah... Perlu dikuatkan gan. Biar bisa sejajar dengan kumisi2 lainnya, 20x lipat cukuplah.
Eh... KPI juga perlu dikuatkan gan. Ini 5x lipat ajah cukuplah.
0 0
0
Kalau Benar Menguatkan KPK, Naikkan Anggaran 10 Lipat Seperti Janji Presiden Jokowi'
21-09-2019 22:07
Oh... Denny Indrayana yang ditunjuk Anies menjadi kuasa hukum Pemprov DKI Jakarta buat menangani sengketa lahan Stadion BMW. Dan sebelumnya Denny juga menjadi pengacara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam gugatan hasil Pilpres 2019, yang pada akhirnya gugatannya ditolak semua oleh MK. Dari hal ini sudah tau arah politiknya.

KPK belum lama ini mendapat opini WDP dari BPK, permasalahannya ada pada pengelolaan barang rampasan.

Hal itu berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I BPK yang dipublikasikan Kamis (19/9/2019).

Dalam laporannya, BPK menyebut WDP KPK terjadi karena empat permasalahan, terutama, terkait pengelolaan barang rampasan.


*Pertama, mekanisme pengelolaan barang rampasan belum ditetapkan secara formal.

*Kedua, pencatatan persediaan belum dilengkapi dokumen pendukung yang memadai.

*Ketiga, barang rampasan yang telah memiliki keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap belum dicatat dan nilainya belum diketahui.

*Keempat, persediaan dihapus, tetapi belum didukung dengan dokumen yang memadai.

Opini WDP ini sendiri merupakan yang kedua kalinya didapat dalam 5 tahun terakhir. Tahun lalu, KPK pun mendapat opini serupa.


Secara rinci, Laporan keuangan kementerian/lembaga 2018 yang sesuai standar BPK terdapat 82 laporan (95 persen mendapat predikat WTP). Lalu, 4 laporan sisanya mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Adapun, 4 laporan yang mendapat WDP adalah Kementerian PUPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


https://m.cnnindonesia.com/nasional/...arang-rampasan

Menanggapi hal itu Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan dalam pasal 5 UU No.30 Tahun 2002 sangat jelas kewajiban dasar KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam pemberantasan korupsi berasaskan kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas.

Ketika penyajian laporan keuangan KPK mengenyampingkan asas akuntabilitas, keterbukaan dan integritas, maka disinilah pangkal terjadinya indikasi korupsi di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini masalah serius dan sangat mendasar. Mustahil memberantas korupsi kalau tubuh KPK masih digelayuti benalu korupsi.

"Selama ini KPK selalu mengklaim lembaganya menerapkan prinsip “zero tolerance” dan zona integritas dalam tata kelola lembaga anti korupsi tersebut. Kalau KPK konsisten dan konsekwen dengan prinsip zero tolerance dan berintegritas harusnya laporan keuangan KPK tidak memperoleh opini WDP. Itu ukuran sederhananya," pungkasnya.

Ia pun meminta pimpinan KPK harus menjelaskan secara terbuka kepada publik terkait laporan keuangannya yang berpredikat WDP. Sesuai tagline KPK, “berani jujur hebat”.

Ia mendesak publik berhak mempertanyakan dan menagih integritas KPK. Karena menurut Masinton bukan kali ini saja laporan keuangan KPK bermasalah.

Sebelumnya BPK RI dalam laporan auditnya terhadap KPK pada tahun anggaran 2015 (meskipun memperoleh opini WTP), namun terdapat beberapa temuan yang signifikan, antara lain;

a.) Adanya kelebihan Gaji Pegawai KPK yakni pembayaran terhadap pegawai yang melaksanakan tugas belajar berupa living cost namun gaji masih dibayarkan sebesar Rp 748,46 juta.

b.) Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Biasa tidak sesuai Ketentuan Minimal sebesar Rp 1,29 miliar. 

c.) Perencanaan Pembangunan Gedung KPK yang tidak cermat sehingga terdapat kelebihan pembayaran Rp 655,30 juta (volume beton).

