Penulis: Agatha Olivia Victoria
Editor: Martha Ruth Thertina
19/9/2019, 02.05 WIB

"APBD itu lebih dari 75% habis untuk belanja gaji dan operasional sehingga ini menyebabkan pembangunan daerah kurang," kata Sri Mulyani.



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih belum efisien. Sebagian besar anggaran daerah habis untuk gaji pegawai dan operasional. Alhasil, tak banyak tersisa anggaran untuk pembangunan daerah.

"APBD itu lebih dari 75% habis untuk belanja gaji dan operasional sehingga ini menyebabkan pembangunan daerah kurang," ujar Sri Mulyani dalam Orientasi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Hotel JW Marriot, Jakarta, Rabu (18/9).

Ia memaparkan, belanja pegawai di 542 daerah mencapai Rp 410,57 triliun atau 36% dari total anggaran belanja yang mencapai Rp 1.153,9 triliun. Kemudian, porsi belanja barang dan jasa sebesar 23% atau Rp 270,6 triliun.

Sri Mulyani menguraikan, terdapat lima jenis belanja barang dan jasa terbesar dalam APBD 2018. Kelima jenis belanja tersebut yakni belanja jasa dan kantor, belanja perjalanan dinas, belanja barang dan jasa BLUD, belanja barang pakai habis dan belanja pemeliharaan.

Selanjutnya, belanja daerah lainnya memiliki porsi 22% atau Rp 249,12 triliun. Sedangkan belanja modal memiliki porsi paling sedikit yakni 19% atau Rp 223,55 triliun.

Ia mengatakan, pemerintah pusat akan mendorong perbaikan tata kelola APBD, di antaranya melalui penetapan standar biaya. Langkah ini diharapkan bisa mendukung efisiensi APBD. "Jangan sampai ada satu provinsi atau kota yang standar biayanya bisa 20 kali lipat dibandingkan kota yang lain," ucap dia.

Berdasarkan PP Nomor 12/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar biaya satuan akan diterapkan pada lima jenis pengeluaran daerah, yaitu honorarium, biaya perjalanan dinas, biaya paket meeting, biaya pengadaan kendaraan dinas, serta biaya pemeliharaan.

Sri Mulyani menambahkan pihaknya juga akan membuat Bagan Akun Standar (BAS). Bagan ini akan menjadi pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Dengan BAS, seluruh APBD dapat dibandingkan. Sehingga akan terlihat daerah mana yang mampu mengelola keuangannya secara efisien dan produktif. "Ini tujuannya juga untuk memperkuat akuntabilitas dari APBD. Kami berharap DPRD bisa menjadi partner dalam memperbaiki kualitas pengelolaan APBD," ujarnya.

https://katadata.co.id/berita/2019/0...an-operasional