Selain itu, hasil audit BPK pada tahun anggaran 2016 terdapat juga beberapa temuan yang signifikan, antara lain:

a.) Aturan pengangkatan pegawai tetap KPK yang telah memasuki batas usia pensiun (BUP) tidak sesuai dengan PP Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan dalam Peraturan KPK Nomor 05 Tahun 2017 menyatakan bahwa BUP adalah 58 tahun, oleh karena itu terdapat 4 pegawai yang tidak dipensiunkan walaupun telah melewati usia 56 tahun.

b.) Keterlambatan penyelesaian delapan paket pekerjaan yang belum dikenakan denda sebesar Rp 2,01 miliar.

c.) Terdapat 29 pegawai/penyidik KPK yang diangkat sebagai pegawai tetap namun belum diberhentikan dan mendapat persetujuan tertulis dari instansi asalnya.

https://m.wartaekonomi.co.id/berita2...-keuangan.html
Diubah oleh 54m5u4d183
profile-picture
suryahendro memberi reputasi
1 0
1
Kalau Benar Menguatkan KPK, Naikkan Anggaran 10 Lipat Seperti Janji Presiden Jokowi'
21-09-2019 22:07
sabar belum dapat pinjaman emoticon-Imlek
0 0
0
Kalau Benar Menguatkan KPK, Naikkan Anggaran 10 Lipat Seperti Janji Presiden Jokowi'
Lapor Hansip
21-09-2019 22:06
Balasan post herberthus
Manis dibibir memutar kata
0 0
0
Kalau Benar Menguatkan KPK, Naikkan Anggaran 10 Lipat Seperti Janji Presiden Jokowi'
21-09-2019 22:06
menurut ahli tafsir cebong:

harus dibedakan mana berbohong dan mana janji kampanye. Jangan selalu salah menafsirkan sesuatu. Janji jelas hal yang berbeda dengan berbohong atau menyebar kabar hoax," kata juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan, Jumat (4/1/2019).

"Pertama, karena memang dalam proses untuk mencapainya perlu waktu karena upaya untuk mewujudkannya tengah dilakukan," ujarnya.

"Kedua, keadaan yang belum memungkinkan janji itu tercapai karena dalam perkembangan muncul berbagai kendala, terutama faktor eksternal," lanjut Ace.

Karena itu, ia tak setuju jika janji yang belum terpenuhi disamakan sebagai kebohongan. Sebab, alasan janji belum dipenuhi bukan karena situasi yang dibuat-buat.
0 0
0
Lihat 1 balasan
Kalau Benar Menguatkan KPK, Naikkan Anggaran 10 Lipat Seperti Janji Presiden Jokowi'
Lapor Hansip
21-09-2019 22:01
Balasan post terranrex
Quote:Original Posted By terranrex
Yang sudah2 bukannya 1T per tahun? Negara balik modal tidak? Gitu minta 10x lipat? Bisa kasih apa buat negara?


Bukan diminta tapi dijanjikan
0 0
0
Kalau Benar Menguatkan KPK, Naikkan Anggaran 10 Lipat Seperti Janji Presiden Jokowi'
21-09-2019 21:59
Yang sudah2 bukannya 1T per tahun? Negara balik modal tidak? Gitu minta 10x lipat? Bisa kasih apa buat negara?
0 0
0
Lihat 1 balasan
Kalau Benar Menguatkan KPK, Naikkan Anggaran 10 Lipat Seperti Janji Presiden Jokowi'
21-09-2019 21:46
Gurih ya
0 0
0
Kalau Benar Menguatkan KPK, Naikkan Anggaran 10 Lipat Seperti Janji Presiden Jokowi'
21-09-2019 21:42
Mantan Direktur Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Universitas Gadjah Mada, Denny Indrayana angkat bicara soal rencana melakukan revisi Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kalau Benar Menguatkan KPK, Naikkan Anggaran 10 Lipat Seperti Janji Presiden Jokowi'



Kalau Benar Menguatkan KPK, Naikkan Anggaran 10 Lipat Seperti Janji Presiden Jokowi'

profile-picture
profile-picture
pemburu.kobokan dan suryahendro memberi reputasi
2 0
2
Kalau Benar Menguatkan KPK, Naikkan Anggaran 10 Lipat Seperti Janji Presiden Jokowi'
21-09-2019 21:41
Semoga.
0 0
0
icon-hot-thread
Hot Threads
icon-jualbeli
Jual Beli
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia.
All rights reserved.